ADPENDA 2023 - Sistem dan Data

Jenis pelayanan dibawah ini yang tidak termasuk retribusi adalah

• Pelayanan Makam

• Pelayanan IMB

• Pelayanan Masuk Ragunan

• Pelayanan Masuk Monas

Peraturan Gubernur yang mengatur Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Pengenaan Pajak Air Tanah di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 adalah :

• Pergub 94 Tahun 2021

• Pergub 94 Tahun 2019

• Pergub 86 Tahun 2012

• Pergub 94 Tahun 2020

Salah satu faktor yang menentukan nilai pajak adalah faktor kelompok usaha.

Berikut ini adalah yang termasuk dalam kelompok usaha 2, kecuali :

• Pabrik Makanan Olahan

• Hotel Bintang 3

• Perusahaan Air Minum

• Hotel Bintang 4

Penambahan dan/atau pengurangan data subjek dapat dilakukan petugas pada tahapan:

• Tahapan 3 (Penelitian Formil)

• Tahapan 4 (Penelitian Umum/LHP Kantor)

• Tahapan 5 (Penelitian Materil Lapangan/LHP Lapangan)

• Tahapan 6 (Verifikasi Data)

Pengecekan data/berkas yang di-input WP/PPAT dan pemberian feedback/koreksi atas data yang di-input agar WP/PPAT dapat memperbaiki data/berkasnya tersebut dilakukan pada:

• Tahapan 3 (Penelitian Formil)

• Tahapan 4 (Penelitian Umum/LHP Kantor)

• Tahapan 5 (Penelitian Materil Lapangan/LHP Lapangan)

• Tahapan 6 (Verifikasi Data)

Mana di antara pilihan berikut ini yang tidak dapat diubah/dikoreksi oleh WP/PPAT setelah menerima feedback perbaikan berkas dari petugas:

• Jenis perolehan dan No. Akta

• Tanggal Akta dan No. Sertifikat

• Harga Transaksi dan NJOP

• Jenis Akta dan Tanggal Akta

Berdasarkan Pergub 2 Tahun 2017 Pasal 2, Pbk dapat dilakukan atas pembayaran pajak antara lain : Wajib Pajak yang berbeda atas jenis Pajak yang sama.

Berlaku hanya untuk jenis pajak :

• Seluruh Pajak

• Self Assessment

• Official Assessment

• PBB-P2 dan BPHTB

Berdasarkan Pergub 65 Tahun 2018 Pasal 22, SPOPD atau SPOP disampaikan dalam jangka waktu paling lama :

• 7 (tujuh) hari kalender sebelum beroperasinya atau diselenggarakannya hotel, restoran, hiburan atau parkir

• 7 (tujuh) hari kerja sebelum beroperasinya atau diselenggarakannya hotel, restoran, hiburan atau parkir

• 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya izin hotel, restoran, hiburan atau parkir

• 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya izin hotel, restoran, hiburan atau parkir

Pergub pengurangan PBB yg berlaku hingga saat ini :

• 211/2010

• 211/2011

• 211/2012

• 211/2013

Fitur apa yang tidak ada di Pajak Online?

• Pelaporan SPTPD

• Buat Kode Bayar

• Pelayanan Perpajakan

• e-Restitusi