KUIS MEMAHAMI ISI TEKS SEJARAH INDONESIA

1.     Devide et impera menjadi salah satu senjata kongsi dagang Belanda (VOC) untuk menguasai Nusantara. Istilah ini berasal dari bahasa Spanyol yang kurang lebih artinya ‘belah dan kuasai’. Istilah ini merujuk pada sebuah strategi perang yang dikombinasikan dengan politik, ekonomi, dan sosial untuk menguasai sebuah wilayah atau kelompok. Cara ini bahkan dijadikan kebiasaan oleh VOC dalam hal politik, militer, dan ekonomi untuk melestarikan penjajahannya di Indonesia. Orientasinya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan menaklukkan raja-raja di Nusantara. Misalnya dalam kasus Kerajaan Mataram,  posisinya semakin melemah karena terbagi menjadi empat wilayah terpisah.

Dalam konteks lain, devide et impera juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat. Kondisi ini terasa sekali ketika kita didera pandemi Covid-19. Kita tak sadar bahwa pro kontra terhadap sebuah kebijakan publik misalnya, justru memperoleh panggung daripada upaya bersama untuk keluar dari pandemi ini. Kondisi di masyarakat saat itu seperti terkena “politik belah dan kuasai”. Ego “siapa kami” lebih mengemuka dibandingkan “inilah kita!”.

Media sosial menjadi ajang untuk mengaduk-aduk jejak digital masa kelam. Lantas, langkah yang sudah mulai ke depan kembali mundur. Upaya untuk membentuk imunitas komunal pun memperoleh hambatan justru di pusat kasus. Misalnya, hasil survei mencatat persentase warga DKI Jakarta yang menolak vaksinasi Covid-19 paling tinggi di Indonesia, yakni 33 persen. Kita patut merenungkan ucapan ahli virus, Faheem Younus, “Orang yang terpecah tidak bisa menang melawan virus yang bersatu.”

PERNYATAAN : Kongsi dagang Pemerintah Belanda menggunakan siasat devide et impera untuk menguasai wilayah di Nusantara.

• BENAR

• SALAH

Devide et impera menjadi salah satu senjata kongsi dagang Belanda (VOC) untuk menguasai Nusantara. Istilah ini berasal dari bahasa Spanyol yang kurang lebih artinya ‘belah dan kuasai’. Istilah ini merujuk pada sebuah strategi perang yang dikombinasikan dengan politik, ekonomi, dan sosial untuk menguasai sebuah wilayah atau kelompok. Cara ini bahkan dijadikan kebiasaan oleh VOC dalam hal politik, militer, dan ekonomi untuk melestarikan penjajahannya di Indonesia. Orientasinya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan menaklukkan raja-raja di Nusantara. Misalnya dalam kasus Kerajaan Mataram,  posisinya semakin melemah karena terbagi menjadi empat wilayah terpisah.

Dalam konteks lain, devide et impera juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat. Kondisi ini terasa sekali ketika kita didera pandemi Covid-19. Kita tak sadar bahwa pro kontra terhadap sebuah kebijakan publik misalnya, justru memperoleh panggung daripada upaya bersama untuk keluar dari pandemi ini. Kondisi di masyarakat saat itu seperti terkena “politik belah dan kuasai”. Ego “siapa kami” lebih mengemuka dibandingkan “inilah kita!”.

Media sosial menjadi ajang untuk mengaduk-aduk jejak digital masa kelam. Lantas, langkah yang sudah mulai ke depan kembali mundur. Upaya untuk membentuk imunitas komunal pun memperoleh hambatan justru di pusat kasus. Misalnya, hasil survei mencatat persentase warga DKI Jakarta yang menolak vaksinasi Covid-19 paling tinggi di Indonesia, yakni 33 persen. Kita patut merenungkan ucapan ahli virus, Faheem Younus, “Orang yang terpecah tidak bisa menang melawan virus yang bersatu.”

PERNYATAAN : Kerajaan Mataram terbagi menjadi empat wilayah yang terpisah-pisah karena adanya perluasan daerah kekuasaan.

