Asesmen Formatif

Mengacu kepada teori norma Hans Nawiasky tentang tingkatan dan jenis aturan, Pancasila termasuk ke dalam ...

• sumber hukum

• aturan dasar

• Undang-undang

• aturan pelaksana

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia menempati posisi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Artinya, tidak ada peraturan perundang-undangan yang boleh bertentangan dengan Pancasila. Prinsip ini dikenal sebagai:

• Hukum dasar

• Kedudukan hukum

• Hukum tertinggi

• Landasan hukum

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum mengandung prinsip bahwa ketentuan hukum harus:

• Menjadi sumber kekayaan bagi pemerintah

• Membatasi kebebasan berpendapat

• Sesuai dengan agama mayoritas di Indonesia

• Adil, bijaksana, dan berkeadilan sosial

Apa tujuan utama dari penggunaan Pancasila sebagai sumber hukum?

• Memperkuat supremasi hukum internasional di Indonesia

• Meningkatkan jumlah peraturan pemerintah.

• Menjamin kesetaraan di antara warga negara Indonesia.

• Mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bagaimana Pancasila memengaruhi pembuatan undang-undang di Indonesia?

• Pancasila hanya berlaku sebagai bahan pertimbangan tanpa pengaruh langsung pada undang-undang

• Undang-undang di Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

• Pancasila tidak berpengaruh pada pembuatan undang-undang.

• Undang-undang tidak boleh menyebutkan Pancasila sebagai dasar hukumnya.

Melalui perangkat hukum, negara harus mengarahkan warganya

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa. Taat menjalankan ajaran agamanya. Saling menghormati antara pemeluk

agama yang satu dengan yang lainnya. termasuk aturan/hukum yang sesuai dengan sila...

• 2

• 3

• 5

• 1

arah kebijakan hukum untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak boleh ada kebijakan hukum yang berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. sesuai dengan sila berapa?

• sila kedua

• sila pertama

• sila keempat

• sila ketiga

acuan dalam merumuskan hukum dan peraturan guna mewujudkan kesejahteraan sosial yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh ada perangkat hukum yang menguntungkan sebagian golongan dan mengorbankan kepentingan rakyat. sesuai dengan sila...

• 2

• 4

• 5

• 3