Lokakarya Uang Persediaan Instansi Pemerintah BDK Makassar

Berikut ini merupakan tujuan penunjukkan pihak lain sebagai pemungut pajak atas transaksi pengadaan barang dan jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah, kecuali….

• a. Mendukung penggunaan produk dalam negeri dan meningkatkan transparansi serta efisiensi belanja

• b. Memastikan seluruh WP dengan omset tertentu dapat melakukan belanja secara online agar pungutan pajaknya dapat disalurkan oleh Marketplace

• c. Mengamankan penerimaan pajak atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan pemerintah

• d. Memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak sebagai penyedia barang dan/atau jasa pemerintah

Transaksi Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah difasilitasi oleh PPMSE melalui …

• a.    Ritel daaring Pengadaan

• b.    Rekanan

• c.     Instansi Pemerintah

• d. OP

Kewajiban pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan barang yang dipungut melalui marketplace¸

tarifnya yakni….

• a.  3%

• b.  2%

• c.   1%

• 0,5%

Kewajiban pelaporan PPN 1107 PUT yang dipungut oleh pihak lain paling lambat dilaporkan yakni…

• a.    Paling lambat 10 hari setelah akhir masa pajak

• b.    Paling lama 15 hari setelah akhir masa pajak

• c.    Paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak

• d. Paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

Berikut ini merupakan transaksi yang tidak dikenakan PPh Pasal 22 dan PPN saat bertransaksi melalui Sistem Informasi Pengadaan yang dipungut oleh marketplace, kecuali….

• a. Penyerahan BKP/JKP  yang dilakukan oleh rekanan yang pembayarannya dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung
  

• b. Persewaan dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
  

• c. Pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa angkutan umum
  

• d. Penyerahan BKP/JKP yang tidak dipungut PPN misalnya jasa catering

Tanggal 21 Mei 2022, Instansi Pemerintah A menyewa ruangan melalui Marketplace X yang tergabung dalam Sistem Informasi Pengadaan sebagai untuk kegiatan konsinyering di Gedung perkantoran Menara 5 milik Rekanan PT. D sebesar Rp 40.000.000 dan biaya service charge Rp 12.000.000

 Berapakah Pajak penghasilan Pasal 22 yang wajib dipungut oleh Marketplace X?

• a.    200.000

• b.    60.000

• c.    260.000

• d.    Tidak dipungut pajak

Perubahan atas PMK-231/PMK.03/2019 mengenai Tata cara Pendaftaran & Penghapusan NPWP, Pengukuhan & Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Pemotongan & Pemungutan, Penyetoran & Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah diatur dalam....                                                                                                                                                                               

• a. PMK Nomor 58/PMK.03/2022
  

• b. PMK Nomor 59/PMK.03/2022
  

• c. PMK-231/PMK.03/2020
  

• d. PMK-231/PMK.03/2022

berikut ini yang termasuk objek PPh Pasal 4 Ayat 2 sesuai PMK-59/PMK.03/2022 adalah.....

• a. Sewa Tanah dan Bangunan

• b. Sewa Kendaraan

• c. Sewa Sound System

• d. Sewa Komputer

Berikut ini merupakan tarif Pengalihan PPh Pasal 4(2) dalam transaksi penjualan atau pengalihan hak tanah dan bangunan, kecuali …..

 

• a.       Tarif 0% dikenakan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah

• a.       Tarif 1% berlaku untuk penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana

• a.       PPh Final 2,5% diberlakukan untuk penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana

• Tarif 1% untuk pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atas transaksi jual beli diatas 100.000.000,-

Instansi Pemerintah X membuat kontrak untuk jasa pengelolaan limbah dengan PT Y sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Bagaimana pemotongan dan/atau pemungutan PPh atas transaksi pembayaran pelaksanaan kontrak tersebut?

(pembayaran melalui mekanisme LS)                                                                                                                                                                                                                                            

•  a. PPh Pasal 23 yang dipotong dan disetor oleh Instansi Pemerintah X adalah 2% x

      Rp100.000.000,- = Rp2.000.000,-

• b. Instansi Pemerintah memotong PPh 22 sebesar 0,5% x Rp 100.000.000,-
  

• c. PT Y menerima pembayaran Rp98.000.000,- dan Bukti Potong PPh Pasal 23 sebesar Rp2.000.000,-.
  

• d. Jawaban A dan C benar