Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 saat ini telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Semangat dari PP ini adalah untuk meningkatkan kualitas jabatan fungsional di dalam birokrasi dan mendorong ASN untuk masuk ke dalam jabatan fungsional dengan mekanisme yang lebih sederhana. Peran perencana pembangunan terutama jenjang ahli utama sebagai CACA yang juga singkatan dari...

Collaborator, Analys, Coach, Advisor

Collaborator, Analys, Collect, Advisor

Collaborator, Analys, Coach, Advertise

Collaborator, Analys, Catch, Advisor

Collaborator, Analys, Coach, Advance

Apa yang dimaksud dengan "teori dampak sosial" dalam perencanaan sosial?

Teori tentang bagaimana perubahan individu dapat mengubah masyarakat

Teori tentang bagaimana media sosial memengaruhi perilaku sosial

Teori tentang bagaimana perubahan sosial dapat memengaruhi individu

Teori tentang bagaimana program sosial hanya dapat memiliki dampak positif

Teori tentang bagaimana perubahan budaya dapat memengaruhi tindakan individu

Apa yang dimaksud dengan "pemberdayaan masyarakat" dalam perencanaan sosial?

Membantu masyarakat mengambil kontrol atas masalah dan keputusan yang memengaruhi hidup mereka

Memberikan masyarakat lebih banyak kekuasaan kepada pemerintah

Memerintahkan masyarakat untuk mengikuti peraturan

Memberikan masyarakat pengetahuan tentang sejarah sosial

Membuat program sosial tanpa melibatkan masyarakat

Apa yang dimaksud dengan "pemetaan tata guna lahan" dalam perencanaan spasial?

Proses membuat peta yang menggambarkan penggunaan lahan dalam suatu wilayah.

Proses menggambar peta alam semesta

Penentuan harga tanah oleh pemerintah

Proses mengevaluasi dampak sosial proyek konstruksi.

Pembagian wilayah menjadi zona berdasarkan tingkat industrialisasi

Rencana kinerja pada SKP harus dituliskan dalam...

bahasa pencapaian atau hasil kerja

Jabatan fungsional Ahli Pertama wajib melengkapi standar kelengkapan dokumen keluaran (output) kinerja utama, kecuali...

Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) adalah forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan. Musrenbang merupakan wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kritik dan saran dari program Pemerintah. Laporan Musrenbang pada berbagai tingkatan masuk dalam keluaran/output organisasi sub-unsur apa?

Adopsi dan Legitimasi Kebijakan

Calon perencana ahli pertama yang telahendapatkan SK PNS wajib diangkat dalam Perncana Ahli Pertama (maksimal 1 tahun) dengan ketentuan...

tanpa diklat, tanpa uji kompetensi, tanpa penilaian angka kredit, tanpa formasi

tanpa uji kompetensi, tanpa penilaian angka kredit, tanpa formasi

tanpa diklat, tanpa uji kompetensi, tanpa pengajuan pimpinan, dan tanpa formasi

tanpa diklat, tanpa uji kompetensi, tanpa penilaian angka kredit,

tanpa diklat, tanpa uji kompetensi, tanpa penilaian angka kredit, dengan formasi

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004. Undang-undang ini bertujuan untuk mengintegrasikan proses perencanaan dari tingkat pusat hingga daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang merata. Berdasarkan pemahaman tersebut, manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan tujuan perencanaan dalam konteks integrasi antara pusat dan daerah?

Mendorong koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam setiap kebijakan

Memastikan bahwa daerah tidak memiliki otonomi dalam proses perencanaan

Memusatkan seluruh keputusan di tingkat nasional untuk efisiensi

Memberikan kebebasan penuh kepada daerah dalam menentukan kebijakan mereka sendiri

Mengurangi peran pemerintah daerah dalam proses perencanaan

Dalam proses perencanaan pembangunan, penentuan prioritas program sering kali menjadi tantangan karena keterbatasan sumber daya. Seorang perencana di Kabupaten X dihadapkan pada kondisi di mana permintaan untuk perbaikan infrastruktur jalan dan peningkatan fasilitas pendidikan sama-sama tinggi. Langkah pertama yang paling tepat dalam proses ini adalah...

