Post Test BMD

Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, merupakan definisi dari

• Barang Milik Negara

• Barang Milik Perorangan

• Barang Milik Daerah

• Barang Hibah

Aturan terkait dengan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah

• Permendagri Nomor 19 Tahun 2016

• Permendagri Nomor 19 Tahun 2014

• Permendagri Nomor 17 Tahun 2014

• Permendagri Nomor 17 Tahun 2016

Pegawai yang berintegritas memiliki karakter :

• Jujur, berani, inovatif

• Jujur, dapat dipercaya dan tidak melakukan hal-hal yang tercela

• Jujur dan berkarya

• Bertindak konsisten namun tidak jujur

Fasilitas kantor digunakan dalam rangka

• mendukung kebutuhan pribadi

• mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan

• merupakan kewajiban dari pemerintah

• mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah agar berdaya guna dan berhasil guna

Fasilitas kerja yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya merupakan definis dari

• alat kerja

• fasilitas

• Sarana Kerja

• Prasarana Kerja

Isi dari Berita Acara Serah Terima barang yang digunakan dari Pengguna Barang (Kepala Dinas) kepada penanggungjawab barang adalah

• Pernyataan tanggung jawab atas bebas dari risiko kehilangan

• Pernyataan tanggung jawab untuk meminta ganti rugi

• Pernyataan tanggung jawab untuk mengembalikan barang pada saat berakhirnya masa jabatan terkait dengan tugas pokok yang membutuhkan barang tersebut

• Pernyataan tanggung jawab atas barang yang digunakan dengan hanya mencantumkan merk kendaraannya saja.

Menggunakan dan memelihara BMD dengan sebaik-baiknya tertuang dalam PP Nomor 94 Tahun 2021, yang merupakan 

• Tugas PNS

• Hak PNS

• Larangan PNS

• Kewajiban PNS

PNS yang melanggar ketentuan atas penggunaan dan pemeliharaan BMD, dapat dikenakan sanksi

• tidak dikenakan sanksi

• berat

• ringan dan sedang

• tidak ada sanksi

Apabila seorang pegawai melakukan Tindakan menggadaikan barang daerah yang ada dalam tanggungjawabnya, maka pegawai tersebut

• Tidak melaksanakan kewajibannya

• Tidak melaksanakan hak nya

• Melanggar atas larangan pegawai

• Tidak melaksanakan hak dan kewajibannya

PNS yang melanggar larangan pasal 5 huruf f PP Nomor 94 Tahun 2021 yaitu  “memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah.” Dapat dikenakan sanksi

• Ringan/sedang

• Ringan saja

• Ringan, sedang, berat

• Sedang, berat