Pph 22 & PPh 23

Pemungut pph pasal 22 atas impor barang adalah....

• Bendahara pengeluaran

• Bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran

• Bank Devisa dan Ditjen Bea dan Cukai

• Pejabat penerbit surat perintah membayar

Besarnya pungutan Pph pasal 22 atas Import adalah

• 1,5% dari nilai impor untuk yang menggunakan angka pengenalan impor (API)

• 2.5% dari nilai impor untuk yang menggunakan angka pengenalan impor (API)

• 7,5% dari nilai impor untuk yang menggunakan angka pengenalan impor (API)

• 0,5% dari nilai impor untuk yang menggunakan angka pengenalan impor (API)

PT Pertamina selaku produsen bahan bakar minyak, gas, dan pelumas menyerahkan bahan bakar minyak senilai Rp300.000.000 (tidak termasuk PPN) kepada non-SPBU. Maka, berapakah PPh Pasal 22 yang dipungut?

• 500.000

• 350.000

• 900.000

• 800.000

Berikut yang tidak termasuk ke dalam barang mewah pph pasal 22 adalah,,,,

• Pesawat

• Kapal pesiar

• Helikopter

• Tas harga dibawah 10 juta

PT. Nusa Angkasa ditunjuk sebagai pemungut pph pasal 22 dari pedagang pengumpul oleh KPP Pratama Karawang Utara karena mempunyai industri hasil pertanian. Untuk bulan Oktober 2014 dibayar sebesar Rp. 100.000.000 .- , kepada pedagang pengumpul. Pph pasal 22 yang harus dipungut oleh PT. Nusa Angkasa pada saat...

• Pembayaran

• Saat pembelian

• Saat pengiriman barang

• Surat perintah pengeluaran barang/delivery order.

Berikut yang bukan termasuk Pajak penghasilan pph pasal 23 adalah….

• penghasilan atas modal

• Penyerahan jasa

• Hadiah atau penghargaan

• Pajak ekspor dan impor

Siapakah yang bukan termasuk pemotong pph pasal 23?

• WHO dan UNESCO

• Penyelenggara kegiatan

• Badan pemerintah

• Wajib pajak dalam negeri

Kenapa jasa yang dilakukan orang pribadi tidak dipotong pph pasal 23?

• Karena jasa yang dilakukan orang pribadi merupakan objek pph pasal 21

• Karena jasa yang dilakukan orang pribadi merupakan objek pph pasal 22

• Karena jasa yang dilakukan orang pribadi merupakan objek pph pasal 24

• Karena jasa yang dilakukan orang pribadi merupakan objek pph pasal 25

Pph pasal 23 yang terutang dalam periode 1 bulan takwim (masa pajak) disetorkan ke kantor pos dan giro atau Bank persepsi paling lambat….

• Tanggal 5 bulan takwim berikutnya setelah bulan terutangnya pajak

• Tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan terutangnya pajak

• Tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah bulan terutangnya pajak

• Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah bulan terutangnya pajak

PT. Mitra Abadi membayar jasa akuntansi ke KPA Candra dan partner sebesar Rp. 10.000.000. ( Tidak termasuk PPN ) pada tanggal 1 April 2010 dan Pph 23 Langsung dipotong PT. Mitra Abadi. Besarnya PPH 23 Terutang adalah…..

• 60.000

• 80.000

• 100.000

• 120.000