Melakukan analisis kebutuhan masyarakat dan dampak jangka panjang

Memilih satu program berdasarkan anggaran yang tersedia

Menunda seluruh program hingga anggaran mencukupi

Mengajukan anggaran tambahan untuk menjalankan kedua program

Menyerahkan seluruh keputusan kepada pimpinan daerah

Musrenbang adalah forum musyawarah yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas prioritas pembangunan di tingkat desa/kelurahan hingga provinsi. Namun, dalam pelaksanaannya, sering kali muncul kendala dalam mengakomodasi semua usulan yang ada. Langkah apa yang paling tepat bagi seorang perencana untuk mengatasi kendala tersebut?

Menggunakan pendekatan partisipatif untuk mencapai konsensus

Menghapus usulan yang tidak sesuai dengan program pusat

Menerima semua usulan tanpa evaluasi agar semua pihak puas

Mengabaikan usulan yang berasal dari masyarakat setempat

Memutuskan prioritas program hanya berdasarkan anggaran

Dalam perencanaan ekonomi, salah satu tujuan utama adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan. Jika daerah A memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi tetapi menghadapi kendala dalam infrastruktur dan akses pasar, strategi perencanaan ekonomi apa yang paling sesuai untuk diterapkan?

Mengembangkan infrastruktur untuk mendukung akses dan distribusi produk daerah

Mengandalkan eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan infrastruktur

Fokus pada pengembangan teknologi dan meninggalkan sektor sumber daya alam

Mengabaikan potensi sumber daya alam dan fokus pada industri jasa

Mengajukan permohonan bantuan dari pemerintah pusat tanpa rencana pengembangan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 memberikan dasar hukum bagi penguatan Jabatan Fungsional dalam birokrasi Indonesia. Mengapa PP ini menjadi penting dalam konteks penyederhanaan birokrasi dan peningkatan profesionalisme ASN?

Karena memungkinkan ASN memilih jalur karier sesuai keahlian dan keterampilan mereka

Karena menghapuskan jabatan struktural di seluruh tingkatan pemerintahan

Karena mewajibkan seluruh ASN untuk memiliki sertifikasi keahlian tertentu

Karena mengurangi jumlah ASN di instansi pemerintahan

Karena memusatkan tugas perencanaan pada jabatan struktural

Seorang perencana di tingkat kota berencana untuk mengajukan proyek revitalisasi pasar tradisional. Namun, dalam proses konsultasi dengan masyarakat, banyak pihak yang khawatir akan tergesernya pedagang kecil karena revitalisasi. Sebagai perencana, langkah terbaik yang dapat diambil untuk menangani situasi ini adalah...

Mengkaji ulang desain proyek agar mempertahankan keberadaan pedagang kecil

Melanjutkan proyek tanpa menghiraukan keberatan masyarakat

Menghentikan proyek karena tidak disetujui semua pihak

Mengurangi skala proyek agar lebih sederhana

Mengganti proyek dengan proyek lain yang tidak kontroversial

Dalam konteks perencanaan pembangunan, istilah "sustainability" menjadi hal yang sering dibicarakan. Jika seorang perencana ingin memastikan bahwa proyek pembangunan infrastruktur di daerahnya berkelanjutan, tindakan apa yang harus menjadi prioritas?

Memastikan penggunaan bahan dan teknologi yang ramah lingkungan

Fokus pada pembangunan infrastruktur sebanyak mungkin

Mengurangi biaya proyek agar lebih terjangkau

Memprioritaskan kecepatan proyek dibandingkan dampak lingkungannya

Mengandalkan bantuan asing untuk pendanaan proyek

Pembangunan daerah di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, memerlukan perencanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di tingkat daerah dan pusat. Dalam proses tersebut, peran seorang perencana pembangunan sangat penting dalam memastikan bahwa perencanaan yang dibuat selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan lokal. Pada konteks ini, bagaimana seorang perencana pembangunan daerah dapat memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang direncanakan dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

Dengan memastikan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap perencanaan.

