Uji Coba

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.

Ketentuan ini diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal & ayat

berapa?

• a. Pasal 9 ayat (1)

• b. Pasal 9 ayat (2)

• c. Pasal 10 ayat (1)

• d. Pasal 10 ayat (2)

• e. Pasal 10 ayat (3)

Berapa jumlah anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK

dan PPS?

• a. 9;7;5;5;3

• b. 7;7/5;5/3;5;3

• c. 7;7/5;5;5;3

• d. 5;7/5;5/3;5;3

• e. 5;5;5;3;1

108.Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu, KPU RI

memberikan laporan kepada ...

• a. Presiden

• b. DPR dan MPR

• c. DPR dan DPD

• d. DPR dan Presiden

• e. Mahkamah Konstitusi

109.Dibawah ini tugas KPU Kabupaten/Kota dalam

penyelenggaraan Pemilu, kecuali :

• a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di

  kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan

  perundang-undangan

• b. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan

  penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah

  kerjanya

• c. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan

  yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota

• d. Merencanakan program dan melaksanakan

  anggaran serta menetapkan jadwal di

  kabupaten/kota

• e. Menyampaikan Daftar Pemilih Kepada KPU Provinsi

110.Dibawah ini yang merupakan kewenangan KPU

Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu adalah

• a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di

  kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan

  perundang-undangan

• b. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan

  penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah

  kerjanya

• c. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan

  yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota

• d. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran

  serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota

• e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah

  kerjanya

111.Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu

meliputi:

• a. merencanakan program dan anggaran serta

  menetapkan jadwal;

• b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;

• c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu

  berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;

• d. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh

  Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

• e. Semua jawaban a, b, c, dan d benar.

111.Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu

meliputi:

• a. merencanakan program dan anggaran serta

  menetapkan jadwal;

• b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;

• c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu

  berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;

• d. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh

  Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

• e. Semua jawaban a, b, c, dan d benar

112.Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan

Pemilu, kecuali :

• a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran

  serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;

• b. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

• c. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;

• d. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS,PPLN, dan KPPSLN;

• e. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;