Soal Webinar Keberatan, Banding, Non Keberatan

wajib pajak mengajukan gugatan atas pelaksanaan surat paksa kepada:

• Mahkamah Agung
• pengadilan pajak
• pengadilan tata usaha negara
• pengadilan negeri

peninjauan kembali dapat diajukan kepada Mahkamah Agung atas:

• putusan banding
• putusan keberatan
• putusan pengadilan pajak
• putusan pembatalan SKP

Berikut ini adalah objek pembetulan pasal 16 UU kup kecuali

• surat tagihan pajak
• Surat Perintah pemeriksaan pajak
• surat keputusan pembetulan
• Surat Ketetapan Pajak

Berikut merupakan objek yang dapat diajukan keberatan oleh wajib pajak kecuali

• pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
• surat tagihan pajak
• Surat Ketetapan Pajak kurang bayar tambahan
• Surat Ketetapan Pajak nihil

manakah yang benar dari pernyataan berikut

• keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak berdasarkan pasal 36 ayat 1 huruf b dapat diajukan banding ke pengadilan pajak
• keputusan keberatan dapat diajukan banding hanya ke pengadilan pajak
• keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dapat diajukan banding hanya kepada pengadilan pajak
• keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak berdasarkan pasal 36 ayat 1 huruf b dapat diajukan banding hanya kepada pengadilan pajak

berdasarkan pasal 27 C undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, status surat keputusan persetujuan bersama saat ini menjadi

• dasar penolakan keberatan
• dasar pengembalian pajak atau dasar penagihan pajak
• dasar pembetulan SKP
• dasar putusan banding

selain permohonan disampaikan secara langsung melalui TPT dan pos atau ekspedisi, permohonan keberatan yang akan datang juga bisa disampaikan melalui

• fax
• online ( portal wajib pajak)
• email
• WhatsApp

direktur jenderal pajak harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama

• 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima
• 12 bulan setelah tanggal surat keberatan diterima
• 12 bulan setelah tanggal Surat Ketetapan pajak diterima
• 12 bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Pajak diterima

Periode berlakunya kesepakatan harga transfer ( Advance pricing agreement/APA) yang permohonannya diajukan pada Tahun 2022 adalah

• maksimal Tahun 2022 sampai dengan 2025
• maksimal Tahun 2022 sampai dengan 2026
• maksimal tahun 2023 sampai dengan 2028
• maksimal tahun 2023 sampai dengan 2027

sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat 1 huruf a uu kup adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam

• Surat Ketetapan Pajak dan surat tagihan pajak
• surat keputusan keberatan
• surat keputusan pembetulan
• SPPT PBB