Dengan melakukan survei pasar terhadap produk-produk daerah yang sedang berkembang.

Dengan mengabaikan aspirasi lokal karena kebijakan nasional lebih penting.

Dengan mendasarkan perencanaan sepenuhnya pada data statistik yang ada.

Dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur tanpa melibatkan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, jabatan fungsional menjadi salah satu pilar dalam birokrasi pemerintahan. Salah satu jenis jabatan fungsional adalah Jabatan Fungsional Perencana, yang memiliki tugas utama dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Apa yang menjadi tantangan utama bagi seorang perencana ahli pertama dalam menyusun rencana strategis pembangunan di daerah?

Ketidaksesuaian antara kebutuhan daerah dan kebijakan pembangunan nasional.

Minimnya sumber daya manusia yang terampil di bidang perencanaan.

Ketidakjelasan kebijakan nasional yang menghambat perencanaan daerah.

Terbatasnya dana untuk pelaksanaan proyek pembangunan.

Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan nasional, salah satu tugas utama seorang perencana adalah memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan dapat mempercepat pencapaian tujuan nasional. Apa yang dimaksud dengan "sinkronisasi" dalam perencanaan pembangunan, dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi pencapaian tujuan nasional?

Sinkronisasi berarti harmonisasi antara kebijakan pembangunan pusat dan daerah agar keduanya berjalan sesuai dengan prioritas yang sama.

Sinkronisasi berarti penyesuaian waktu pelaksanaan antara proyek pembangunan pusat dan daerah.

Sinkronisasi berarti mengurangi jumlah proyek pembangunan agar lebih terfokus pada satu sektor.

Sinkronisasi hanya berlaku untuk sektor-sektor tertentu yang memerlukan koordinasi antara pusat dan daerah.

Sinkronisasi berarti mencocokkan anggaran dengan jumlah proyek yang ada tanpa mempertimbangkan kebutuhan daerah.

Dalam proses perencanaan pembangunan, kualitas data dan informasi yang digunakan sangat mempengaruhi efektivitas keputusan yang diambil. Bagaimana seorang perencana pembangunan dapat memastikan bahwa data yang digunakan untuk perencanaan pembangunan adalah valid dan dapat diandalkan?

Dengan melakukan verifikasi terhadap sumber data dan memcross-check dengan berbagai referensi yang relevan.

Dengan hanya mengandalkan data yang tersedia di media sosial.

Dengan mengumpulkan data dari satu sumber yang dianggap kredibel saja.

Dengan menggunakan data lama yang sudah ada tanpa melakukan pembaruan.

Dengan hanya mengandalkan data yang diperoleh dari pemerintah pusat.

Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, peran Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sangat krusial sebagai forum untuk menyatukan aspirasi masyarakat dan pemerintah. Namun, meskipun Musrenbang menjadi wadah yang penting untuk merumuskan prioritas pembangunan, banyak pihak yang menganggap proses ini belum optimal. Apa yang menjadi faktor utama yang menghambat keberhasilan Musrenbang dalam menyusun rencana pembangunan daerah?

Kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses musyawarah.

Tergantung pada anggaran yang terbatas, menyebabkan prioritas menjadi sempit.

Kurangnya koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam Musrenbang.

Kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan.

Ketidaksesuaian antara rencana pembangunan dengan program yang sudah berjalan.

Perencanaan pembangunan yang baik harus berorientasi pada hasil yang dapat diukur. Dalam hal ini, apa yang dimaksud dengan "indikator kinerja" dalam perencanaan pembangunan, dan mengapa hal ini sangat penting untuk digunakan oleh seorang perencana pembangunan?

Indikator kinerja digunakan untuk mengukur hasil akhir pembangunan berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat dan ekonomi.

Indikator kinerja digunakan untuk mengukur seberapa cepat proyek selesai tanpa mempertimbangkan kualitas.

Indikator kinerja hanya digunakan untuk proyek-proyek yang dikelola oleh pemerintah pusat.

