POLITIK HUKUM SIE 10 - 11

HUBUNGAN ANTARA POLITIK DAN HUKUM TERDAPAT TIGA ASUMSI YANG MENDASAR, YAITU HUKUM DETERMINAN (MENENTUKAN) ATAS POLITIK, DALAM ARTI HUKUM MENJADI ARAH DAN PENGENDALI SEMUA KEGIATAN POKITIK. KEDUA, POLITIK DETERMINAN ATAS HUKUM.

DALAM POLITIK HUKUM DI JELASKAN BAHWA HUKUM DAN POLITIK MERUPAKAN SUBSISTEM DALAM SISTEM KEMASYARAKATAN, MASING-MASING MELAKSANAKAN FUNGSI TERTENTU UNTUK MENGGERAKKAN SISTEM KEMASYARAKATAN SECARA KESELURUHAN, SECARA GARIS BESAR HUKUM BERFUNGSI MELAKUKAN:

• PEMELIHARAAN SISTEM DAN ADAPTASI (SOCIALIZATION DAN RECRUITMENT)

• KONVERSI (RULE MAKING, RULE APLICATION,RULE ADJUDICATION, INTERESTARTICULATION DAN AGGREGATION)

• SOCIAL CONTROL, DISPUTE SETTLEMENT DAN SOCIAL ENGENEERING ATAU INOVATION

• FUNGSI KAPABILITAS (REGULATIF EXTRACTIF, DISTRIBUTIF DAN RESPONSIF).

POLITIK, BERASAL DARI BAHASA BELANDA POLITIEK. BAHASA INGGRIS POLITICS, YANG MASING-MASING DARI BAHASA YUNANI POLITIKA. DALAM MEMAHAMI POLITIK, TERDAPAT BEBERAPA KATA KUNCI: KEKUASAAN POLITIK, SISTEM POLITIK, LEGITIMASI, PERILAKU POLITIK, PARTISIPASI POLITIK, PARTAI POLITIK DAN PROSES POLITIK. KEKUASAAN POLITIK ADALAH:

• KUMPULAN ATAU KESELURUHAN BERBAGAI KEGIATAN DALAM NEGARA YANG BERKAITAN DENGAN KEPENTINGAN UMUM TERMASUK PROSES PENENTUAN TUJUAN, UPAYA-UPAYA MEWUJUDKAN TUJUAN, PENGAMBILAN KEPUTUSAN, SELEKSI DAN PENYUSUNAN SKALA PRIORITASNYA.

• TINDAKAN ATAU KEPUTUSAN INDIVIDU ATAU KELOMPOK DALAM LINGKUNGAN POLITIK, YANG MENCERMINKAN CARA INDIVIDU ATAU KELOMPOK BERINTERAKSI DENGAN LINGKUNGAN POLITIK DAN MEMBUAT KEPUTUSAN TERKAIT DENGAN POLITIK.

• POLA-POLA POLITIK YANG DIBUAT OLEH MANUSIA DALAM MENGATUR HUBUNGAN ANTARA SATU SAMA LAIN YANG MERUPAKAN KUNCI DALAM SUATU INTERAKSI BERPOLITIK UNTUK SALING PENGARUH- MEMPENGARUHI DIANTARA LEMBAGA DALAM MASYARAKAT YANG KESELURUHANNYA MERUPAKAN STRUKTUR POLITIK YANG MASING-MASING MELAKSAKAN FUNGSI IN PUT DAN OUT PUT.

• KEMAMPUAN INDIVIDU ATAU KELOMPOK UNTUK MEMANFAATKAN SUMBER-SUMBER KEKUATAN YANG BISA MENUNJANG SEKTOR KEKUASAANNYA DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN TERTENTU.

