Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Contoh hak yang diatur secara eksplisit dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah..

• Memperoleh pendidikan

• Menjadi anggota legislatif

• Mendapat kesejahteraan sosial

• Mempelajari berbagai kebudayaan

• Mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum

Negara mempunyai kewajiban menyejahterakan rakyat. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka menyejahterakan rakyat yaitu..

• Menyediakan lapangan pekerjaan

• Menyediakan barang-barang murah

• Menurunkan harga bahan bakar minyak

• Membuka tempat hiburan bagi masyarakat

• Memberi santunan kepada warga negara

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara. Hak warga negara yang terdapat dalam pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah..

• Mendapatkan pekerjaan yang layak serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil

• Melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing

• Memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif

• Memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan

Bacalah wacana di bawah ini!
Pak Bobon mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa. Dia mendaftarkan diri pada panitia pemilihan kepala desa. Panitia merasa ragu dengan niat Pak Bobon untuk menjadi calon kepala desa. Panitia memandang Pak Bobon tidak akan sanggup mengikuti mekanisme pemilihan kepala desa. Pak Bobon dianggap tidak cukup memiliki pendukung untuk menjadi calon kepala desa. Terlebih lagi, Pak Bobon bukan termasuk orang terpandang di desanya. Panitia berupaya mempersulit syarat-syarat pencalonan bagi Pak Bobon,dengan meminta berkas-berkas yang bukan menjadi syarat pencalonan kepala desa. Pak Bobon menyerah dan ter paksa membatalkan niatnya.
Berdasarkan wacana di atas terdapat pelanggaran hak warga negara yang dialami Pak Bobon. Pelanggaran hak warga negara tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat dalam..

• Pasal 27 ayat (1)

• Pasal 27 ayat (2)

• Pasal 28e ayat (1)

• Pasal 31 ayat (1)

• Pasal 31 ayat (2)

Berikut merupakan kewajiban seseorang terhadap negara Indonesia yang berdampak pada keteraturan sosial adalah..

• Menghormati para guru

• Membayar retribusi parkir

• Mentaati hukum yang berlaku

• Bekerja sungguh-sungguh sesuai profesi

• Bekerja sungguh-sungguh sesuai profesi

Fikri telah melakukan pengingkaran kewajiban berupa..

• Melanggar rambu lalu lintas

• Tidak mengajak Andi naik motor

• Membawa motor dengan ugal-ugalan

• Tidak membawa surat izin mengemudi

• Menghormati orang tua, membantu orang tua mencari nafkah, dan mengerjakan PR

 Hampir disetiap perempatan jalan di kota-kota besar dapat ditemukan “anak jalanan”. Sebutan “anak jalanan’’ biasanya ditujukan kepada anak-anak yang hidupnya sering di jalanan dan tidak melakukan aktivitas seperti anak-anak normal yaitu sekolah dan hidup dengan keluarga. Mereka ada yang menjadi pengamen dan pengemis. Keberadaan “anak jalanan” merupakan tanggung jawab pemerintah. Alasan yang menunjukkan bahwa keberadaan “anak jalanan” merupakan tanggung jawab pemerintah adalah

• Pemerintah mempunyai kewajiban memberikan kesejahteraan kepada semua warga negara

• Pemerintah mempunyai banyak dana untuk melakukan pembinaan kepada 'anak jalanan'

• Mereka tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan keluarga

• 'Anak jalanan' meresahkan para pengendara kendaraan bermotor

• “Anak jalanan” tidak mempunyai orang tua

Anda sedang menunggu bus di halte. Tiba-tiba ada orang memarkir mobilnya di bahu jalan. Anda tahu bahwa area tersebut termasuk kawasan dilarang parkir. Tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah

• Membiarkannya karena tidak mengganggu

• Menegurnya untuk tidak parkir di area tersebut

• Melaporkan kepada polisi atau pihak berwenang

• Mengajak warga untuk memindah mobil tersebut

• Memberi pelajaran dengan mengempeskan ban

Seorang pustakawan sangat kesal dengan ulah pengunjung yang sering menciptakan kegaduhan di perpustakaan. Dia harus menegur setiap kali mereka melakukan kegaduhan. Upaya efektif yang sebaiknya dilakukan pustakawan tersebut adalah

• Memberi hukuman kepada orang yang berbuat gaduh

• Menutup perpustakaan ketika situasi sudah tidak kondusif

• Membuat persyaratan bagi orang yang akan masuk perpustakaan

• Membuat aturan yang menyatakan larangan membuat keributan beserta sanksi

• Membuat aturan yang menyatakan larangan membuat keributan beserta sanksi

Dalam mewujudkan persamaan di bidang ekonomi pemerintah berupaya mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar, sehingga diarahkan pada

• Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang melibatkan kreatifitas rakyat seperti industri rakyat yang sifatnya kecil dan menengah

• Mendukung usaha yang sifatnya konglomerasi

• Hanya memberi kemudahan kepada pengusaha yang masih berhubungan darah dengan para pejabat supaya mudah memantau perkembangannya

• Mendukung usaha koperasi yang didanai BUMN yang korporasi besar

• Mendukung perusahaan skala nasional dan internasional dimana keuntungan yang dihasilkan semakin besar