Indikator kinerja hanya mencakup aspek keuangan dan anggaran saja.

Indikator kinerja tidak diperlukan dalam perencanaan pembangunan yang berbasis masyarakat.

Salah satu bagian penting dalam perencanaan pembangunan adalah evaluasi, yang dilakukan untuk memastikan bahwa proyek yang direncanakan berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang diinginkan. Bagaimana evaluasi dapat meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan?

Dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan proyek dan membuat perbaikan untuk proyek selanjutnya.

Dengan menilai hanya hasil akhir proyek tanpa mempertimbangkan proses yang dijalani.

Dengan membuat laporan yang panjang dan rumit tanpa memberikan rekomendasi yang jelas.

Dengan hanya mengevaluasi proyek yang gagal tanpa memeriksa yang berhasil.

Dengan mengabaikan evaluasi karena sudah ada perencanaan yang matang di awal.

Dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan, peran perencana tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai penasihat yang memberi masukan strategis kepada pihak terkait. Bagaimana seorang perencana dapat memastikan bahwa rencana yang dibuat sesuai dengan visi dan misi nasional?

Dengan selalu memastikan bahwa rencana tersebut selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah.

Dengan menyusun rencana berdasarkan opini pribadi dan bukan berdasarkan fakta.

Dengan mengabaikan kebijakan nasional demi keuntungan daerah.

Dengan mengutamakan kepentingan politik daripada kesejahteraan masyarakat.

Dengan menyusun rencana tanpa berkonsultasi dengan pemangku kepentingan lainnya.

Penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang efektif. Dalam hal ini, bagaimana seorang perencana dapat memastikan bahwa kebijakan yang disusun berdasarkan data yang relevan dan terkini?

Dengan menggunakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang dapat diverifikasi dan relevan dengan kondisi saat ini.

Dengan mengumpulkan data dari satu sumber saja yang dianggap terpercaya.

Dengan mengabaikan data baru yang masuk karena data lama sudah cukup.

Dengan hanya menggunakan data yang berasal dari pemerintah pusat tanpa mempertimbangkan data lokal.

Dengan menyaring data berdasarkan kepentingan pribadi.

Salah satu tantangan dalam perencanaan pembangunan adalah mengatasi ketimpangan antara daerah yang maju dan yang kurang berkembang. Apa langkah yang tepat untuk mengurangi ketimpangan tersebut dalam perencanaan pembangunan?

Menetapkan kebijakan yang berpihak pada daerah-daerah tertinggal untuk memastikan adanya pemerataan.

Fokus hanya pada daerah yang maju dan abaikan daerah tertinggal.

Menyusun rencana pembangunan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi daerah.

Mengalihkan anggaran dari daerah maju ke daerah tertinggal tanpa memperhitungkan efisiensinya.

Memberikan prioritas pada proyek-proyek besar tanpa memperhatikan pemerataan pembangunan.

Ketika merencanakan sebuah proyek pembangunan daerah, perencana harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Mengapa perencana harus melakukan analisis dampak lingkungan sebelum menyusun rencana pembangunan?

Untuk memastikan bahwa proyek tersebut tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.

Untuk meningkatkan biaya proyek agar lebih efisien.

Untuk mematuhi regulasi pemerintah tanpa memperhatikan dampaknya.

Untuk hanya fokus pada pengelolaan limbah proyek.

Untuk meningkatkan kompleksitas proyek tanpa memperhitungkan biaya.

Dalam perencanaan pembangunan, peran koordinasi antar instansi sangat penting untuk memastikan bahwa proyek pembangunan berjalan sesuai rencana. Apa yang harus dilakukan oleh seorang perencana dalam rangka memastikan koordinasi yang baik antara instansi pemerintah pusat dan daerah?

Menjaga komunikasi yang terbuka dan rutin antara instansi terkait.

Mengabaikan instansi pusat dan fokus pada daerah saja.

Hanya berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang memiliki anggaran terbesar.

Fokus hanya pada satu instansi dan mengabaikan yang lainnya.

Menyusun rencana tanpa mempertimbangkan peran setiap instansi.

Penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang efektif memerlukan data yang relevan dan akurat. Dalam hal ini, apa langkah yang dapat diambil oleh seorang perencana untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam perencanaan benar-benar mencerminkan keadaan aktual di lapangan?

Melakukan survey lapangan untuk mengumpulkan data yang lebih akurat.

Menggunakan data dari sumber yang sudah usang tanpa pembaruan.

Mengabaikan data yang tidak sesuai dengan rencana pembangunan yang sudah disusun.

Mengandalkan data dari pemerintah pusat tanpa mempertimbangkan kondisi lokal.

Menggunakan data tanpa memverifikasi kebenarannya.

Dalam teori sistem, perencanaan pembangunan dianggap sebagai bagian dari sebuah sistem yang lebih besar. Teori sistem menganggap bahwa setiap bagian dalam perencanaan saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Apa yang dimaksud dengan "feedback loop" dalam teori sistem perencanaan pembangunan?

Proses umpan balik yang menginformasikan perbaikan yang diperlukan dalam kebijakan dan pelaksanaan pembangunan.

Proses pengambilan keputusan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan masukan dari bawah.

Proses pengumpulan data tanpa memperhatikan hasil dari evaluasi sebelumnya.

Proses penetapan tujuan tanpa mempedulikan keterkaitan antar sektor pembangunan.

Proses pembelajaran yang hanya terjadi setelah proyek selesai dilaksanakan.

Dalam teori perencanaan partisipatif, konsep "empowerment" sering dibahas sebagai salah satu tujuan dari proses perencanaan. Apa yang dimaksud dengan pemberdayaan (empowerment) dalam konteks perencanaan pembangunan?

Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan yang mempengaruhi hidup mereka.

Memberikan kontrol penuh kepada pemerintah pusat dalam penyusunan kebijakan.

Mengurangi peran masyarakat dalam perencanaan agar keputusan dapat diambil secara efisien.

Mengalihkan seluruh proses perencanaan kepada sektor swasta untuk mempercepat pembangunan.

Menyusun kebijakan tanpa melibatkan sektor masyarakat atau daerah.

Dalam pendekatan rasional terhadap perencanaan pembangunan, ada anggapan bahwa keputusan yang diambil haruslah didasarkan pada analisis yang objektif dan logis. Apa salah satu kritik utama terhadap pendekatan rasional dalam perencanaan pembangunan?

Pendekatan ini sulit diterapkan dalam situasi yang penuh ketidakpastian dan kompleksitas sosial.

Pendekatan ini mengutamakan opini pribadi daripada data objektif.

Pendekatan ini terlalu fokus pada aspek partisipasi masyarakat.

Pendekatan ini terlalu bergantung pada intuisi dan pengalaman praktis.

Pendekatan ini cenderung mengabaikan aspek-aspek teknis dan analisis biaya.

Teori neoinstitusionalisme dalam perencanaan pembangunan menganggap bahwa lembaga-lembaga yang ada di dalam sistem pemerintahan mempengaruhi jalannya perencanaan dan implementasi kebijakan. Apa salah satu prinsip utama dari teori ini yang relevan dalam perencanaan pembangunan?

Lembaga-lembaga formal dan informal di dalam masyarakat memainkan peran kunci dalam menentukan kebijakan pembangunan.

Fokus pada pengembangan kebijakan tanpa memperhatikan struktur kelembagaan.

Kebijakan pembangunan harus sepenuhnya ditentukan oleh aktor eksternal, bukan oleh lembaga-lembaga lokal.

Keputusan pembangunan lebih baik diambil oleh pemerintah pusat tanpa mempertimbangkan pengaruh lokal.

Pembangunan harus bergantung pada model pembangunan yang diterapkan oleh negara-negara maju.

Pendekatan kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy mengandalkan data dan penelitian yang solid untuk merumuskan kebijakan publik. Apa salah satu keuntungan utama dari pendekatan ini dalam perencanaan pembangunan?

