Search Header Logo

Hukum Tata Negara

Authored by Nur Arfiani

Other

University

Used 16+ times

Hukum Tata Negara
AI

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

    Content View

    Student View

51 questions

Show all answers

1.

OPEN ENDED QUESTION

30 sec • Ungraded

Nama_NIM

Evaluate responses using AI:

OFF

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 2 pts

Merupakan pokok kajian hukum tata negara, kecuali

Prinsip-prinsip hukum mengenai pelaksanaan dari tugas, wewenang, dan kewajiban negara
Wewenang, Fungsi, tugas, dan tanggung jawab dari masing masing alat perlengkapan negara
Hubungan antara alat perlengkapan negara, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal
Hubungan antara warga negara dengan negara termasuk hak-hak asasi dari warga negara

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 2 pts

Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan ... untuk memeriksa, mengadili, dan memu tuskan pendapat DPR bahwa presiden/ wakil presiden telah melanggar hukum dan sebagainya.

Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Agung
Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi dan MPR
Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Agung dan MPR
Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 2 pts

Pada alinea keempat UUD 1945 terdapat sistem demokrasi Indonesia, yaitu kedaulatan

Negara
Rakyat
Pemerintah
Demokrasi

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 2 pts

Sesuai dengan UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yang menyatakan negara RI menganut sistem konstitusional bahwa kekuasaan tertinggi di tangan

MPR
Presiden
Rakyat
DPR

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 2 pts

Perbedaan antara Hukum Tata negara dengan Hukum Administrasi Negara antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut

HTN mengatur negara negara dalam keadaan kondisi statis
HAN mengatur negara negara dalam keadaan kondisi statis
HAN mengatur tata pembagian kekuasaan
HTN mengatur dan memnjalankan organisasi negara

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 2 pts

Salah satu tugas Dewan Perwakilan Daerah yang mempunyai tugas

mengajukan RUU kepada DPR terkait hubungan luar negeri
melakukan pengawasan atas kinerja DPR
membahas dan mempertimbangkan Rancangan Peraturan Daerah
memberi pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

Already have an account?