HUKUM BERTUGAS MENJAMIN & MEMASTIKAN KEADILAN SOSIAL DAPAT DIWUJUDKAN DGNMENCIPTAKAN PROSEDUR NORMATIF YG ADIL UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. KONFIGURASI POLITIK DIARTIKAN SEBAGAI SUSUNAN ATAU KONSTELASI KEKUATAN POLITIK YANG SECARA DIKOTOMIS DIBAGI ATAS DUA KONSEP YANG BERTENTANGAN SECARA DIAMETRAL, YAITU:

• RESPONSIF/ POPULISTIK DAN KONSERVATIF/ ORTODOKS/ELITIS

• DEMOKRATIS DAN OTORITER.

• HUKUM OTONOM & HUKUM MENINDAS

• JAWABAN a DAN b BENAR

POLITIK HUKUM MERUPAKAN GARIS RESMI KEBIJAKAN NEGARA UNTUK MEMBUAT DAN MENETAPKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN GUNA MENCAPAI CITA-CITA DAN TUJUAN NEGARA SEPERTI YANG TERDAPAT PADA PEMBUKAAN UUD NRI 194 ALENIA IV. POLITIK HUKUM DI INDONESIA BERBEDA DENGAN POLITIK HUKUM NEGARA YANG LAIN. PERBEDAAN INI DISEBABKAN KARENA ADANYA PERBEDAAN LATAR BELAKANG KESEJARAHAN, PANDANGAN DUNIA (WORLD-VIEW), SOSIO-KULTURAL, DAN POLITICAL WILL DARI MASING-MASING PEMERINTAH. TOKOH HUKUM YANG MENYATAKAN BAHWA HUKUM BUKAN HANYA SEBAGAI ALAT REKAYASA SOSIAL (LAW AS A TOOL OF SOCIAL ENGINEERING AND SOCIAL CONTROLE) BAHKAN LEBIH DARI ITU BAHWA HUKUM SEBAGAI SARANA (INSTRUMENT) UNTUK MEMBANGUNAN MASYARAKAT YANG DIKENAL DENGAN "TEORI HUKUM PEMBANGUNAN", ADALAH:

• ROSCOE POUND

• BAGIR MANAN

• MOCHTAR KUSUMAATMADJA

• MAHFUD MD

UNTUK MENCAPAI KEHIDUPAN POLITIK YANG BENAR-BENAR DEMOKRATIS, PERLU DILAKUKAN REVITALISASI POLITIK YAITU DENGAN MENGEMBALIKAN PANCASILA PADA KEDUDUKAN SERTA FUNGSI YANG SEBENARNYA SEPERTI YG TERTUANG PADA UUD 1945. POLITIK HUKUM NASIONAL DIARAHAN PADA UPAYA MENGATASI BERBAGAI PERMASALAHAN DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM DAN POLITIK HUKUM YANG MELIPUTI PEMBENAHAN:

• EKSISTENSI KEPEMIMPINAN YANG COMITED PADA NILAI-NILAI DASAR DEMOKRASI

• PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MEMUAT POLITIK HUKUM

• PENYELENGGARA NEGARA YANG BERWENANG MERUMUSKAN & MENETAPKAN POLTIK HUKUM

• SUBSTANSI HUKUM; STRUKTUR HUKUM; DAN BUDAYA HUKUM.

PEMERINTAH DAPAT DISIMPULKAN SEBAGAI SEGALA BENTUK UPAYA DAN USAHA YANG DILAKUKAN SEGENAP ANGGOTA PEMERINTAH DALAM KONTEKS SEBUAH NEGARA DALAM RANGKA MENYELENGGARAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DENGAN FUNGSINYA MENJALANKAN KEPENTINGAN UMUM YANG BERSIFAT KENEGARAAN. BAHWA NEGARA MEMILIKI SIFAT:

• MEWUJUDKAN DEMOKRASI (KEADILAN SOSIAL) DAN NOMOKRASI (KEDAULATAN HUKUM)

• MENGATUR SERTA MENYELENGGARAKAN MASYARAKAT YANG DILENGKAPI DENGAN KEKUASAAN TERTINGGI.

• MEMAKSA, MONOPOLI DAN MENCAKUP SEMUA

• MELINDUNGI SEMUA UNSUR BANGSA DEMI INTEGRASI ATAU KEUTUHAN BANGSA YANG MENCAKUP IDEOLOGI DAN TERITORI.

