Elemen: Perubahan UUD NRI 1945 (Kurmer)

Amandemen UUD 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali, yang bukan merupakan tanggal dilakukannya amandemen adalah....

• 19 Oktober 1999

• 10 November 2001

• 10 agustus 2002

• 18 agustus 2000

• 11 november 2001

berikut ini merupakan salah satu yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan undang-undang dasar adalah

• UUD NRI 1945 merupakan sumber hukum

• UUD NRI memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (presiden)

• adanya pemilu secara langsung oleh rakyat

• fundamental negara adalah pancasila

• usul kaum muda

suatu perubahan dengan tujuan untuk memperkuat kedudukan dan fungsi UUD 1945 dengan mengakomondasi berbagai aspirasi politik yang berkembang agar tercapai tujuan negara disebut...

• amandemen

• mobilitas

• Perjalanan

• Dinamika

• Globalisasi

dampak perubahan UUD NRI 1945 terhadap kehidupan bangsa...

• tercermin suatu negara

• adanya Check and balance secara kontrol negara

• adanya peran MPR

• terjadinya krisis moneter

• hilangnya peran rakyat

Wewenang untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945 dipegang oleh MPR sepertiyang termuat pada ....

• Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945

• Pasal 35 UUD NRI Tahun 1945

• Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945

• Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945

• Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945

Anggota MPR terdiri dari 575 Anggota DPR dan 136 Anggota DPD yang dipilih dari pemilihan umum. Untuk menggubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Berapakah yang hadir dalam sidang MPR…

• 400

• 474

• 389

• 471

• 400

Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen terdiri atas ….

• 20 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan

• 21 bab, 74 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan

• 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 4 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan

• 20 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 3 pasal aturan tambahan

• 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan

Adapun dasar pemikiran dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain sebagai berikut ini, kecuali…

• Karena kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR maka tidak terjadi checks and balances pada lembagalembaga kenegaraan.

• Sistem yang dianut UndangUndang Dasar 1945 adalah dominan eksekutif (executife heavy), yakni kekuasaan dominan di tangan presiden.

• Rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggaraan agar sudah didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supermasi hukum pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia (HAM), dan otonomi daerah.

• Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran (multitafsir).

• Undang-Undang Dasar 1945 terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang

Perhatikan sistematika berikut!

a) Pembukaan, terdiri atas 4 alinea

b) Batang tubuh, terdiri atas 16 BAB, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan

c) Terdiri dari 21 BAB, 73 Pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan

d) Penjelasan umum

e) Penjelasan, terdiri atas penjelasan umum dan pasal demi pasal

Sistematika UUD NRI 1945 setelah perubahan/amandemen adalah…

• 1, 2, 5

• 1, 2, 5

• 1, 3, 5

• 1, 2, 3

• 4,5

Berikut ini merupakan perubahan ketiga UUD NRI tahun 1945 adalah…

• Bab tentang Kekuasaan Pemerintah Negara Bab tentang Kementerian Negara Bab tentang Dewan Perwakilan Rakyat

• Bab tentang Pemerintah Daerah, Bab tentang Dewan Perwakilan Rakyat, Bab tentang Wilayah Negara, Bab tentang Warga Negara dan Penduduk, Bab tentang Hak Asasi Manusia, Bab tentang Pertahanan dan Keamanan Negara

• Bab tentang Warga Negara dan Penduduk, Bab tentang Hak Asasi Manusia, Bab tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Bab tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

• pelaksanaan tugas kepresidenan, pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden dan penghapusan Dewan Pertimbangan Agung, Bank Sentral, kewajiban warga negara mengikuti pendidikan dasar dan kewajiban pemerintah untuk membiayai

• Bab tentang Bentuk dan Kedaulatan, Bab tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Bab tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab tentang Dewan Perwakilan Daerah, Bab tentang Pemilihan Umum, Bab tentang Hal Keuangan, Bab tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Bab tentang Kekuasaan Kehakiman