Kebijakan didasarkan pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan.

Kebijakan dapat dibuat dengan cepat tanpa perlu riset yang mendalam.

Kebijakan lebih berfokus pada keuntungan politik jangka pendek daripada manfaat jangka panjang.

Kebijakan tidak memerlukan evaluasi karena sudah didasarkan pada data awal yang valid.

Kebijakan dibuat berdasarkan intuisi pejabat pemerintah tanpa mempertimbangkan data objektif.

Dalam perencanaan pembangunan, seringkali ditemukan adanya trade-off antara berbagai tujuan yang ingin dicapai. Apa yang dimaksud dengan trade-off dalam konteks perencanaan pembangunan?

Mengorbankan satu tujuan untuk mencapai tujuan yang lebih besar atau lebih mendesak.

Menyusun satu tujuan pembangunan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya.

Menghindari pengorbanan apapun dalam mencapai tujuan pembangunan.

Mengutamakan tujuan jangka pendek tanpa melihat dampak jangka panjang.

Membatasi tujuan pembangunan hanya pada sektor tertentu saja.

Konsep good governance sangat penting dalam perencanaan pembangunan, karena mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas. Mengapa akuntabilitas menjadi salah satu prinsip utama dalam good governance?

Karena akuntabilitas mendorong transparansi dalam setiap tahapan perencanaan dan implementasi, serta memberikan pertanggungjawaban kepada publik.

Karena akuntabilitas hanya penting untuk pengelolaan anggaran dan keuangan pemerintah.

Karena akuntabilitas berarti membatasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan.

Karena akuntabilitas hanya berlaku di tingkat pemerintah pusat, bukan daerah.

Karena akuntabilitas tidak terlalu penting jika kebijakan pembangunan sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Fungsional Perencana Pos Test 4

Quiz

•

Professional Development

•

University

•

Practice Problem

•

Medium

Akademik Akses

Used 27+ times

FREE Resource

46 questions

Show all answers

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Penata Muda Golongan Ruang III/a dapat naik ke jenjang yang lebih tinggi di atasnya Penata Muda Tk. I Golongan Ruang III/b membutuhkan jumlah angka kredit sebesar...

100

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata daerah dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi dan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Pada prinsipnya pembangunan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Pembangunan daerah maupun nasional sama-sama bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Perencanaan pembangunan di Indonesia memiliki dasar, yaitu Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di antara beberapa definisi tentang pembangunan, Rogers menyebut bahwa pembangunan merupakan proses...

bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju

perubahan yang berguna menuju sustu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa

proses perubahan sistem yang di rencanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis

tahapan pertumbuhan atau kemajuan, merujuk pada serangkaian aktifitas yang diperlukan untuk membawa perubahan

pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Cita-cita nasional merupakan pandangan atau tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Cita-cita nasional menjadi fondasi dalam pembangunan bangsa, mengarahkan kebijakan dan upaya bersama untuk mencapai visi yang lebih baik. Berikut ini yang bukan bagian dari misi pencapaian tujuan nasional Indonesia yaitu...

Melindungi segenap bangsa Indonesia

Memajukan kesejahteraan umum

Mencerdaskan kehidupan bangsa

Mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur

Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Perencanaan menjadi satu hal penting dalam manajemen proyek karena dapat menghilangkan atau mengurangi ketidakpastian. Dengan perencanaan yang baik maka apa yang harus dikerjakan, kapan mengerjakannya, dan sumber daya apa yang diperlukan, dan apa yang menjadi target dari kegiatan tersebut menjadi jelas bagi setiap orang. Apa perbedaan utama antara perencanaan operasional dan perencanaan strategis?

