Soal ujian Mid Semester PPKN Kelas 10 Semester 1

Apa yang dimaksud dengan sistem pembagian kekuasaan di Indonesia?

• Pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif

• Pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah

• Pembagian kekuasaan antara presiden dan wakil presiden

• Pembagian kekuasaan antara agama-agama utama di Indonesia

Lembaga eksekutif di Indonesia adalah...

• Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

• Mahkamah Agung

• Presiden

• Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Apa yang menjadi tugas utama presiden dalam sistem pembagian kekuasaan di Indonesia?

• Membuat undang-undang

• Memutuskan sengketa hukum

• Menjalankan pemerintahan negara

• Mengevaluasi kinerja legislatif

Lembaga yang berperan sebagai penjaga konstitusi dan melindungi hak-hak individu adalah...

• Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

• Mahkamah Konstitusi (MK)

• Presiden

• Mahkamah Agung

Apa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah di Indonesia?

• Pemerintahan yang berpusat di ibu kota Jakarta

• Pemerintahan yang berpusat di daerah-daerah provinsi

• Pemerintahan yang berada di tingkat kecamatan

• Pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri

Apa yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem pembagian kekuasaan di Indonesia?

• Menetapkan undang-undang

• Menjalankan pemerintahan pusat

• Memutuskan sengketa antara individu

• Melindungi hak-hak individu

Apa yang menjadi peran utama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam pemerintahan Indonesia?

• Mengelola ekonomi negara

• Mengatur pertahanan dan keamanan negara

• Mengelola urusan dalam negeri

• Mengawasi keuangan negara

Kementerian Keuangan memiliki fungsi utama dalam hal apa?

• Menyediakan layanan kesehatan

• Mengatur perdagangan internasional

• Mengelola keuangan negara

• Mengendalikan transportasi umum

Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian yang bertugas mengawasi dan mengendalikan media massa adalah...

• Kementerian Komunikasi dan Informatika

• Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

• Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

• Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian yang bertugas menangani isu-isu hak asasi manusia adalah...

• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

• Kementerian Luar Negeri

• Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

• Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan