KUIS #1

Agar tidak mendapatkan perlawanan dari masyarakat, salah satu syarat pemungutan pajak adalah selain kewajiban, ada hak yang didapat oleh Wajib Pajak, merupakan definisi dari syarat pemungutan pajak:

• 1. Financial

• 1. Ekonomis

• 1. Keadilan

• 1. Yuridis

1. Kondisi berikut yang tepat terkait dengan diperlukannya surat kuasa khusus, yaitu

• 1. Tuan A meninggal dunia pada tahun 2019 meninggalkan penghasilan pasif berupa bunga dari PT X yang diterima setiap tahun, perpajakan, untuk menjalankan kewajiban perpajakan ahli waris Tuan W diperlukan surat kuasa khusus

• merupakan anak dari Tuan Y yang berusia 12 tahun, B memperoleh penghasilan sebesar Rp1 milyar per tahun, untuk menjalankan kewajiban perpajakan B dibutuhkan surat kuasa khusus

• Tuan C ditugaskan oleh perusahaan yang ada di Uni Emirat Arab untuk menjalankan aktivitas bisnis cabang perusahaan yang berlokasi di Surabaya, sehingga Tuan C membutuhkan surat kuasa khusus untuk menjalankan kewajiban perpajakan

• Tuan D adalah pemegang saham mayoritas PT Z, untuk menjalankan kewajiban perpajakan PT Z dibutuhkan surat kuasa khusus

Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi ditetapkan secara berlapis, semakin tinggi lapisan penghasilan yang dikenai pajak, maka semakin besar pula tarif pajaknya. Hal tersebut merupakan penerapan dari tarif pajak

• 1. Proporsional

• 1. Progresif

• 1. Degresif

• 1. Advalorem 

Edo adalah seorang Arsitek, pada Januari sampai dengan Oktober 2021 ia bekerja sebagai pekerja lepas tenaga ahli di Singapura. Atas penghasilan yang diterima, telah dipotong pajak di Singapura. Selanjutnya ia bekerja kembali di Indonesia, pengisian SPT Tahunan PPh OP untuk tahun pajak 2021

• 1. Mengisi SPT Tahunan hanya untuk penghasilan dari Indonesia saja

• Mengisi SPT Tahunan hanya untuk penghasilan luar negeri saja dan mengkreditkan pajak luar negeri

• 1. Mengisi SPT Tahunan dengan penghasilan dari dalam dan luar negeri dengan mencantumkan seluruh kredit pajak yang diterima

• Mengisi SPT Tahunan dengan penghasilan dari dalam dan luar negeri tanpa mengisi PPh Pasal 24

1. Setoran PPh Pasal 25 PT Abadi Jaya bulan Desember tahun 2021 adalah Rp 6.000.000,-. Apabila PPh terutang menurut SPT Tahunan 2021 sebesar Rp 100.000.000,- dengan kredit pajak PPh Pasal 22 Rp 40.000.000,-. Jika SPT Tahunan PPh disampaikan pada tanggal 14 April 2022, berapakah besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan Januari 2022

• a. Rp 4.000.000 

  
  

• b. Rp 5.000.000 

• .Rp 6.000.000 

• d. Rp 7.000.000

1. Bagaimana perlakuan atas biaya perolehan perangkat lunak program aplikasi khusus?

• Dibebankan melalui amortisasi

• 1. Disusutkan mengikuti hardware

• Dikapitalisasi dan tidak boleh dibebankan

• Langsung dibebankan pada tahun pengeluaran

Langsung dibebankan pada tahun pengeluaran

• 1. Rp112.500,-

• 1. Rp137.500,-

• 1. Rp225.000,-

• 1. Rp250.000,-

1. Pada tanggal 1 Maret 2022, PT. Angka Satu  menyewakan ruko kepada CV Huruf Dua dengan nilai kontrak sebesar Rp50.000.000,-. Atas transaksi tersebut

• a. PT Angka Satu memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% x Rp50.000.000,-

• b. CV Huruf Dua memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% x Rp50.000.000,-

• b. CV Huruf Dua memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% x Rp50.000.000,-

• CV Huruf Dua memotong PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 10% x Rp50.000.000,-

1. Besaran tertentu untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah

• 2,2% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih

  
  

• 1,1% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih

  
  

• 2% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih

  
  

• . 1% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih

Rekanan wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Badan Usaha Milik Negara. Faktur Pajak harus dibuat pada saat ...

• . Menyampaikan tagihan

•  Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak

  
  

• Penandatanganan kontrak

  
  

•  Pembayaran yang dilakukan setelah penyerahan