P2KP Netralitas, Sosialisasi Anti Korupsi, dan SIPUMA

Wajib Lapor pada saat Pelaporan Harta Kekayaan adalah sebagai berikut, kecuali...

• CPNS Kemenkeu

• Pejabat yang mengakhiri masa tugasnya (Pensiun)

• Pegawai yang melaksanakan penugasan di luar Kemenkeu

• Pegawai yang selesai melaksanakan Cuti di Luar Tanggungan Negara

Di bawah ini yang termasuk dalam Jenis Pelaporan Fraud menurut PP 94 Tahun 2021 adalah...

• Terlibat Kegiatan Politik

• Kesusilaan dan merusak Citra Instansi

• KDRT dan Lalai sebagai Suami atau Isteri

• Penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Di bawah ini manakah yang termasuk dalam larangan ASN dalam penerapan netralitas pegawai di Lingkungan Kemenkeu, kecuali...

• Memberikan dukungan terhadap partai politik tertentu

• Menaati peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan netralitas Pegawai

• Menghadiri deklarasi/ kampanye pasangan calon dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tertentu

• Terlibat dalam seluruh kegiatan yang terkait dengan politik praktis

Bagi Pegawai yang mendampingi suami/istri yang menjadi calon dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, dalam kegiatan deklarasi/kampanye dan/atau sejenisnya, maka Pegawai tersebut harus...

• Cuti di luar tanggungan negara bagi PNS

• Meminta izin kepada Kepala Kantor serta menerbitkan Surat Izin Mendampingi Deklarasi/ Kampanye

• Meminta izin kepada Atasan Langsung dengan Surat Permohonan dan diteruskan kepada Kepala Kantor

• Cuti Alasan Penting

Berikut merupakan jenis gratifikasi yang wajib dilaporkan...

• Dipandang sebagai wujud ekspresi dan keramahtamahan

• Berlaku Umum dan memenuhi prinsip kewajaran/ kepatutan

• Dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma hidup di masyarakat

• Berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan

Dasar Hukum Penanganan Aduan Masyarakat di DJBC yang tepat adalah...

• KEP-152/BC/2014

• PMK-205/PMK.09/2022

• KEP-154/BC/2012

• PMK-502/PMK.09/2022

WiSE adalah Saluran Pelaporan yang dikelola oleh...

• Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

• Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

• Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

• Kementerian PANRB

Proses penanganan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai dikategorikan sebagai...

• Pengaduan Operasional

• Pengaduan Non-Operasional

• Pengaduan Kode Etik dan Disiplin Pegawai

• Pengaduan Lainnya

Pengaduan dapat disampaikan secara elektronik melalui SIPUMA/website

atau secara manual melalui saluran pengaduan resmi dibawah ini, kecuali...

• Helpdesk

• Surat

• Surat Elektronik (Email)

• Direct Message Instagram

Berikut ini adalah tujuan pelayanan pengaduan masyarakat, kecuali...

• Mencegah terjadinya hambatan dalam membangun reformasi birokrasi

• Mendorong peran serta pegawai DJBC dan masyarakat dalam upaya mencegah penyimpangan

• Meningkatkan sistem pelayanan

• Mempertahankan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan