Ekonomi Publik Lanjutan II

Dalam PP No. 58 Tahun 2006, menerangkan bahwa "Segala hak dan kewajiban yang dimiliki suatu daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri yang dapat dinilai secara moneter" merupakan pengertian dari...

• Pendapatan Daerah

• Keuangan Daerah

• Desentralisasi

• Penerimaan Daerah

Berikut yang merupakan ruang lingkup dalam pengelolaan keuangan daerah, kecuali...

• Pajak Daerah

• Retribusi

• Aset-aset daerah

• Pajak Pusat

Yang termasuk kedalam prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah...

• Akuntabilitas

• • Aksesibilitas

• • Personalitas

• Selektivitas

Tujuan penyusunan APBD adalah...

• Sebagai pedoman penerimaan penelenggara didaerah dalam rangka otonomi daerah

• Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penelenggara negara

• Sebagai pedoman pengeluaran penelenggara didaerah dalam rangka otonomi daerah

• Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penelenggara didaerah dalam rangka otonomi daerah

Yang bukan merupakan dana yang diberikan oleh pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi fiskal adalah...

• Dana Alokasi Umum

• Dana Alokasi Khusus

• Dana retribusi

• Dana Bagi Hasil

Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah dalam rangka pemulihan negara paska Covid-19 adalah...

• Kebijakan fiskal kontraktif

• Kebijakan fiskal ekspansif

• kebijakan moneter ekspansif

• kebijakan moneter kontraktif

Salah satu contoh kebijakan fiskal ekspansif pasca covid-19, kecuali...

• Penghapusan subsidi BBM

• BLT

• Kartu Prakerja

• Bansos

Hutang selalu berdampak negatif karena akan terus menambah beban negara.

• Benar

• Salah

Berikut bukan manfaat utang dalam pendanaan APBN adalah...

• Sebagai alternatif pembiayaan dalam menutup GAP

• untuk menutupi defisit APBN

• Sebagai pemberdayaan produksi industri

• Untuk menambah kemakmuran pegawai

Salah satu metode debt swap dalam pembayaran utang luar negeri adalah...

• Menjual aset negara

• Memberikan pulau negara

• Penerbitan Surat Berharga Negara

• Menaikkan nilai mata uang dalam negeri