• BENAR

• SALAH

Devide et impera menjadi salah satu senjata kongsi dagang Belanda (VOC) untuk menguasai Nusantara. Istilah ini berasal dari bahasa Spanyol yang kurang lebih artinya ‘belah dan kuasai’. Istilah ini merujuk pada sebuah strategi perang yang dikombinasikan dengan politik, ekonomi, dan sosial untuk menguasai sebuah wilayah atau kelompok. Cara ini bahkan dijadikan kebiasaan oleh VOC dalam hal politik, militer, dan ekonomi untuk melestarikan penjajahannya di Indonesia. Orientasinya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan menaklukkan raja-raja di Nusantara. Misalnya dalam kasus Kerajaan Mataram,  posisinya semakin melemah karena terbagi menjadi empat wilayah terpisah.

Dalam konteks lain, devide et impera juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat. Kondisi ini terasa sekali ketika kita didera pandemi Covid-19. Kita tak sadar bahwa pro kontra terhadap sebuah kebijakan publik misalnya, justru memperoleh panggung daripada upaya bersama untuk keluar dari pandemi ini. Kondisi di masyarakat saat itu seperti terkena “politik belah dan kuasai”. Ego “siapa kami” lebih mengemuka dibandingkan “inilah kita!”.

Media sosial menjadi ajang untuk mengaduk-aduk jejak digital masa kelam. Lantas, langkah yang sudah mulai ke depan kembali mundur. Upaya untuk membentuk imunitas komunal pun memperoleh hambatan justru di pusat kasus. Misalnya, hasil survei mencatat persentase warga DKI Jakarta yang menolak vaksinasi Covid-19 paling tinggi di Indonesia, yakni 33 persen. Kita patut merenungkan ucapan ahli virus, Faheem Younus, “Orang yang terpecah tidak bisa menang melawan virus yang bersatu.”

PERNYATAAN : Sikap pro dan kontra terhadap sebuah kebijakan publik mempengaruhi semangat kebersamaan dalam menghadapi pandemi.

• BENAR

• SALAH

Devide et impera menjadi salah satu senjata kongsi dagang Belanda (VOC) untuk menguasai Nusantara. Istilah ini berasal dari bahasa Spanyol yang kurang lebih artinya ‘belah dan kuasai’. Istilah ini merujuk pada sebuah strategi perang yang dikombinasikan dengan politik, ekonomi, dan sosial untuk menguasai sebuah wilayah atau kelompok. Cara ini bahkan dijadikan kebiasaan oleh VOC dalam hal politik, militer, dan ekonomi untuk melestarikan penjajahannya di Indonesia. Orientasinya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan menaklukkan raja-raja di Nusantara. Misalnya dalam kasus Kerajaan Mataram,  posisinya semakin melemah karena terbagi menjadi empat wilayah terpisah.

Dalam konteks lain, devide et impera juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat. Kondisi ini terasa sekali ketika kita didera pandemi Covid-19. Kita tak sadar bahwa pro kontra terhadap sebuah kebijakan publik misalnya, justru memperoleh panggung daripada upaya bersama untuk keluar dari pandemi ini. Kondisi di masyarakat saat itu seperti terkena “politik belah dan kuasai”. Ego “siapa kami” lebih mengemuka dibandingkan “inilah kita!”.

Media sosial menjadi ajang untuk mengaduk-aduk jejak digital masa kelam. Lantas, langkah yang sudah mulai ke depan kembali mundur. Upaya untuk membentuk imunitas komunal pun memperoleh hambatan justru di pusat kasus. Misalnya, hasil survei mencatat persentase warga DKI Jakarta yang menolak vaksinasi Covid-19 paling tinggi di Indonesia, yakni 33 persen. Kita patut merenungkan ucapan ahli virus, Faheem Younus, “Orang yang terpecah tidak bisa menang melawan virus yang bersatu.”

PERNYATAAN : Sikap bersama dalam menyikapi kebijakan publik memperoleh ruang dan ekspose yang luas dalam menghadapi pandemi.

