Kementerian Kelautan dan Perikanan menerima proposal dari suatu lembaga penelitian untuk menetapkan status perlindungan suatu jenis ikan. Dalam rangka mengkaji usulan tersebut urutan proses berikutnya yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan adalah

menganalisis kebijakan perlindungan

mengusulkan pembahasan ke Biro Hukum

Materi teknis Ruang Laut pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu disusun menggunakan pendekatan (Permen KP 28)

kedaulatan dan kesatuan wilayah

keberlanjutan dan kesatuan ekosistem

Berikut ini yang bukan merupakan pengertian dari pulau kecil adalah

pulau yang luasnya lebih dari 2.000 km2

pulau yang luasnya kurang atau sama dengan 2.000 km2

pulau yang luasnya kurang dari 1.000 km2

pulau yang luasnya antara 1.000-2.000 km2

Data tematik sumber daya ikan pada Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah dapat diperoleh dari data berupa

daerah potensial penangkapan ikan

tingkat pemanfaatan sumber daya ikan

potensi pemanfaatan sumber daya ikan

Data tematik yang dikumpulkan dalam penyusunan materi teknis muatan ruang laut untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) pada wilayah perencanaan mencakup

wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi

wilayah perairan dan laut pedalaman

wilayah laut teritorial Indonesia

wilayah ZEE dan landas kontinen

Dalam rangka penyederhanaan produk tata ruang sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja berikut dokumen perencanaan di ruang laut yang diintegrasikan dengan dokumen perencanaan di darat kecuali (PP 21/21)

Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah

Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional

Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil Terluar

Dokumen Rencana Tata Ruang Laut Nasional

Dalam penyusunan Rencana Zonasi WP3K dibutuhkan dataset dasar dan tematik sejumlah

13 dataset data dasar dan tematik

25 dataset data dasar dan tematik

10 dataset data dasar dan tematik (11)

8 dataset data dasar dan tematik

4 dataset data dasar dan tematik

Berikut yang bukan data tematik sumber daya ikan dalam penyusunan rencana zonasi (Permen KP 28)

jumlah rumah tangga perikanan dan nelayan

jenis dan kelimpahan ikan demersal dan pelagis

Berikut adalah alat yang digunakan dalam pengukuran gelombang kecuali

Acoustic Doppier Current Profiler (ADCP)

Dalam penyusunan Rencana Zonasi WP3K dibutuhkan dataset dasar dan tematik sejumlah (Permen KP 28)

13 dataset data dasar dan tematik

25 dataset data dasar dan tematik

10 dataset data dasar dan tematik (11)

8 dataset data dasar dan tematik

4 dataset data dasar dan tematik

Analisis data untuk mengetahui distribusi kecepatan dan arah arus selama pengukuran yaitu

grafik pasut kecepatan dan arah arus

Peninjauan kembali RZ KAW dan RZ KSNT dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa kecuali (Permen KP 28)

bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan

perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang

perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang

perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis

Pola Ruang Laut merupakan hasil Perencanaan Ruang Laut yang berisikan substansi yang terdiri atas

Kawasan Konservasi dan Kawasan Pemanfaatan Umum

Pemanfaatan Ruang Laut adalah upaya untuk (Permen KP 28/21):

mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang Laut sesuai Rencana Tata Ruang Laut

mewujudkan keseimbangan pemanfaatan sumberdaya darat - laut

menjadikan pemanfaatan ruang laut secara berkelanjutan

mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil

Mengekspliotasi Sumberdaya Kelautan sebesar-besarnya

Berikut adalah contoh dari analisis spasial dalam perencanaan ruang laut kecuali (Permen KP 28)

analisis potensi pusat pertumbuhan kelautan

analisis Kesesuaian Ruang Perair

ananalisis Kompatibilitas antar pemanfaatan ruang

analisis daya tampung perairan1

Pulau-pulau kecil terluar yang merupakan kawasan stategis nasional tertentu dalam pengelolaan menjadi kewenangan

pemerintah daerah dan masyarakat

Perubahan iklim telah menyebabkan berbagai dampak khususnya bagi ekosistem pesisir dan laut serta bagi masyarakat yang mendiami wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Dampak langsung dari kejadian perubahan iklim tersebut yang paling dirasakan di Indonesia adalah

semakin seringnya kejadian gelombang ekstrim dan banjir pesisir (rob)

suhu udara di luar ruangan yang semakin hangat

suhu permukaan air laut semakin dingin

pertumbuhan terumbu karang menjadi kurang baik

es dan gletser di lintang utara mencair

Kegiatan struktur/fisik untuk mitigasi bencana terhadap jenis bencana gempa bumi dilakukan dengan cara-cara berikut ini kecuali (PP 64/2010)

