Quiz Tambahan

Pasal 22E ayat (1) UUD NKRI 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan Umum di selenggarakan secara langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil setiap…….?

• Lima Tahun Sekali

• Lima tahun dan di perpanjang

• Lima tahun saja

• Sepuluh tahun

• Ditentukan presiden

Berikut ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu/pemilihan kecuali…..?

•   Pencegahan

•     Pemantauan/pengawasan

• Penindakan pelanggaran

•       Pemberian informasi

•   Sengketa Pemilu

Dalam pemilihan, Panitia Pengawas Kecamatan wajib………..?

• 1. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

• 2.Bekerjasama dengan peserta pemilu/pemilihan untuk mendapatkan keuntungan yang besar2.

• 3.Menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan di kecamatan

• 4.Mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK Kepada KPU Kabupaten/Kota

• 1 dan 2

Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2023 tentang ……..?

• Pencalonan anggota DPR RI

• Pencalonan anggota DPRD

• Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

• Pencalonan Anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah,

•     Pencalonan anggota MPR

Pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi……?

• 1.Pengajuan bakal calon

• 2.Persiapan pengajuan bakal calon

• 3. Verifikasi administrasi

• 4. 2 dan 5 benar

•       5.Pelaksanaan pengajuan bakal calon

Persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a kecuali….?

• Memuat paling banyak 50 % dari jumlah kursi dalam setiap dapil

• Disusun dalam daftar bakal calon

• Wajib memuat kerterwakilan perempuan 30% dari jumlah kursi dalam setiap dapil

• Setiap 3 (orang) susunan bakal calon wajib terdapat 1 orang bakal calon perempuan

• Memuat paling banyak 100% dari jumlah kursi dalam setiap dapil

Bakal calon yang memiliki status kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat(1) huruf b angka 6 huruf b) melalui partai politik peserta pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat…….?

• Penetapan bakal calon

• Penetapan DCS

• Melakukan pengajuan bakal calon

• Verifikasi bakal calon

•     Penetapan DCT

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 278 ayat (2) pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan / memberikan imbalan pada pemilih untuk………?

•       Menggunakan hak pilihnya

• Tidak memilih pasangan calon tidak memilih partai politik pserta pemilu tertentu

• Memilih Anggota DPD tertentu

• Tidak memilih anggota DPR

• Tidak memilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota

1.       Pasal 27 ayat (1) dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu nomor 4  tahun 2023 panwaslu kelurahan/Desa dalam melakukan analisis atas kelengkapan dan akurasi serta kemutakhiran informasi data Pemilih dalam DPS paling lama…….?

• 1 (hari) setelah DPS diumumkan

• 3 (hari) setelah DPS diumumkan

• 5 (hari) setelah DPS diumumkan

• 7 (hari) setelah DPS diumumkan

•     2 (hari) setelah DPS diumumkan

Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan rekapitulasi DPSHP Akhir di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Pasal 36 yang dituangkan dalam…….?

• Formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih.

• Formulir Berita Acara PPK

• Formulir Perubahan daftar pemilih

• Formulir Model A rekap Kab/Kota

• Formulir model A rekap Provinsi