Perencanaan operasional melibatkan tujuan jangka panjang, sementara perencanaan strategis melibatkan tugas sehari-hari

Perencanaan operasional berkaitan dengan sumber daya manusia, sedangkan perencanaan strategis berkaitan dengan teknologi

Perencanaan operasional lebih fokus pada tugas sehari-hari, sedangkan perencanaan strategis lebih fokus pada tujuan jangka panjang dan visi organisasi

Perencanaan operasional melibatkan manajemen tingkat atas, sementara perencanaan strategis melibatkan manajemen tingkat bawah

Perencanaan operasional tentang kegiatan, sementara perencanaan strategis tentang cara

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Apa yang dimaksud perencanaan dalam manajemen strategi?
Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Bagaimana hubungan antara jabatan fungsional ahli perencana dan manajemen?

Jabatan fungsional ahli perencana tidak memiliki hubungan dengan manajemen

Jabatan fungsional ahli perencana bertanggung jawab atas aspek teknis dan manajemen mengurus sisi administratif

Jabatan fungsional ahli perencana berkolaborasi dengan manajemen dalam merancang dan menjalankan rencana strategis

Manajemen adalah jenis jabatan fungsional yang sama dengan ahli perencana

Jabatan fungsional ahli perencana menggantikan manajemen dalam organisasi

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan surplus neraca perdagangan Indonesia berlanjut pada September 2023 sebesar USD 3,42 miliar. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan surplus neraca perdagangan pada Agustus 2023 sebesar USD 3,12 miliar. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono mengatakan, Bank Indonesia (BI) memandang perkembangan ini positif untuk menopang ketahanan eksternal perekonomian Indonesia lebih lanjut. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam perencanaan ekonomi yaitu...

Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan

Pengendalian Inflasi

Pemerataan Resesi

Pengurangan Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi

Pengendalian Inflasi dan Pengurangan Kemiskinan

Pengurangan Kemiskinan dan dan Distribusi Pendapatan

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah menunjukkan komitmennya terhadap penguatan eksistensi jabatan fungsional dalam birokrasi. Pada tahun 2017, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan Pemerintah tersebut mempertegas Jabatan Fungsional (JF) sebagai kelompok jabatan yang mensyaratkan keahlian atau keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikasi tertentu. Lebih lanjut, JF menjadi pilihan karier utama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dapat diisi baik oleh PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan dapat memegang peranan di setiap lini organisasi pemerintah. PP 11/2017 Pasal 68 menyebutkan bahwa pembagian tugas jabatan fungsional berdasar kualifikasinya yaitu...

melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi tingkat tertinggi, tinggi, lanjutan, dan pertama

melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi tingkat tinggi, menengah, lanjutan, dan dasar

melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi tingkat tertinggi, tinggi, lanjutan, dan dasar

melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi tingkat tertinggi, tinggi, menengah, dan dasar

melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi tingkat utama, madya, muda, dan pertama

Create a free account and access millions of resources

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Apple

Others

Already have an account?

Similar Resources on Wayground

50 questions

Bioetik

Quiz

•

University

50 questions

Soal UTS Kreativitas, Inovasi, dan Teknologi

Quiz

•

University - Professi...

50 questions

TES POTENSI AKADEMIK

Quiz

•

University

46 questions

LATIHAN UP PPG

Quiz

•

University

47 questions

KESELAMATAN DAN KESIHATAN (OSH)

Quiz

•

University

50 questions

Q-1000

Quiz

•

University

50 questions

Keperawatan Bencana

Quiz

•

University

45 questions

Uji Pengetahuan Sains Kelas 5

Quiz

•

5th Grade - University

Popular Resources on Wayground

10 questions

Honoring the Significance of Veterans Day

Interactive video

•

6th - 10th Grade

9 questions

FOREST Community of Caring

Lesson

•

1st - 5th Grade

10 questions

Exploring Veterans Day: Facts and Celebrations for Kids

Interactive video

•

6th - 10th Grade

19 questions

Veterans Day

Quiz

•

5th Grade

14 questions

General Technology Use Quiz

Quiz

•

8th Grade

25 questions

Multiplication Facts

Quiz

•

5th Grade

15 questions

Circuits, Light Energy, and Forces

Quiz

•

5th Grade

19 questions

Thanksgiving Trivia

Quiz

•

6th Grade

Discover more resources for Professional Development

9 questions

Principles of the United States Constitution

Interactive video

•

University