Pemilihan umum merupakan langkah pertama dari wujud keikutsertaan rakyat dalam

proses pengambilan keputusan di suatu negara demokratis

proses dalam pemilihan anggota partai

mekanisme penentuan jabatan di lembaga negara

Pada pemilihan sistem perwakilan proposional dengan cara pada dasarnya pemilih memilih

orang yang dipercaya mewakili menjadi pemilihan langsung

orang yang paling berpengaruh di daerah pemilihan

Perhitungan suara hasil pemilihan umum untuk menentukan anggota DPR dilakukan oleh

Panitia Pemilihan Indonesia (PPI)

Hubungan kerja sama antara DPR dengan Presiden terjadi dalam

menetapkan peraturan pemerintah

Kedaulatan hukum memberikan sumbangan pemikiran konseptual bagi

pengembangan konsepsi negara hukum

Berikut adalah pernyataan tentang MPR, kecuali

Berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang

Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden

Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya

Syarat untuk menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah

Pendidikan minimal adalah strata -1

Berikut ini tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM, kecuali…

Membatasi kerja sama hubungan antarkelompok atau golongan

Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi.

Meningkatkan pengawasan dari masyarakat.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, kecuali:

Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Majelis Permusyawaratan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum

Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden

Diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat

MPR dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya

Klasifikasi Hak Asasi Manusia berdasarkan konvensi yang telah diratifikasi Pemerintah Republik Indonesia meliputi

Hak Sipil, Hak Politik, Hak Ekonomi

Hak Ekonomi, Hak Sosial, Hak Budaya

Hak Sipil, Hak Ekonomi, Hak Sosial

Presiden dalam hal ini berwenang melakukan hal berikut, kecuali

Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, dan angkatan bersenjata

Menyatakan keadaan bahaya yang syarat syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undangundang

Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR

Membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara

Salah satu upaya untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) adalah

reformasi organisasi dan birokrasi

reformasi tata kerja organisasi

restrukturisasi pranata pemerintah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dibuat oleh Presiden

Dalam rangka keadaan memaksa dan terjadi kekosongan hukum

Harus mendapat persetujuan dari MPR

Tidak memiliki kedudukan dalam hirarki perundang-undangan

Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai

pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga yang:

Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri

Berada dibawah naungan presiden dengan pengawasan DPR

hanya berkedudukan di ibukota negara

Berikut adalah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan otonomi daerah, kecuali

Kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan mencakup kewenangan semua bidang.

Didasarkan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

Harus meningkatkan kemandirian daerah.

Memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan potensi dan keragaman daerah.

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah harus mempertimbangkan hal – hal di bawah ini, kecuali

Harus menjamin pembagian kekuasaan dan hasil dengan daerah lain

Harus menjamin hubungan yang serasi dengan pemerintah.

Harus menjamin terciptanya peluang kerja demi kesejahteraan masyarakat setempat

Harus berorientasi pada peningkatan kesejahtaraan masyarakat.

Pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah otonom menggunakan asas

Dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan

Desentralisasi, tugas pembantuan dan otonomi

Otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi

Tugas pembantuan, kemajemukan, dan kepatutan

Asas keterbukaan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah berarti

Penyelenggaraan pemerintahan harus transparan

Penyelenggaraan pemerintah yang efektif tanpa menghabiskan banyak waktu dan tenaga

Penyelenggaraan pemerintahan harus tertib administrasi negara

Penyelenggaran pemerintahan sesuai dengan kepentingan umum yang ada

Di bawah ini merupakan tujuan khusus dari pelaksanaan otonomi daerah, kecuali

Meningkatkan penghasilan pejabat daerah

Meningkatkan partisipasi masyarakat

Berikut ini adalah pernyataan yang salah mengenai Mahkamah Konstitusi:

Mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

Memutus pembubaran partai politik

Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar

memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwaklian Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar

Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, kecuali

hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum

hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

Hak asasi manusia dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok. Di bawah ini yang termasuk dalam hak asasi politik adalah hak

ikut serta dalam kegiatan pemerintahan

kebebasan untuk bergerak, bepergian, atau berpindah-pindah tempat

untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan

Dibawah ini yang termasuk dalam hak asasi ekosob adalah hak

kebebasan melakukan kegiatan jual beli

kebebasan mengadakan perjanjian kontrak

kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa, hutang piutang, dan lainnya

Tujuan diadakannya konstitusi dalam negara adalah untuk

membatasi kekuasaan dan mengawasi perilaku penguasa

menunjukkan kekuasaan pemerintah

memberikan kekuasaan mutlak bagi penguasa

sarana formalitas dan simbol berdirinya negara

Kedudukan Pembukaan UUD 1945 bagi bangsa Indonesia bersifat tetap dan tidak dapat diubah, hal ini dikarenakan

merupakan kaidah yang fundamental terbentuknya negara

sebagai wujud penghormatan terhadap hasil perjuangan bangsa

pasal-pasal UUD 1945 telah diubah

telah disepakati oleh MPR RI tidak akan berubah

Dibawah ini yang tidak termasuk kekurangan didalam sistem pengelolaan negara yang sentralistik adalah

pemerintah daerah memiliki otonomi dan kebebasan untuk mengelola wilayahnya

terjadinya kesenjangan harga barang di daerah yang satu dengan daerah yang lain

tidak bebasnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah

tidak meratanya pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia

Berikut ini adalah pernyataan yang SALAH:

Presiden dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat

Presiden meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah

Presiden dapat mengangkat dan memberhentikan Menteri

Presiden dapat menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat

Berikut ini adalah pernyataan yang BENAR:

Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara minimal lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden

Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Komisi Yudisial

Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah partai politik

Berikut ini adalah pernyataan yang tidak benar mengenai Republik Indonesia

Republik Indonesia menganut sistem parlementer

Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik

Negara Indonesia adalah negara hukum

Presiden merupakan Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan

Hukum Tata Negara

Authored by Nur Arfiani

Other

University

Used 17+ times

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

Content View
Student View

51 questions

Show all answers

OPEN ENDED QUESTION

30 sec • Ungraded

Nama_NIM

Evaluate responses using AI:

OFF

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 2 pts

Merupakan pokok kajian hukum tata negara, kecuali

Prinsip-prinsip hukum mengenai pelaksanaan dari tugas, wewenang, dan kewajiban negara

Wewenang, Fungsi, tugas, dan tanggung jawab dari masing masing alat perlengkapan negara

Hubungan antara alat perlengkapan negara, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal

Hubungan antara warga negara dengan negara termasuk hak-hak asasi dari warga negara

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 2 pts

Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan ... untuk memeriksa, mengadili, dan memu tuskan pendapat DPR bahwa presiden/ wakil presiden telah melanggar hukum dan sebagainya.

Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Agung

Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi dan MPR

Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Agung dan MPR

Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 2 pts

Pada alinea keempat UUD 1945 terdapat sistem demokrasi Indonesia, yaitu kedaulatan

Negara

Rakyat

Pemerintah

Demokrasi

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 2 pts

Sesuai dengan UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yang menyatakan negara RI menganut sistem konstitusional bahwa kekuasaan tertinggi di tangan

MPR

Presiden

Rakyat

DPR

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 2 pts

Perbedaan antara Hukum Tata negara dengan Hukum Administrasi Negara antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut

HTN mengatur negara negara dalam keadaan kondisi statis

HAN mengatur negara negara dalam keadaan kondisi statis

HAN mengatur tata pembagian kekuasaan

HTN mengatur dan memnjalankan organisasi negara

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 2 pts

Salah satu tugas Dewan Perwakilan Daerah yang mempunyai tugas

mengajukan RUU kepada DPR terkait hubungan luar negeri

melakukan pengawasan atas kinerja DPR

membahas dan mempertimbangkan Rancangan Peraturan Daerah

memberi pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Microsoft

or continue with

Facebook

Apple

Others

By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy

Already have an account?

Similar Resources on Wayground

50 questions

LCTP AMSHORA - 1 (PU-PK)

Quiz

•

KG - Professional Dev...

50 questions

UTS LAYANAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Quiz

•

12th Grade - University

50 questions

EAS DIGITAL MARKETING COMMUNICATIONS KELAS A-D

Quiz

•

University

52 questions

Tes Kepribadian dan Kepemimpinan

Quiz

•

6th Grade - University

50 questions

Try Out Bahasa Indonesia

Quiz

•

University

50 questions

ULANGAN SUMATIF INFORMATIKA KELAS X APAT, TKR, TBSM

Quiz

•

10th Grade - University

50 questions

QUIZZ KJD - SISTEM OPERASI

Quiz

•

KG - Professional Dev...

51 questions

Resumen Modulo 1, 2 y 3 Banking

Quiz

•

1st Grade - Professio...

Popular Resources on Wayground

6 questions

PRIDE Always and Everywhere

Presentation

•

12th Grade

20 questions

Lab Safety Quiz

Quiz

•

6th Grade

26 questions

KOR Review Kahoot Questions

Quiz

•

8th Grade

21 questions

Continents and Oceans

Quiz

•

6th Grade

12 questions

Unit Zero lesson 2 cafeteria

Presentation

•

9th - 12th Grade

20 questions

Parts of Speech

Quiz

•

5th Grade

10 questions

Riddles Riddles fun Riddles

Quiz

•

6th - 12th Grade

16 questions

Subject & Predicate

Quiz

•

5th Grade

Discover more resources for Other

10 questions

Soup, Salad, or Sandwich?

Quiz

•

1st Grade - Professio...

20 questions

Disney Trivia

Quiz

•

University

8 questions

Extracted Quiz

Quiz

•

University

23 questions

Subject Verb Agreement

Quiz

•

9th Grade - University

67 questions

Unit 3 Random Questions

Quiz

•

11th Grade - University

64 questions

USHC 4 Key Terms 22-23

Quiz

•

11th Grade - University

12 questions

This or That...

Quiz

•

1st Grade - University

25 questions

Comma CFA

Quiz

•

6th Grade - University

Hukum Tata Negara

Nama_NIM

Merupakan pokok kajian hukum tata negara, kecuali

Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan ... untuk memeriksa, mengadili, dan memu tuskan pendapat DPR bahwa presiden/ wakil presiden telah melanggar hukum dan sebagainya.

Pada alinea keempat UUD 1945 terdapat sistem demokrasi Indonesia, yaitu kedaulatan

Sesuai dengan UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yang menyatakan negara RI menganut sistem konstitusional bahwa kekuasaan tertinggi di tangan

Perbedaan antara Hukum Tata negara dengan Hukum Administrasi Negara antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut

Salah satu tugas Dewan Perwakilan Daerah yang mempunyai tugas

Sistem partai tunggal akan mendorong lahirnya pemerintahan yang

Pemilihan umum dalam sistem demokrasi adalah sebagai

Pemilihan umum merupakan langkah pertama dari wujud keikutsertaan rakyat dalam

Access all questions and much more by creating a free account

Similar Resources on Wayground

Popular Resources on Wayground

Discover more resources for Other