KUIS OMBUDSMAN

Manakah pernyataan yang salah tentang Ombudsman ?

• Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yg diselenggarakan oleh negara, BUMN, BUMD, atau pun swasta

• lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya

• dalam menjalankan tugas dan wewenangnya ombudsman bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya

• Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yg diselenggarakan oleh lembaga pemerintahan saja

Answer explanation

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang dibentuk pada tahun 2020 melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000

perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan disebut

• KKN

• Maladministratif

• Penyelewengan Kewenangan

• Pelanggaran Hukum

Answer explanation

Menurut UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur

• Standar Ombudsman

• Maklumat Pelayanan

• standar pelayanan

• service point

Answer explanation

Penyelenggaraan pelayanan publik tidak bisa dilepaskan dari standar pelayanannya. Standar inilah yang kemudian menjadi tolok ukur pelayanan yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik. Pedoman ini akan berfungsi sebagai acuan pelaksana dan pengguna pelayanan dalam memenuhi dan memperoleh hak serta kebutuhan dasarnya. Standar pelayanan juga diperlukan dalam upaya menilai efektivitas pelayanan dan mengukur kepuasan masyarakat saat mengakses pelayanan yang diselenggarakan penyelenggara. Penilaian itu, kemudian, bisa dijadikan landasan untuk memperbaiki kualitas pelayanan agar penyelenggaraannya semakin berkualitas, mudah, cepat, terjangkau dan terukur

Menurut UU No 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik, standar pelayanan publik dibedakan menjadi 2 yaitu

• Standar Pelayanan Umum dan Standar Pelayanan Khusus

• Standar Pelayanan dan Standar Pengaduan

• Standar Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan Non Publik

• Penyampaian pelayanan (service point) dan pengelolaan pelayanan (manufacturing)

Answer explanation

Komponen Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009, dalam peraturan ini dibedakan menjadidua komponen yaitu Penyampaian pelayanan (service point) dan pengelolaan pelayanan (manufacturing)

Ombudsman berasal dari kata ombud yang berarti perwakilan, proxy, wali, amanat yang merupakan bahasa

• Turkey kuno

• Skandinavia kuno

• Swedia Kuno

• Arab Kuno

Answer explanation

Ombudsman berasal dari bahasa skandinavia kuno: ombud, yang bermakna perwakilan, proxy, wali amanat.

Pada 1709 Raja Swedia Charles XII mengungsi ke Turkey (kalah perang melawan Rusia) kemudian mempelajari dan mendalami Qadhi Al Qhudaat

Sekembalinya Raja Charles ke Swedia mulai digagas lembaga Qadhi Al Qhudaat yang diberi nama Ombud yang berkembang menjadi Ombudsman

Ombudsman modern pertama kali di bentuk di negara

• Turkey

• Swedia

• Arab

• Skandinavia

Answer explanation

Ombudsman moderen dibentuk pertama kali di Swedia. Terinspirasi dari Khalifah Umar Bin Khatab dengan konsep Qadhi al Qhudaat yang bertugas melindungi warga dari Tindakan sewenang-wenang dan penyalagunaan kekuasaan oleh penyelenggara pemerintahan. Konsep ini yang dikembangkan oleh dinasti Osmaniah di Turkey.

Siapa Presiden yang pertama kali membentuk Komisi Ombudsman di Indonesia

• Susilo Bambang Yudhoyono

• Jokowi

• KH. Abdurahman Wahid

• Megawati

Answer explanation

10 Maret 2000, Presiden Abdrahman Wahid, menetapkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2000 tentang Keputusan Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional

Pada tahun 2009 di sahkan UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan yang mengatur tentang Ombudsman adalah

• UU No 37 tahun 2008

• UU Nomor 25 tahun 2009

• UU Nomor 36 tahun 2019

• Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2000

Answer explanation

Ombudsman Republik Indonesia

(UU No. 37 Tahun 2008)

Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah Lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh Kementerian, Lembaga Non Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Daerah termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD

Mana kah yang bukan bentuk maladministratif

• Penundaan berlarut dan Tidak Memberikan Pelayanan

• Tidak Kompeten, Penyalahgunaan wewenang, Penyimpangan Prosedur

• Permintaan Imbalan, Tidak Patut, Berpihak

• Tidak diskriminasi dan Tidak ada konflik kepentingan

Answer explanation

Menurut Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 37 tahun 2008, maladministratif terdiri dari

a. Penundaan berlarut

b. Tidak memberikan pelayanan

c. Tidak Kompeten

d. Penyalahgunaan wewenang

e. penyimpangan prosedur

f. permintaan imbalan

g. Tidak patut

h. Berpihak

i. Diskriminasi

j. Konflik Kepentingan

Menurut Pasal 1 ayat (3) UU 37 tahun 2008 apa yang dimaksud dengan Maladministrasi ?

• perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

• Sistem, Mekanisme dan Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi penerima pelayanan

• tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur

• pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan

Answer explanation

Pasal 1 ayat (3) UU 37 tahun 2008

Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.