Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pasal ....

• UU No. 9 Tahun 1998

• UU No. 39 Tahun 1999

• UU No. 20 Tahun 2003

• UU No. 12 Tahun 2006

• UU No. 36 Tahun 2009

Dibawah ini yang merupakan hak untuk melakukan upaya hukum guna melawan atau menggugat keputusan-keputusan warga yang dinilai merugikan hak konstitusional warga negara yang bersangkutan adalah ....

• Mendapatkan pendidikan dan membela negara

• Mendirikan partai politik

• Mendaftarkan diri menjadi calon legislatif

• Menjadi anggota TNI/Polisi

• Mengajukan kasasi

Answer explanation

Pembahasan:

Hak untuk melakukan upaya hukum guna melawan atau menggugat keputusan-keputusan warga yang dinilai merugikan hak konstitusional warga negara yang bersangkutan. Contohnya setelah adanya keputusan kemudian mengajukan banding dipengadilan, pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung dan lain sebagainya

“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” 

Merupakan isi dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal ....

• Pasal 27 ayat 2

• Pasal 27 ayat 3

• Pasal 28

• Pasal 29 ayat 2

• Pasal 30 ayat 1

Answer explanation

Pembahasan:

Sudah jelas Pasal 27 Ayat (3) berbunyi “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas ....

• Kekeluargaan

• Demokrasi ekonomi

• Kebersamaan

• Hukum ekonomi

• Perjanjian masyarakat

Answer explanation

Pembahasan:

Sesuai dengan isi Pasal 33 Ayat (4) berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Berikut ini adalah pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang membahas tentang kewajiban warga negara adalah ....

• Pasal 27

• Pasal 28

• Pasal 28J ayat 1

• Pasal 33 ayat 3

• Pasal 34 ayat 1

Answer explanation

Pembahasan:

Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang membahas tentang kewajiban warga negara adalah pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28J ayat (1), Pasal 28J ayat (2) dan pasal 30 ayat (1)

Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia mengandung ....

• 1

• 2

• 3

• 4

• 5

Answer explanation

Pembahasan:

Pancasila sebagai ideologi Negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia sesungguhnya mengandung 3 (tiga) macam nilai yaitu nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praktis.

Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Persatuan, Nilai Kerakyatan dan Nilai Keadilan, merupakan contoh dari nilai ....

• negara

• dasar

• praksis

• absolut

• instrumental

Answer explanation

Pembahasan:

Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut meliputi nilai Ketuhanan yang Maha, Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Di bawah ini yang termasuk kedalam nilai-nilai instrumental adalah ....

• tanggung jawab

• cinta tanah air

• tata tertib sekolah

• petunjuk jalan

• Perda

Answer explanation

Pembahasan:

Nilai Instrumental ini merupakan nilai-nilai turunan dari nilai dasar yang dituangkan dalam berbagai ketentuan konstitusional, baik dalam UUD NRI Tahun 1945, UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah.

Nilai yang merupakan penjabaran dari kehidupan sehari-hari disebut dengan nilai ....

• negara

• dasar

• praksis

• absolut

• instrumental

Answer explanation

Pembahasan:

Nilai praksis adalah nilai yang dijabarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai praksis ini benar-benar nyata dan kita semua melakukannya

Tujuan dari bangsa Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan sosial warga negaranya merupakan penerapan pelaksanaan dari nilai .... dalam Pancasila.

• negara

• dasar

• praksis

• absolut

• instrumental

Answer explanation

Pembahasan:

Dalam nilai dasar terdapat nilai sila ke 5 yang tujuannya adalah menciptakan kesejahteraan sosial baik sandang maupun pangan tanpa adanya kesenjangan baik dari segi sosial, ekonomi, budaya maupun politik sehingga keadilan dapat diwujudkan.