Fungsional Perencana Pre Test 4

Peralihan jabatan dari struktural ke fungsional tentunya akan memberikan ruang gerak yang lincah untuk birokrasi di Indonesia. Lincahnya pelayanan birokrasi tentu akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Pelayanan publik yang bagus secara tidak langsung akan mendatangkan iklim yang baik untuk dunia investasi di Indonesia. Tetapi, pola karier ASN tentu harus tetap diperhatikan sehingga semangat kerja dan etos kerja ASN tetap terpelihara dengan baik, misalnya dengan menaikkan pendapatan bulanan, kemudahan kesempatan berkarier di level Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama maupun Madya. PP 11/2017 Pasal 68 menyebutkan bahwa tugas jabatan fungsional perencana yaitu...

• memberikan pelayanan fungsional yang berdasar manajerial dan keterampilan tertentu

• memberikan pelayanan fungsional yang berdasar keahlian dan kemampuan tertentu

• memberikan pelayanan fungsional yang berdasar keahlian dan keterampilan tertentu

• memberikan pelayanan fungsional yang berdasar manajerial dan sosio kultural tertentu

• memberikan pelayanan fungsional yang berdasar keahlian dan kekhususan tertentu

Dalam rangka menyederhanakan birokrasi, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengatur jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional. Perubahan jabatan struktural eselon III sampai eselon V ke dalam jabatan fungsional merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dan berkarakter. Arahan Presiden Tahun 2019 terkait Perubahan UU ASN adalah...

• Peningkatan Profesionalitas Jabatan Fungsional dalam Sistem Aparatur Sipil Negara

• Peningkatan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

• Pembentukan Jabatan Fungsional Perencana

• Peningkatan Efektivitas Manajemen PNS

• Penguatan Pembinaan Jabatan Fungsional di dalam PNS

Penghapusan jabatan struktural eselon III sampai dengan eselon V akan memangkas proses birokrasi dengan harapan pelayanan masyarakat dapat semakin meningkat, aparatur dapat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga pekerjaan ASN sudah berbasis outcome dan akuntabel serta mengurangi potensi terjadinya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Di bawah ini yang bukan perubahan paradigma dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sebagaima diatur dalam PP 17/2017 yaitu...

• Money Follows Program

• Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

• Pendekatan THIS dalam Perencanaan Pembangunan Nasional

• Program Follows Money

• Pendekatan Penganggaran Berbasis Program

Sampai dengan Juli 2022, pemerintah melalui Kemenpan RB sudah menghapus lebih dari 39 ribu jabatan struktural untuk eselon III dan IV. Hal ini menunjukkan bahwa Kemenpan RB berhasil menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo pada saat pidato pelantikan periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019. Kemenpan RB memandang bahwa pemangkasan jabatan struktural tersebut bertujuan agar proses birokrasi lebih ramping sehingga dapat membantu mendorong mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan pembangunan nasional. Penilaian prestasi kerja PNS diatur dalam...

• Perka BKN 1/2013

• PP 46/2011

• PP 53/2009

• UU 43/1999

• Permenpan RB 18/2021

Menyiapkan, mengkaji, merumuskan, kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis termasuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah

• Standard Kualitas Jabatan Fungsional Perencana

• Penilaian Jabatan Fungsional Perencana

• Tugas Jabatan Fungsional Perencana

• Definisi Jabatan Fungsional Perencana

• Kategori Jabatan Fungsional Perencana

Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010- 2025 yang ditetapkan dengan perpres nomor 81 tahun 2010. Peraturan Presiden. Grand Design isu-isu strategis perencanaan pembangunan masuk dalam tahapan...

• Identifikasi Masalah

• Penyusunan Kebijakan

• Adopsi Kebijakan

• Implementasi Kebijakan

• Evaluasi Kebijakan

Kebijakan yang baik merupakan kebijakan yang didasarkan dari suatu proses analisis dengan menggunakan metode yang pakem dan menghasilkan kesimpulan yang objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan melalui hasil analisis ini dapat digunakan sebagai dasar untuk membentuk kebijakan yang baik dan sesuai kebutuhan masyarakat. Menurut Young, Eoin, dan Lisa Quinn (2003) bahwa struktur makalah kebijakan adalah sebagai berikut, kecuali...

• Policy Notes

• Policy Brief

• Policy Paper

• Ringkasan Eksekutif

• Policy Memo

Jabatan Fungsional Perencana merupakan jabatan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit kerja tertentu. Perencana sebagai ujung tombak pembangunan juga berperan menentukan arah perkembangan Indonesia. Posisi tersebut adalah salah satu jabatan yang tepat dan potensial bagi ASN muda. Saat ini banyak anggapan bahwa jabatan fungsional merupakan jabatan kelas dua yang posisinya di bawah jabatan struktural. Diharapkan melalui pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang dicanangkan oleh Kementerian PANRB mampu menepis anggapan negatif tersebut dan meningkatkan kinerja para pejabat fungsional. Pembinaan jabatan fungsional perencana terbagi menjadi 3 tahapan klaster, yaitu...

• Profesi, Teknis, Organisasi

• Profesi, Teknis, Administrasi

• Fungsi, Teknis, Administrasi

• Profesi, Organisasi, Administrasi

• Profesi, Fungsi, Administrasi

Seiring dengan diterapkannya Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang salah satu ketentuannya akan menghapus jabatanan struktural (eselon III dan Eselon IV), maka akhir-akhir ini berbagai jabatan fungsional mulai banyak dilirik oleh para pegawai, salah jabatan fungsional yang banyak diminati tersebut yaitu Jabatan Fungsional Perencana. Hal ini cukup beralasan mengingat  Jabatan Fungsional ini telah diakui olek Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pengangkatan dalam jabatan fungsional perencana Kepmenpan 16/2021 terdiri dari 3 hal yaitu...

• Pengangkatan pertama kali dalam jabatan, Pengangkatan dari Jabatan Lain ke Jabatan Perencana, Penyesuaian

• Pengangkatan pertama kali dalam jabatan, Pengangkatan dari Jabatan Lain ke Jabatan Perencana, Promosi

• Pengangkatan pertama kali dalam jabatan, Promosi, Penyesuaian

• Promosi, Pengangkatan dari Jabatan Lain ke Jabatan Perencana, Penyesuaian

• Pengangkatan pertama kali dalam jabatan, Pengangkatan dari Jabatan Perencana ke Jabatan Lain, Penyesuaian

Jabatan Fungsional merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.  Sedangkan Perencana adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan di unit-unit perencanaan, yang memiliki tugas pokok untuk menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan perencanaan yang meliputi : identifikasi permasalahan, perumusan alternatif kebijakan, pengkajian alternatif, penentuan solusi,  pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi program/kegiatan. Jabatan fungsional perencana wajib mengikuti dan lulus pelatihan fungsional perencana pertama paling lama...

• 9 Bulan

• 1 Tahun

• 2 Tahun

• 3 Tahun

• 5 Tahun