pretes 2

Dalam Formulir – Formulir penangan pelanggaran menggunakan jenis dan ukuran berapakah.?

• A. Huruf Arial Ukuran 12 pt

• B.  Huruf Arial Narrow Ukuran 12 pt

• C. Huruf Times New Roman Ukuran 12 pt

• D. Ukuran Calibri Ukuran 12 pt

Rapat Pleno yang dilakukan oleh pengawas pemilu.?

• A. Paling lama 4 (Tiga) hari sejak laporan hasil pengawasan atau laporan hasil investigasi dibuat

• B. Paling lama 5 (Tiga) hari sejak laporan hasil pengawasan atau laporan hasil investigasi dibuat

• C. Paling lama 6 (Tiga) hari sejak laporan hasil pengawasan atau laporan hasil investigasi dibuat

• D. Paling lama 7 (Tiga) hari sejak laporan hasil pengawasan atau laporan hasil investigasi dibuat

Berapa hari Bawaslu dalam menyusun Kajian Awal setelah laporan disampaikan.?

• A.  1 Hari Setelah laporan disampaikan

• B. 2 Hari Setelah laporan disampaikan

• C. 3 Hari Setelah laporan disampaikan

• D. 4 Hari setelah laporan disampaikan

Dalam hal bawaslu akan melakukan klarifikasi, berapa hari surat surat undangan sudah tersampaikan?

• A. 1 Hari sebelum klarifikasi dilakukan

• B. 2 Hari sebellum klarifikasi dilakukan

• C. 3 Hari sebelum Klarifikasi dilakukan

• D. 4 Hari sebelum klarifikasi dilakukan

1.       Yang Bukan tidak termasuk kedalam ketentuan ditetapkan menjadi temuan dari Laporan hasil pengawasan dan laporan hasil investigasi dapat sebagai berikut:

• A. Memuat identitas Penemu dan identitas Pelaku dugaan pelanggaran Pemilu.

• B. memuat uraian kejadian yang diduga sebagai pelanggaran Pemilu secara jelas (uraian dibuat secara kronologis yang isinya dapat menjelaskan apa, siapa, di mana, kapan, kenapa, dan bagaimana peristiwa bisa terjadi).

• C. ditetapkan dengan tidak melebihi batas waktu 8 hari sejak laporan hasil pengawasan atau laporan hasil investigasi dibuat dan terdapat bukti berupa dokumen yang dapat membuktikan terjadinya peristiwa

• D. ditetapkan dengan tidak melebihi batas waktu 7 hari sejak laporan hasil pengawasan atau laporan hasil investigasi dibuat dan terdapat bukti berupa dokumen yang dapat membuktikan terjadinya peristiwa dan keterangan saksi minimal 2 (dua) orang yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa yang diduga pelanggaran Pemilu

Penuangan temuan ke dalam Formulir Model B.2 memperhatikan hal-hal sebagai berikut Kecuali :

• A. apabila temuan merupakan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang penyelesaiannya dilakukan oleh Pengawas Pemilu satu tingkat di atasnya,

• B. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menuangkan temuan ke dalam Formulir Model B.2 tanpa memberikan nomor register temuan;

• C. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menuangkan temuan ke dalam Formulir Model B.2 dan memberikan nomor register temuan terlebih dahulu;

• D. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pengawasan, berita acara pleno, dan Formulir Model B.2 kepada Pengawas Pemilu satu tingkat di atasnya paling lama 2 hari setelah

Pengawas pemilu menyusun Kajian  Awal terhadap laporan dengan menggunakan Formulir Model.?

• A. Formulir Model B.1

• B. Formulir Model B.2

• C. Formulir Model B.7

• D. Formulir Model B.8

Dalam Penyusunan Kajian Awal terdapat kolom kesimpulan berisi kecuali :

• A. Aporan memenuhi syarat formal dam materiel;

• B. Laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau material;

• C. Laporan dicabutoleh Pelapor atau telah diselesaikan pada Pengawas Pemilu di tingkatan tertentu;

• D. Laporan dilimpahkan pada Pengawas Pemilu di tingkatan tertentu;

Dalam hal pelapor untuk melengkapi  syarat formal  dan/atau syarat materiel laporan paling lama.?

• A. 1 (Satu) hari setelah menerima pemberitahuan;

• B. 2 (Dua) hari setelah menerima pemberitahuan;

• C. 3 (Tiga) hari setelah menerima pemberitahuan;

• D. 4 (Emppat) hari setelah menerima pemberitahuan;

Yang bukan termasuk dalam ruang penerimaan laporan sedapat mungkin memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:

• A. Meja, kursi penerimaan laporan dan alat tulis kantor;

• B. perangkat computer dan mesin pencetak;

• C. Buku Bacaan – Bacaan dan Buku register BMN;

• D. buku Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Bawaslu

• E. Nomor 7 Tahun 2022, dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022