MPP 1

Berikut pernyataan-pernyataan terkait siklus APBN:
I) RPJM disusun setiap empat tahun sekali;
II) Pemeriksaan BPK atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dilaksanakan selama enam
bulan setelah laporan keuangan disusun;
III) Presiden mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN kepada DPR dalam bentuk rancangan
undang-undang paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir;
IV) Pemeriksaan pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan BPK ataupun APIP sepanjang tahun.
Dari pernyataan-pernyataan di atas manakah yang merupakan pernyataan yang paling tepat? Pilih salah satu:

• I

• II

• III

• IV

Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) diperlukan pemilihan metode kualifikasi.
Ridho, auditor pertama pada Inspektorat Kabupaten XYZ, menjadi anggota pada tim reviu proses
PBJ pada Dinas Kesehatan. Ridho dan tim, melakukan reviu atas jasa konsultasi perorangan dan
pelelangan umum, serta bukan untuk pekerjaan kompleks. Berdasarkan hal tersebut, metode
kualifikasi yang digunakan dalam PBJ adalah ….

• Satu tahap kualifikasi

• Pascakualifikasi

• Prakualifikasi

• Dua tahap kualifikasi

Dalam laporan operasional sebuah lembaga, diketahui surplus laporan operasional sebesar 2,5 milliar rupiah. Pada tahun berjalan terdapat koreksi negatif ekuitas sebesar Rp500.000.000. Jika ekuitas awal sebesar 14,3 triliun rupiah, berapakah ekuitas akhir dari lembaga tersebut ….

• 12,3T

• 14,5T

• 17,3T

• 13,8T

Berikut ini merupakan perbedaan antara UP dengan TUP bagi instansi pemerintah pusat yang perlu diperhatikan setiap pengelola keuangan dan APIP saat melakukan reviu laporan keuangan, yaitu ….

• Batas waktu penggunaan dan pertanggungjawaban

• Dapat dicairkan setelah SP2D terbit

• Dipertanggungjawabkan kepada KPPN

• Dipertanggungjawabkan kepada KPPN

Sebagai langkah awal pelaksanaan anggaran, perlu dilakukan penetapan pejabat pengelola keuangan. Berikut ini yang bukan termasuk sebagai pejabat pengelola keuangan adalah ...

• Kuasa Pengguna Anggaran

• Kuasa Pengguna Anggaran

• Pejabat Pembuat Keputusan

• Pengguna Anggaran

Pengelolaan aset merupakan salah satu tugas pengelolaan keuangan negara. Berikut merupakan,jenis aset yang tepat yang dikelola dalam keuangan negara adalah ….

• aset keuangan => hak cipta/goodwill

• aset non-keuangan => persediaan

• aset keuangan => aset tetap

• aset non-keuangan => investasi

Tata kelola manajemen sektor publik yang terbentuk dalam birokrasi pemerintah mengalami perkembangan dari masa ke masa. Berikut ini merupakan perkembangan yang terjadi terhadap manajemen sektor publik adalah ….

• new public management – birokrasi kaku dan hierarkis – good governance

• birokrasi kaku dan hierarkis – new public management – good governance

• good governance – new public management – birokrasi kaku dan hierarkis

• birokrasi kaku dan hierarkis – good governance – new public management

Untuk memenuhi kebutuhan operasional, KPA dapat mengajukan UP kepada KPPN. Jika pagu jenis belanja UP pada unit X sebesar Rp 4.500.000.000, maka besaran UP maksimal adalah ….

• Rp 500.000.000

• Rp 100.000.000

• Rp 50.000.000

• Rp 200.000.000

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN untuk kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Anggi akan melakukan reviu pembagian DAU untuk daerah Timur Indonesia. Untuk dapat memastikan ketepatan nilai DAU yang diterima masing-masing daerah, maka data yang diperlukan oleh Anggi adalah ….

• Celah fiskal dan alokasi khusus daerah

• celah fiskal, kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah

• celah fiskal dan jumlah gaji PNS daerah

• celah fiskal, PAD dan dana bagi hasil masing-masing daerah

Dion mendapatkan penugasan melakukan reviu proses perencanaan pembangunan di Kementerian tempatnya bekerja. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, maka Dion akan mengumpulkan dokumen-dokumen berikut ini ….

• Renstra, RKA, dan Renja

• Renstra, RKP, dan Renja

• Renstra, RDK, dan Renja

• Renstra, RTP, dan Renja

Answer explanation

• Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD):

• Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD):

• Dokumen Rencana Strategi (Renstra):

• Dokumen Rencana Kerja (Renja):

• Dokumen Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ):

• Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP):