Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH-01.GR.01.14 Tahun 2010 yang dimaksud dengan Surat Keterangan Keimigrasian adalah:

• Dokumen keimigrasian yang memuat keterangan mengenai masa tinggal warga negara asing di wilayah Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut – turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut – turut sebagai salah satu persyaratan permohonan kewarganegaraan Indonesia baik melalui proses pewarganegaraan maupun menyampaikan pernyataan menjadi warga negara Indonesia.

• Dokumen keimigrasian yang memuat keterangan mengenai masa tinggal warga negara asing di wilayah Republik Indonesia selam 5 (lima) tahun berturut – turut atau 10 (sepuluh) tahun berturut – turut sebagai salah satu persyaratan permohonan kewarganegaraan Indonesia baik melalui proses pewarganegaraan maupun menyampaikan pernyataan menjadi warga negara Indonesia.

• Dokumen keimigrasian yang memuat keterangan mengenai masa tinggal warga negara asing di wilayah Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun tidak berturut – turut sebagai salah satu persyaratan permohonan kewarganegaraan Indonesia baik melalui proses pewarganegaraan maupun menyampaikan pernyataan menjadi warga negara Indonesia.

• Dokumen keimigrasian yang memuat keterangan mengenai masa tinggal warga negara asing di wilayah Republik Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun berturut – turut sebagai salah satu persyaratan permohonan kewarganegaraan Indonesia baik melalui proses pewarganegaraan maupun menyampaikan pernyataan menjadi warga negara Indonesia.

Yang merupakan fasilitas keimigrasian anak berkewarganegaraan ganda dimaksud pada Pasal 10 Ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 22 Tahun 2012 adalah:

• Pembebasan dari kewajiban memiliki visa.

• Pembebasan dari kewajiban memiliki Izin Tinggal dan Izin Masuk Kembali.

• Pemberian Tanda Masuk atau Tanda Keluar yang diperlakukan sebagaimana layaknya warga negara Indonesia.

• Semuanya benar

Berikut merupakan beberapa dokumen yang dibutuhkan dalam persyaratan permohonan paspor bagi Calon Tenaga Kerja Indoneisa (TKI) adalah :

• Kartu tanda penduduk (KTP) ayah atau ibu yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri, kartu keluarga (KK), akta lahir, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis

• Kartu tanda penduduk (KTP) ayah atau ibu yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri, kartu keluarga (KK), akta lahir, akta perkawinan atau buku nikah, surat rekomendasi permohonan paspor calon tenaga kerja Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten/Kota

• Akta lahir, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis, kartu keluarga (KK), paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa.

• akta kelahiran atau surat baptis, akta perkawinan atau buku nikah orang tua, surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama

Aparat yang bertugas memberikan pelayanan harus mampu bersikap disiplin, ramah, sopan dan santun dalam melakukan tugas sebagai petugas pelayanan merupakan salah satu yang menjadi prinsip Pelayanan Publik:

• Tanggung jawab

• Kemudahan akses

• Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan

• Kenyamanan

Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan peundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik

Merupakan pengertian dari:

• Pelayanan public

• Pelayanan prima

• Pelayanan maksimal

• Pelayanan ekstra

Kewenangan penerbitan DPRI diatur dalam

• Undang undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2012

• Undang undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2011

• Undang undang Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2011

• Undang undang Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2017

Dalam kaitannya dengan pelayanan paspor, inovasi yang telah dilakukan salah satunya adalah:

• Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang pelayanan paspor secara langsung di Kantor Imigrasi

• Pelayanan paspor pukul 07.00-16.00

• Pelayanan paspor on the spot menggunakan mobile unit SPRI, sehingga proses input data dan foto tidak perlu lagi dilakukan di kantor imigrasi.

• Antrian paspor berdasarkan kuota di tiap kantor Imigrasi

Berdasarkan cara penyampaiannya, komunikasi dibedakan menjadi :

• Komunikasi langsung dan tidak langsung

• Komunikasi internal dan eksternal

• Komunikasi formal dan informal

• Komunikasi verbal dan nonverbal

Hal yang harus dimiliki dalam memberikan pelayanan prima ialah :

• Sikap (Attitude)

• Perhatian (Attention)

• Tindakan (Action)

• Semua benar

Format laporan Penyerahan Dokumen Keimigrasian disusun menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Susunan laporan bagian batang tubuh terdiri atas:

• Pendahuluan, materi laporan dan faktor yang mempengaruhi kegiatan, hambatan, simpulan dan saran, penutup.

• Pendahuluan, nama jabatan pejabat pembuat laporan, materi laporan, simpulan dan saran, penutup.

• Kop naskah dinas dan judul laporan, pendahuluan, materi laporan dan faktor yang mempengaruhi kegiatan, penutup.

• Kop naskah dinas dan judul laporan, pendahuluan, materi laporan, tempat dan tanggal pembuat laporan, penutup, tanda tangan dan cap dinas.