PKD Kec. Kutoarjo

Alasan yang paling tepat untuk menjelaskan penyebab hadirnya lembaga pengawas pemilu di Indonesia adalah :

• Anggaran penyelenggaraan pemilu sangat besar

• Standar pemilu demokratis yang mengharuskan dibentuknya lembaga pengawas pemilu

• Indonesia belum memiliki lembaga pengawas pemilu

• Pemilu diwarnai praktek-praktek kompetisi yang tidak fair

Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017, yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu adalah:

• KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

• Bawaslu, KPU dan KPI

• Bawaslu dan KPU

• Bawaslu

Dalam Pemilu pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna prinsip penyelenggaraan pemilu yang:

• Jujur dan Adil

• Umum

• Bebas

• Rahasia

Struktur kelembagaaan di lembaga pengawas pemilu adalah:

• Bawaslu Provinsi,Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa

• Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS

• Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS

• Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kelurahan/Desa

Pengawas TPS berjumlah:

• 1 orang setiap TPS

• 3 orang setiap desa/kelurahan

• 1 orang setiap desa/kelurahan

• 2 orang setiap TPS

Dalam pelaksanaan kampanye, ada aturan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh Pelaksana, Peserta dan Petugas Kampanye. Berikut ini adalah larangan dalam kampanye yang harus ditaati Pelaksana, Peserta, dan Petugas Kampanye, kecuali:

• Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan

• Kampanye dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU

• Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye

• Mempersoalkan dasar negara pancasila, Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pengawasan pemungutan suara di TPS dilaksanakan oleh:

• Panwaslu Kecamatan

• Bawaslu Kabupaten/Kota

• Pengawas TPS

• Panwaslu Kelurahan/Desa

Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS meliputi antara lain, kecuali:

• Surat suara

• Obeng untuk mencoblos

• Tinta

• Sampul kertas dan segel

Berikut ini adalah pihak yang harus tunduk pada Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah:

• Pemerintah Daerah

• Pengawas pemilu

• Petugas kampanye

• Peserta pemilu

Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dibawah ini, kecuali:

• Relawan Pengawas Pemilu

• Melaksanakan Pemutakhiran Daftar Pemilih

• Pendidikan Politik bagi pemilih

• Survei atau jejak pendapat tentang pemilihan