Pancasila Sesi I

Mengawali Rapat Besar PPKI pada 18 Agustus 1945, Drs. Moh. Hatta selaku Wakil Ketua PPKI, mengusulkan penyempurnaan rumusan Sila I sehingga menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Seluruh usulan Drs. Moh. Hatta tersebut diterima secara aklamasi, akan tetapi atas usul Ki Bagoes Hadikoesoemo rumusan sila I dan sila II disempurnakan lagi dengan menghapuskan kata-kata “menurut dasar” sehingga menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila I dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab sebagai sila II. Proses ini menggambarkan pengamalan Pancasila, khususnya pada sila...

• Ketuhanan Yang Maha Esa

• Kemanusiaan yang adil dan beradab

• Persatuan Indonesia

• Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

• 
  Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pada peringatan Pembangunan Djawa Baroe tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai atau dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan ....

• Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

• Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)

• Panitia Sembilan

• Panitia Delapan

• Badan Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia

Janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito pada tanggal

• 28 April 1945

• 29 April 1945

• 1 Juni 1945

• 18 Mei 1945

• 28 Maret 1945

BPUPKI mengadakan sidang sebanyak dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang...

• Rancangan Undang-Undang Dasar

• Dasar negara

• Pembentukan Panitia Sembilan

• Bentuk Negara

• Pembentukan Kementerian Negara

Sidang kedua BPUPKI berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas

• Rancangan Undang-Undang Dasar

• Dasar Negara

• Pembentukan Panitia Sembilan

• Pembentukan Panitia Delapan

• Bentuk Negara

Pada pelaksanaan sidang tidak resmi di masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua untuk membahas rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dipimpin oleh anggota BPUPKI yaitu

• Ir. Soekarno

• Drs. Mohammad Hatta

• dr KRT Radjiman Wedyodiningrat

• Mr. Soepomo

• Muhammad Yamin

Answer explanation

Pada pelaksanaan sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh tiga puluh delapan (38) orang kegiatan ini berlangsung di masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua, tujuannya untuk membahas rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh anggota BPUPKI Ir. Soekarno. Sidang BPUPKI dilaksanakan di gedung ”Chuo Sangi In”, dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila

Hari lahir Pancasila ditetapkan pada

• 17 Agustus 1945 bersamaan dengan Proklamasi

• 18 Agustus 1945 bersamaan dengan Peresmian Undang-Undang Dasar 1945

• 29 Juni 1945

• 5 Juli 1959 bersamaan dengan Dekrit Presiden yang memberlakukan kembali UUD 1945

• 1 Juni 1945 bersamaan dengan penyampaian pidato Ir. Soekarno pada Sidang BPUPKI

Answer explanation

Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Usulannya berbentuk philosophische grondslag atau weltanschauung. Philosophische Grondslag atau Weltanschauung adalah fundamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk diatasnya didirikan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Negara Indonesia yang kekal abadi itu dasarnya adalah Pancasila. 1 Juni 1945 kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila

Perubahan rumusan sila pertama Pancasila dari ”Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, diubah menjadi ”Ketuhanan Yang Maha Esa" merupakan upaya yang dilandasi semangat kebangsaan oleh

• Ki Bagus Hadikusumo

• Ir. Soekarno

• Muhammad Hatta

• Mr. Kasman Singodimedjo

• Mr. Teuku Mohammad Hasan

Answer explanation

Latar belakang perubahan sila pertama, menurut Mohammad Hatta bermula dari datangnya utusan opsir Kaigun (Angkatan Laut Jepang). Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta. Kalimat yang dimaksud adalah ”Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Terhadap keberatan tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Mohammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, K.H Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Mohammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan. Supaya tidak terpecah sebagai bangsa, tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantikannya dengan rumusan ”Ketuhanan Yang Maha Esa”

Ketua BPUPKI adalah dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat, dengan dua ketua muda , yaitu

• Ichibangase Yosio dan R.P Soeroso.

• R.P Soeroso dan Muhammad Hatta

• Muhammad Hatta dan Ichibangase Yosio

• Ichibangase Yosio dan Kahar Muzakkir

• kahar Muzakkir dan R.P Soeroso

Answer explanation

Secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang, dengan anggota berjumlah enam puluh dua (62) orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan tujuh (7) orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat, dengan dua wakil ketua, yaitu Ichibangase Yosio (Jepang) dan R.P Soeroso

Pembukaan dan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan tidak dapat diubah (unamandable clausul). Mengapa Pembukaan tidak dapat diubah?

• Memiliki kekuatan hukum tetap

• Dibutuhkan pembahasan yang panjang untuk mengubahnya

• Diperlukan referendum yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat

• Menjaga harga diri bangsa

• Memuat Pancasila yang jika diubah artinya negara juga telah diubah atau diganti