hukum pajak 2

Adanya sifat monopoli dalam bidang usaha tertentu yang menyebabkan pemerintah harus campur tangan agar monopoli tidak merugikan para pelaku ekonomi

• Benar

• Salah

1. Pajak Sarang Burung Walet termasuk kedalam pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi.

• benar

• salah

Jenis-jenis pajak pun dikelompokkan berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota, menurut ...

• Pasal 2 UU 28/2009

• Pasal 1 UU 28/2009

• Pasal 5 UU 28/2009

• a dan b benar

Dengan terus adanya dana dari pajak daerah dapat membantu pemerintah dalam menstabilkan harga barang dan jasa sehingga dapat mengurangi inflasi.

• Benar

• Salah

Kantor Perwakilan negara asing termasuk ke dalam Subjek Pajak ...

• benar

• salah

Subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat

untuk bertempat tinggal di Indonesia

• Benar

• salah

Subjek pajak dalam negeri adalah:

• Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional

• Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing

• Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria

• Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan

Pasal 2, Pasal 2A, Pasal 3 UU Nomor 36 Tahun 2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

• Benar

• salah

Menyatakan bahwa seorang perempuan tidak diperkenankan menikah lagi sebelum lewat 300 hari setelah perkawinannya terdahulu diputuskan.

• Pasal 34 BW

• Pasal 35 BW

• Pasal 17 BW

• Pasal 32 BW

suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, menegaskan baik dalam arti memperluas ataupun membatasi atau mempersempit pengertian hukum yang ada dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi.

• Penafsiran Pajak

• Penafsiran Hukum Pajak

• Penafsiran Hukum

• Penafsiran Tata Bahasa