Asesmen - Tata Negara dan Pemerintahan

Sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut, hal ini merupakan defenisi dari ...

• Hukum Adat

• Ilmu Negara

• Hukum Tata Negara

• Hukum Tata Usaha Negara

Pak Suyatno adalah orang yang sombong. Ia selalu menilai orang dari kekayaan dan kedudukannya. Sikap Pak Suyatno bertentangan dengan sila...

• Ketuhanan Yang Maha Esa

• Kemanusiaan yang adil dan beradab

• Persatuan Indonesia

• Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

Sistem pemerintahan presidensial disebut juga sebagai fixed executive karena ...

• Masa jabatan para menteri tidak ditentukan oleh kepercayaan parlemen

• Kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya

• Para menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen

• Para menteri bertanggung jawab kepada presiden

Gubernur, bupati, dan walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota dipilih melalui ...

• Pemilihan langsung

• Pemilihan oleh parpol mayoritas

• Pemilihan oleh kalangan menengah atas

• Mekanisme demokratis

Dalam suatu negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan...

• Rakyat

• Penguasa

• Negara

• MPR/DPR

Demokrasi yang diterapkan di Amerika Serikat adalah ....

• demokrasi rakyat

• demokrasi liberal

• demokrasi totaliter

• demokrasi terpimpin

Pada masa Orde Baru, prakteknya budaya demokrasi Pancasila mengalami penyimpangan. Hal ini disebabkan....

• berkembangnya budaya kritis

• kuatnya pengawasan masyarakat

• berkembangnya budaya KKN

• berkembangnya budaya membangun

Ketentuan UUD 1945 menyatakan, bahwa lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk memberhentikanPresiden dan/atau Wakil Presiden adalah ....

• MPR

• MA

• DPR

• MK

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah unsur MPR yang mewakili kepentingan ....

• DPRD Provinsi

• Daerah Kabupaten

• Daerah Provinsi

• DPR Kabupaten

Dalam sistem pemerintahan presidensial, pemerintah atau kabinet bertanggung jawab kepada ....

• DPR

• Presiden

• Perdana Menteri

• Mahkamah Konstitusi