KUIS SPKN DAN KODE ETIK

SPKN berlaku untuk semua pemeriksaan keuangan Negara yang memiliki tingkat keyakinan

• Absolut

• Memadai

• Fleksibel

• Positif

• Negatif

Lingkup kerangka konseptual SPKN mencakup hubungan antara kerangka konseptual dengan

•  jenis dan tujuan pemeriksaan keuangan Negara

• referensi dan landasan teoritis di bidang pemeriksaan

•  asas-asas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Negara

• prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan Negara

• ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pemeriksaan

Kemandirian BPK dalam pemeriksaan keuangan merupakan

• gambaran umum pemeriksaan keuangan Negara

•  unsur-unsur pemeriksaan keuangan Negara

•  tujuan dari keberadaan kerangka konseptual ini

• Mandat pemeriksaan keuangan Negara

• Asas-asas akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara

Tujuan PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigative adalah

• untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara/ daerah dan/ atau unsur pidana

•  untuk mencari unsur pidana dalam suatu temuan pemeriksaan yang telah dimuat dalam LHP sebelum

• untuk memperoleh keyakinan bahwa predikasi pemeriksaan telah tepat

• untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

• untuk menyakinkan bahwa risiko kecurangan benar-benar telah terjadi

SPKN terdiri atas

•  Kerangka Konseptual Pemeriksaan dan Penjelasan Standar

• Kerangka Konseptual Pemeriksaan dan Pernyataan Standar Pemeriksaan

• Peraturan BPK dan Naskah Standar

• Pasal-pasal peraturan BPK dan Penjelasan standar

• Pengantar dan Batang Tubuh

Dalam hal, terdapat permasalahan yang belum diatur dalam standar pemeriksaan, maka patokan yang digunakan adalah

• Peraturan perundang-undangan yang menjadi concern

• Pendapat dan masukan para ahli di bidang pemeriksaan keuangan Negara

• Kerangka Konseptual SPKN

• System dan prosedur pemeriksaan yang berlaku di BPK

•  Naskah akademis lahirnya peraturan tentang SPKN

yang merupakan unsur-unsur pemeriksaan keuangan negara

• mandate, kemandirian, wewenang, definisi, lingkup, dan jenis pemeriksaan, serta manfaat dan tujuan

• independensi, integritas, dan profesionalisme

•  transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan fairness

• kode etik, pengendalian mutu, manajemen dan keahlian tim pemeriksa, risiko pemeriksaan, materialit

• hubungan tiga pihak, hal pokok dan informasi hal pokok, kriteria, bukti, dan laporan hasil pemeriksaa

Tujuan pemeriksaan laporan keuangan adalah

• Menguji kepatuhan penyajian informasi keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan

• Menilai akurasi dan keberadaan transaksi keuangan yang tersaji dalam laporan keuangan

• Menilai tingkat kewajaran informasi keuangan berdasarkan kebenaran transaksi keuangan yang terjadi

• Memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan

• Menilai kebenaran penyajian dan pengungkapan informasi keuangan atas hal yang material

apabila suatu kriteria dapat memberikan interpretasi yang berbeda-beda diantara pengguna kriteria tersebut, maka kriteria itu dikatakan TIDAK memiliki karakteristik:

• Dapat dipahami

• Dapat Diterapkan

• Akuntabel

• Dapat digunakan

• Relevan

Yang BUKAN termasuk lingkup kerangka konseptual SPKN

• Prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan Negara

• Gambaran umum pemeriksaan keuangan Negara

• Pengembangan standar pemeriksaan

• Asas-asas pengelolaan akuntabilitas keuangan Negara

• Unsur-unsur pemeriksaan keuangan Negara