C - Post - TWK 6 (NKRI)

Indonesia menganut sistem pemerintahan Negara berdasarkan teori Trias Politica oleh Montesquieu yaitu...

• Eksekutif (Presiden), Dedukatif (Lembaga Pendidikan), dan Integratif (Lembaga Pelayanan)

• Dedukatif (Lembaga Pendidikan), Integratif (Lembaga Pelayanan), dan Yudikatif (Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung)

• Legislatif (MPR, DPR, DPRD), Dedukatif (Lembaga Pendidikan), dan Integratif (Lembaga Pelayanan)

• Eksekutif (Presiden), Legislatif (MPR, DPR, DPD), dan Yudikatif (Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung)

• Dedukatif (Lembaga Pendidikan), Integratif (Lembaga Pelayanan), dan Eksekutif (Presiden)

Answer explanation

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Berikut ini merupakan wewenang Komisi Yudisial, kecuali ...

• Mengusulkan pengangkatan hakim agung

• Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim

• Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim

• Menetapkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim

• Memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum

Answer explanation

Presiden merupakan suatu nama jabatan resmi yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perkumpulan, perusahaan, perguruan tinggi, atau yang paling terkenal sebagai pimpinan suatu negara. Berikut ini yang bukan wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan suatu negara adalah ...

• Mengajukan RUU

• Menetapkan Peraturan Pemerintah

• Memberhentikan menteri

• Membuat perjanjian Internasional

• Memberi grasi dan amnesti

Answer explanation

Hubungan internasional adalah hubungan antar bangsa, kelompok-kelompok bangsa dan masyarakat dunia, dan kekuatan-kekuatan, proses-proses yang menentukan cara hidup, cara berfikir dan bertindak. Yang merupakan faktor internal pendorong suatu negara melakukan hubungan internasional adalah ...

• Adanya kekhawatiran akan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang terancam, baik melalui kudeta atau dari intervensi negara lain

• Ketentuan hukum alam bahwa suatu negara tidak dapat hidup sendiri tanpa kerjasama dengan negara lain

• Untuk membangun komunikasi lintas bangsa dan negara guna mewujudkan kerjasama yang produktif

• Mewujudkan tatanan dunia baru yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan perdamaian

• Memperbaiki hubungan antarnegara serta kerjasama ekonomi

Answer explanation

Tujuan utama dari suatu politik luar negeri adalah untuk memandu hubungan dan kegiatan negara dalam berinteraksi dengan negara lain. Dalam menentukan kebijakan politik luar negerinya, Indonesia menganut prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Prinsip ini sesuai dengan kepentingan nasional dan cita-cita bangsa Indonesia yaitu ...

• Mencerdaskan kehidupan bangsa

• Menciptakan perdamaian dunia

• Ikut melaksanakan ketertiban umum

• Melindungi segenap bangsa

• Mempertahankan eksitensi NKRI di mata dunia

Answer explanation

Kerjasama fungsional dalam ASEAN mencakup bidang-bidang kebudayaan, penerangan, pendidikan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, penanganan bencana alam, kesehatan, ketenagakerjaan, pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, kepemudaan, penanggulangan narkoba, peningkatan administrasi dan kepegawaian publik. Berikut ini beberapa kerjasama fungsional dalam ASEAN adalah kecuali ...

• Penyiaran berita dan informasi mengenai ASEAN

• Simposium di bidang seni dan budaya

• Kerjasama ketenagakerjaan

• Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat-obat terlarang

• Pembangunan infrastruktur digital dan kota pintar

Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Hal ini menjadikan Indonesia harus memiliki hubungan bilateral yang baik dengan negara Arab Saudi. Hal ini dikarenakan satu di antara kewajiban dari umat Muslim ialah pergi melaksanakan ibadah haji yang hanya dapat dilakukan di negara Arab Saudi. Selain itu, umat Muslim setiap bulannya ada yang melaksanakan ibadah umrah di negara tersebut. Berikut ini sikap timbal balik yang seharusnya dilakukan Pemerintah Indonesia kepada Arab Saudi adalah, kecuali ...

• Meningkatkan kapasitas cadangan makanan untuk Arab Saudi

• Mendukung perkembangan teknologi perminyakan di Arab Saudi

• Bekerja sama dalam penyediaan tenaga kerja terampil di bidang teknologi informasi di Arab Saudi

• Bekerja sama dalam bidang kebudayaan

• Memberi dukungan dan suplai vaksin Moderna kepada Arab Saudi

Answer explanation

Pada awal pemerintahan Orde Baru perekonomian dan keuangan Indonesia sangat buruk. Untuk itu diadakan pertemuan antar negara-negara kreditor di Tokyo pada tanggal 19 – 20 September 1966 yang isinya ...

• Indonesia mendapat bantuan pinjaman dengan bunga rendah

• Bunga rendah dibayar setelah lima tahun dihitung sesudah penerimaan peminjaman

• Ada beberapa negara kreditor yang memberikan pinjaman tanpa bunga

• Persetujuan di negara-negara kreditor untuk menunda pembayaran utang Indonesia

• Bantuan pinjaman hendaknya dimanfaatkan untuk proyek irigasi

Answer explanation

Duta besar adalah pejabat diplomatik yang ditugaskan ke pemerintahan asing berdaulat, atau ke sebuah organisasi internasional. Duta besar suatu negara memiliki peran untuk bekerja sebagai pejabat mewakili negaranya di luar negeri. Berikut ini yang bukan merupakan tugas duta besar adalah...

• Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk membantu presiden

• Mewakili serta memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan pemerintah Republik Indonesia

• Melindungi Warga Negara Indonesia maupun Badan Hukum Indonesia yang ada di negara penerima

• Proses negosiasi oleh kedutaan besar khususnya untuk melakukan perundingan dan kerja sama dengan negara yang bersangkutan

• Memberikan laporan dan informasi pada negara dari kondisi, situasi, dan keadaan yang sedang terjadi di negara tempat kedutaan besar tersebut

Answer explanation

Pemerintahan yang baik (good governance) memenuhi kriteria berikut ini, kecuali...

• Menerapkan prinsip transparansi dalam melaksanakan aspek dan fungsi pemerintahan di daerah

• Melakukan akuntabilitas secara yuridis terhadap setiap tindakan dan keputusannya kepada publik

• Menjunjung prinsip kesetaraan dan keadilan bagi seluruh rakyat

• Memiliki kepastian dan penegakan hukum (rule of law) yang jelas

• Memiliki tingkat kesejahteraan yang baik dan seimbang dalam masyarakat

Answer explanation