Asesmen Awal Konstitusi

UUD NRI Tahun 1945 pernah mengalami perubahan menjadi Konstitusi RIS pada tanggal… .

• 1 Juni 1945

• 18 Agustus 1945

• 5 Juli 1959

• 27 Desember 1949

Dalam urutan peraturan perundang-undangan, peraturan dibawah undang-undang dasar tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Hal tersebut menandakan kedudukan konstitusi sebagai… .

• Hukum dasar tertinggi

• Hukum yang bersifat mengatur

• Menjamin hak-hak warga negara

• Membatasi kekuasaan negara

UUDS 1950 pernah berlaku sebagai Konstitusi di Indonesia. Dampak dari perubahan tersebut adalah… .

• Perpindahan ibukota negara

• Pergantian presiden dan wakil presiden

• Perubahan bentuk negara serikat menjadi kesatuan

• Perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi serikat

Terdapat beberapa perubahan Rancangan UUD NRI 1945. Di bawah ini yang bukan perubahan tersebut adalah… .

• Pasal 29 ayat (1) diubah menjadi “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”

• Pasal 6 ayat (1) diubah menjadi “Presiden ialah orang Indonesia asli”

• Mengganti istilah “hukum dasar” menjadi “undang-undang”

• “Menurut kemanusiaan yang adil dan beradab”  diganti  “Kemanusiaan yang adil dan beradab”

UUD NRI Tahun 1945 telah diamendemen sebanyak empat kali. Amandemen kedua terjadi pada tanggal… .

• 19 Oktober 1999

• 18 Agustus 2000

• 10 Agustus 2002

• 9 November 2001

Sistematika dari UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari Pembukaan dan Pasal-Pasal. Pembukaan yang awalnya bernama Mukadimah dihasilkan pada tanggal… .

• 1 Maret 1945

• 29 April 1945

• 30 Mei 1945

• 22 Juni 1945

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang menempati urutan ketiga adalah… .

• Peraturan Pemerintah

• Peraturan Presiden

• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

• Peraturan Daerah Provinsi

Fungsi dari perubahan Konstitusi antara lain, kecuali… .

• Mengubah pasal-pasal dalam konstitusi yang tidak jelas dalam memberikan pengaturan

• Mengubah dan/atau menambah hal-hal yang dianggap terlalu singkat dan tidak lengkap

• Pembaruan lembaga negara sehingga tidak ada lagi istilah lembaga tertinggi negara

• Memperbarui ketentuan-ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan politik dan ketatanegaraan

Konsekuensi dari dihierarkikannya peraturan perundangan-undangan di Indonesia adalah... .

• Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya

• Peraturan yang satu dengan lainnya tidak tumpang tindih

• Peraturan perundang-undangan sesuai dengan urutan

• Menyesuaikan dengan lingkup berlakunya peraturan

Makna yang terkandung dalam alinea ketiga Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah... .

• Tujuan khusus dan tujuan umum negara

• Pengakuan nilai religius dan nilai moral

• Dasar Negara Indonesia

• Jaminan Hak Asasi Manusia