PRE TEST - FGD TANAH TIMBUL

Salah satu dasar hukum yang mengatur tentang Tanah Timbul adalah :

• Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004

• Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2004

• Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 128 Tahun 2015

• Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015

Bagaimanakah status Tanah Timbul menurut PP 16 Tahun 2004 :

• Dikuasai oleh Pemilik Tanah

• Dikuasai oleh Penggarap

• Dikuasai oleh Kasultanan

• Dikuasai langsung oleh negara

Definisi Tanah Timbul adalah tanah yang berasal dari hasil :

• Reklamasi pantai

• Bekas sungai

• Pasang surut

• Semua benar

Tim Pelaksana inventarisasi data Tanah Timbul diketuai oleh :

• Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi

• Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota

• Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan

• Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan

Berikut adalah tahapan Inventarisasi Tanah Timbul yang benar adalah :

• 1. 1. Survei pendahuluan;

  2. 2. Pengukuran;

  3. 3. Rapat pembahasan hasil pengolahan;

  4. 4. Penyusunan laporan.

• 1. 1. Survei pendahuluan;

  2. 2. Penyiapan peta kerja;

  3. 3. Pengukuran;

  4. 4. Pengolahan data dan pelaporan.

• 1. 1. Penyiapan peta kerja;

  2. 2. Pengumpulan data;

  3. 3. Rapat pembahasan hasil pengolahan & analisis data;

  4. 4. Penyusunan laporan.

• 1. 1. Penyuluhan;

  2. 2. Pengumpulan data fisik;

  3. 3. Pengumpulan data yuridis;

  4. 4. Pelaporan.

Penegasan status dan rekomendasi penguasaan Tanah Timbul dalam rangka permohonan hak harus didahului dengan :

• Pengukuran untuk Mengetahui Luas

• Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP)

• Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

• Penetapan Lokasi dengan SK Kepala Kantor