POLITIK HUKUM NASIONAL HARUS DIPANDU OLEH NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA POLITIK HUKUM NASIONAL MENGARAH PADA CITA-CITA BANGSA YAKNI MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR BERDASARKAN PANCASILA. ADAPUN TUJUAN POLITIK HUKUM NASIONAL: SEBAGAI SARANA MENCIPTAKAN SISTEM HUKUM NASIONAL UNTUK MENCAPAI CITA-CITA BANGSA INDONESIA, KECUALI:

• MENGHARGAI DAN MELINDUNGI  HAK-HAK ASASI MANUSIA TANPA DISKRIMINASI

• MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA

• MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM dan MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA

• MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI, DAN KEADILAN SOSIAL

 SISTEM HUKUM NASIONAL YANG HARUS DIBANGUN ADALAH SISTEM HUKUM PANCASILA YAKNI SISTEM HUKUM YANG MENGAMBIL ATAU MEMADUKAN BERBAGAI  NILAI, YAITU NILAI KEPENTINGAN, NILAI SOSIAL, DAN KONSEP KEADILAN  KE DALAM SATU IKATAN HUKUM PRISMATIK DENGAN MENGAMBIL UNSUR-UNSUR BAIKNYA, DAN MELETAKKAN DALAM HUBUNGAN KESEIMBANGAN, KECUALI:

• KESEIMBANGAN ANTARA HUKUM SEBAGAI ALAT  UNTUK MEMAJUKAN  DAN HUKUM SEBAGAI CERMIN NILAI-NILAI YG HIDUP DI DALAM MASYARAKAT

• KESEIMBANGAN POLITIK PEMBENTUKAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM

• KESEIMBANGAN ANTARA INDIVIDUALISME DAN KOLEKTIVISME

• KESEIMBANGAN ANTARA RECHTSTAAT DAN THE RULE OF LAW

 PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA ORIENTASI (ARAH) DALAM PEMBANGUNAN HUKUM POLITIK, DEMIKIAN PULA KONSTITUSI SEBAGAI HUKUM DASAR DAN TERTINGGI SEHINGGA MERUPAKAN POLITIK HUKUM TERTINGGI, KEDUANYA MENJADI RUJUKAN ATAU KAIDAH PENUNTUN DALAM PEMBANGUNAN  HUKUM NASIONAL, MENCERMATI KEDUA DASAR HUKUM  TERSEBUT DIATAS MAKA  HUKUM NASIONAL DIPANDU OLEH KEHARUSAN UNTUK:

• a. MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DALAM EKONOMI DAN KEMASYARAKATAN

• b.     MENGHARGAI DAN MELINDUNGI  HAK-HAK ASASI MANUSIA TANPA DISKRIMINASI

• c. MENCIPTAKAN TOLERANSI HIDUP BERAGAMA BERDASAR KEADABAN DAN KEMANUSIAAN

• d. JAWABAN a dan c BENAR

KONFIGUARSI POLITIK & PRODUK HUKUM PADA ERA ORDE BARU, PADA AWAL PERJALANANNYA PEMERINTAH ORDE BARU MENUNJUKKAN LANGGAM LIBERTARIAN YANG SEBENARNYA ADALAH LANGGAM TRANSISI SAMBIL MENCARI FORMAT BARU BAGI KONFIGUARSI POLITIK. SEJAK PENEMUAN FORMAT BARU POLITIK INDONESIA PADA TAHUN  1969/1971, INDONESIA MULAI MENAMPILKAN KONFIGURASI POLITIK YANG OTORITER BIROKRATIS, YANG DITANDAI DENGAN KONFIGURASI POLITIK ORDE BARU SEBAGAI BERIKUT:

• a.HADIRNYA MILITER SEBAGAI PEMERAN UTAMA

• b.MENGUATNYA PARTAI GOLKAR

• c.TERJADINYA EMASKULASI PARPOL

• d. SEMUA JAWABAN BENAR