penyebaran informasi kejadian gempa melalu media

penggunaan konstruksi bangunan tahan gempa

penyediaan prasarana dan sarana kesehatan

penyediaan prasarana dan sarana evakuasi

Perusahaan A ingin melakukan reklamasi untuk membangun resort wisata di Pulau Maratua beberapa aspek teknis yang harus diperhatikan adalah (Permen KP 25/2019)

hidro-oseanografi topografi batimetri hidrologi geomorfologi dan geoteknik

Demografi akses publik potensi relokasi penduduk

resiko bencana arus gelombang kecerahan salinitas biota eksisting

pasang surut total suspended solid ekosistem perairan penggunaan lahan dan aktivitas

pasang surut laju sedimentasi mekanika tanah dan ekosistem perairan

Latihan PELP Kuis

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 mengatur tentang

Kelautan Perikanan

Karantina Hewan Ikan

Tumbuhan

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Sesuai Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan sistem bisnis perikanan meliputi, Kecuali

Praproduksi

Produksi

Pembiayaan

Pengolahan

pemasaran

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan

100 m2

500 m2

1000 m2

1500 m2

2000 m2

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan pemeliharaan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi dapat dilakukan oleh berikut ini kecuali

orang perseorangan

kelompok masyarakat

pelaku usaha/perusahaan

lembaga penelitian

pokmas

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Perjanjian Kemitraan Pengeloaan Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2015 tentang kemitraan pengelolaan kawasan konservasi perairan memuat paling sedikit, Kecuali

program kemitraan

hak dan kewajiban masing-masing pihak

bentuk pelaksanaan

pembagian keuntungan

penyelesaian perselisihan

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan penetapan status perlindungan jenis ikan dilakukan berdasarkan kriteria kecuali

daerah penyebaran terbatas (endemik)

langka

terancam punah

kemampuan reproduksi rendah

menjadi target penangkapan

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Data fisik yang diperlukan dalam penetapan kawasan konservasi sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2009 yaitu

keadaan umum perairan dan potensi fisik lainnya

keanekaragaman hayati

kealamiahan

keterkaitan ekologis

keterwakilan dan keunikan

8.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat menjadi salah satu kawasan ruaya biota laut karismatik seperti mamalia laut dan penyu. Biota tersebut beruaya ke kawasan konservasi laut yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi lainnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 13 Tahun 2014 langkah tepat oleh Pemerintah Daerah Papua Barat yaitu

melakukan kerjasama konservasi

membentuk jejaring kawasan konservasi

melakukan kemitraan kawasan konservasi

membuat kesepakatan pengawasan

membentuk forum lintas daerah

9.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Pemerintah Daerah Propinsi A memiliki laut yang menjadi lokasi kegiatan ritual yang merupakan kearifan masyarakat lokal yang perlu dijaga dan dilestarikan karena memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungannya. Untuk itu kategori kawasan konservasi yang sesuai dan tepat diusulkan oleh pemerintah daerah setempat (Permen KP 31/2020) adalah

suaka

taman

kawasan konservasi maritim

lindung

adat

10.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Hasil valuasi ekonomi sumberdaya laut selama ini belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan walaupun nilai valuasinya sangat besar. Namun demikian hasil valuasi dari beberapa kejadian seperti pencemaran atau kandasnya kapal dapat digunakan secara langsung untuk

penetapan biaya rehabilitasi

penentuan kompensasi

penentuan besaran retribusi

kelayakan proyek secara finansial

penentuan anggaran pengelolaan

Latihan PELP

130 questions

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 mengatur tentang

Sesuai Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan sistem bisnis perikanan meliputi, Kecuali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan pemeliharaan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi dapat dilakukan oleh berikut ini kecuali

Perjanjian Kemitraan Pengeloaan Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2015 tentang kemitraan pengelolaan kawasan konservasi perairan memuat paling sedikit, Kecuali

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan penetapan status perlindungan jenis ikan dilakukan berdasarkan kriteria kecuali

Data fisik yang diperlukan dalam penetapan kawasan konservasi sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2009 yaitu

Hasil valuasi ekonomi sumberdaya laut selama ini belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan walaupun nilai valuasinya sangat besar. Namun demikian hasil valuasi dari beberapa kejadian seperti pencemaran atau kandasnya kapal dapat digunakan secara langsung untuk

Create a free account and access millions of resources

Popular Resources on Wayground

Discover more resources for Science