latihan SPKPP

Pengertian Keuangan Negara yang tepat adalah:

• semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

• semua hak dan kewajiban negara berupa uang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

• keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya

• perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban hak dan kewajiban negara berkaitan dengan uang yang dapat dijadikan milik negara

Berikut merupakan asas umum digunakan dalam pengelolaan keuangan negara, kecuali:

• Asas kesatuan, yaitu semua pendapatan dan belanja negara disajikan dalam satu dokumen anggaran

• Asas universalitas, yaitu agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukkannya

• Asas tahunan; membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu;

• Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Koreksi/ralat SPP, SPM, dan SP2D  tidak dapat dilakukan untuk:

• Memperbaiki uraian pengeluaran dan kode BAS selain perubahan kode

• pencantuman kode pada SPM yang meliputi kode jenis SPM, cara bayar, tahun anggaran, jenis pembayaran, sifat pembayaran, sumber dana, cara penarikan, nomor regis

• Perubahan jumlah uang pada SPP, SPM dan SP2D

• koreksi/ralat penulisan nomor dan nama rekening, nama bank yang tercantum pada SPP, SPM dan SP2D beserta dokumen pendukungnya yang disebabkan terjadinya kegagalan transfer dana

Fungsi distribusi dalam APBN mengandung arti bahwa

• anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian

• negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya

• menjadi dasar untuk mendistribusikan pendapatan masyarakat pada tahun yang bersangkutan

• kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah

• a.       Penetapan APBN  – Perencanaan dan Penganggaran APBN – Pelaksanaan APBN – Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban  APBN – Pelaporan dan Pencatatan APBN

• Penetapan APBN – Perencanaan dan Penganggaran APBN –Pelaksanaan APBN – Pelaporan dan Pencatatan APBN – Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban  APBN

• a.       Perencanaan dan Penganggaran APBN – Penetapan APBN – Pelaksanaan APBN– Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban  APBN – Pelaporan dan Pencatatan APBN

• a.       Perencanaan dan Penganggaran APBN – Penetapan APBN – Pelaksanaan APBN – Pelaporan dan Pencatatan APBN – Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban  APBN

Belanja Barang dalam DIPA mencakup jenis belanja berikut, kecuali

• Belanja barang modal

• belanja barang dan jasa

• belanja pemeliharaan

• belanja perjalanan

Belanja Pembayaran Bunga Utang mencakup jenis belanja berikut, kecuali

• pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok

• pembayaran pokok pinjaman yang terakhir

• pembayaran denda/biaya lain terkait pinjaman dan hibah dalam maupun luar negeri,belanja perjalanan

• pembayaran imbalan bunga

Jenis pengeluaran dari  Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang tidak termasuk dalam Pengeluaran pembiayaan adalah

• pemberian pinjaman kepada pihak ketiga

• pembentukan dana cadangan

• pembiayaan pembelian aset gedung pemerintah

• pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu

Jenis Laporan Keuangan yang tidak disusun oleh Kementerian/Lembaga yaitu

• Laporan Operasional

• Laporan Perubahan Modal

• Laporan Realisasi Anggaran

• Laporan Arus Kas

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat merupakan hasil konsolidasian dari laporan keuangan kementerian/lembaga. Bagimana Badan Layanan Umum disajikan laporannya?

• Laporan Realisasi Anggaran BLU digabungkan secara bruto kepada Laporan Realisasi Anggaran kementerian negara/lembaga teknis pemerintah pusat/daerah yang secara  organisatoris membawahinya

• Laporan Realisasi Anggaran BLU digabungkan secara netto kepada Laporan Realisasi Anggaran kementerian negara/lembaga teknis pemerintah pusat/daerah yang secara  organisatoris membawahinya

• Laporan Realisasi Anggaran BLU disajikan secara bruto dan terpisah dengan  kepada Laporan Realisasi Anggaran kementerian negara/lembaga teknis pemerintah pusat/daerah yang secara  organisatoris membawahinya

• Laporan Realisasi Anggaran disajikan secara netto dan terpisah kepada Laporan Realisasi Anggaran kementerian negara/lembaga teknis pemerintah pusat/daerah yang secara  organisatoris membawahinya