• BENAR

• SALAH

Devide et impera menjadi salah satu senjata kongsi dagang Belanda (VOC) untuk menguasai Nusantara. Istilah ini berasal dari bahasa Spanyol yang kurang lebih artinya ‘belah dan kuasai’. Istilah ini merujuk pada sebuah strategi perang yang dikombinasikan dengan politik, ekonomi, dan sosial untuk menguasai sebuah wilayah atau kelompok. Cara ini bahkan dijadikan kebiasaan oleh VOC dalam hal politik, militer, dan ekonomi untuk melestarikan penjajahannya di Indonesia. Orientasinya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan menaklukkan raja-raja di Nusantara. Misalnya dalam kasus Kerajaan Mataram,  posisinya semakin melemah karena terbagi menjadi empat wilayah terpisah.

Dalam konteks lain, devide et impera juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat. Kondisi ini terasa sekali ketika kita didera pandemi Covid-19. Kita tak sadar bahwa pro kontra terhadap sebuah kebijakan publik misalnya, justru memperoleh panggung daripada upaya bersama untuk keluar dari pandemi ini. Kondisi di masyarakat saat itu seperti terkena “politik belah dan kuasai”. Ego “siapa kami” lebih mengemuka dibandingkan “inilah kita!”.

Media sosial menjadi ajang untuk mengaduk-aduk jejak digital masa kelam. Lantas, langkah yang sudah mulai ke depan kembali mundur. Upaya untuk membentuk imunitas komunal pun memperoleh hambatan justru di pusat kasus. Misalnya, hasil survei mencatat persentase warga DKI Jakarta yang menolak vaksinasi Covid-19 paling tinggi di Indonesia, yakni 33 persen. Kita patut merenungkan ucapan ahli virus, Faheem Younus, “Orang yang terpecah tidak bisa menang melawan virus yang bersatu.”

SOAL : Simpulan yang tepat bacaan di atas adalah ….

• Pemerintah Belanda dapat menguasai seluruh wilayah Nusantara dalam waktu yang lama karena menerapkan strategi devide et impera

• Kerajaan Mataram terbagi menjadi empat wilayah terpisah karena adanya perebutan wilayah dan perpecahan para pemimpinnya

• strategi devide et impera berupaya mencegah kelompok-kelompok kecil bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat

• kesepahaman dan kebersamaan semua pihak merupakan faktor penting dalam upaya menghadapi dan menyelesaikan permasalahan

• media sosial dapat menjadi sarana mengekspresikan pro dan kontra dalam menyikapi kebijakan publik untuk menghadapi masalah.

Devide et impera menjadi salah satu senjata kongsi dagang Belanda (VOC) untuk menguasai Nusantara. Istilah ini berasal dari bahasa Spanyol yang kurang lebih artinya ‘belah dan kuasai’. Istilah ini merujuk pada sebuah strategi perang yang dikombinasikan dengan politik, ekonomi, dan sosial untuk menguasai sebuah wilayah atau kelompok. Cara ini bahkan dijadikan kebiasaan oleh VOC dalam hal politik, militer, dan ekonomi untuk melestarikan penjajahannya di Indonesia. Orientasinya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan menaklukkan raja-raja di Nusantara. Misalnya dalam kasus Kerajaan Mataram,  posisinya semakin melemah karena terbagi menjadi empat wilayah terpisah.

Dalam konteks lain, devide et impera juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat. Kondisi ini terasa sekali ketika kita didera pandemi Covid-19. Kita tak sadar bahwa pro kontra terhadap sebuah kebijakan publik misalnya, justru memperoleh panggung daripada upaya bersama untuk keluar dari pandemi ini. Kondisi di masyarakat saat itu seperti terkena “politik belah dan kuasai”. Ego “siapa kami” lebih mengemuka dibandingkan “inilah kita!”.

Media sosial menjadi ajang untuk mengaduk-aduk jejak digital masa kelam. Lantas, langkah yang sudah mulai ke depan kembali mundur. Upaya untuk membentuk imunitas komunal pun memperoleh hambatan justru di pusat kasus. Misalnya, hasil survei mencatat persentase warga DKI Jakarta yang menolak vaksinasi Covid-19 paling tinggi di Indonesia, yakni 33 persen. Kita patut merenungkan ucapan ahli virus, Faheem Younus, “Orang yang terpecah tidak bisa menang melawan virus yang bersatu.”

PERNYATAAN : Persentase tertinggi warga masyarakat yang menolak vaksinasi  justru terjadi pada wilayah yang merupakan pusat kasus.

• BENAR

• SALAH