HUKUM ADM 2

Negara Indonesia adalah Negara Hukum tertulis di dalam UU RI 1945 pada pasal

• pasal 1 ayat 3
• pasal 1 ayat 2
• pasal 3 ayat 1
• pasal 1 ayat 4

Hukum Tata Usaha Pemerintah , istilah ini di gunakan oleh ahli yang bernama...

• Prajudi Atmasudirdjo
• Wirjono Prodjodikoro
• E.Utrecht
• WF Prins

Hukum Tata Usaha Negara Indonesia , istilah ini di gunakan oleh ahli yang bernama...

• Prajudi Atmasudirdjo
• Wirjono Prodjodikoro
• E.Utrecht
• WF Prins

Hukum Administrasi Negara , istilah ini di gunakan oleh ahli yang bernama...

• Prajudi Atmasudirdjo
• Wirjono Prodjodikoro
• E.Utrecht
• WF Prins

Ilmu Hukum Administrasi Negara (HAN) sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri maka harus ditentukan batasan-batasan serta hubungan-hubungan antara ilmu administrasi Negara dengan beberapa cabang ilmu hukum lainnya, kecuali

• Hukum Tata Negara (HTN)
• Hukum Perdata
• Hukum Pidana
• Hukum Adat

hukum administrasi negara adalah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab negara berfungsi atau bereaksi. Peraturan-peraturan yang dimaksud ini mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintahnya. Pengertian di atas adalah menurut pendapat...

• Oppenheim
• J.H.P. Bellefroid
• De La Bascecour Caan
• E Utrecht
• Prajudi Atmosudirdjo

hukum administrasi negara atau hukum pemerintahan adalah hukum yang menguji hubungan hukum istimewa yang bila diadakan akan memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus.. Pengertian di atas adalah menurut pendapat...

• Oppenheim
• J.H.P. Bellefroid
• De La Bascecour Caan
• E Utrecht
• Prajudi Atmosudirdjo

Adapun sumber hukum formil menurut Lathif, N. dkk adalah sumber hukum materiil yang sudah dibentuk melalui sejumlah proses tertentu dan menjadi sumber hukum yang berlaku dan ditaati oleh umum. Adapun beberapa sumber hukum formil HAN adalah sebagai berikut, kecuali

• Undang-undang;
• Yurisprudensi
• Traktat
• Doktrin/pendapat para ahli
• Kebiasaan dalam adat istiadat suatu daerah

Secara sederhana, subjek hukum dapat diartikan sebagai segala sesuatu (manusia) yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang bukan sebagai subjek Hukum Administrasi Negara adalah

• Pegawai negeri
• Jabatan
• Jawatan, Dinas dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah
• Daerah-daerah swapraja dan swatantra
• Perusahaan milik asing

Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah semua peraturan-peraturan hukum setelah dikurangi hukum-hukum materiil tata negara, Pidana dan Perdata. Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan pembatasan dari kebebasan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Badan-badan kenegaraan memperoleh kewenangan dari Hukum Tata Negara (HTN) dan dalam melaksanakan kewenangan itu badan-badan kenegaraan haruslah berdasarkan pada Hukum Administrasi Negara (HAN). itu adalah pendapat dari sarjana...

• Van Vallen Hoven
• Oppen Heim
• Romeign