PENDIDIKAN PANCASILA

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN INI KEMUDIAN DITETAPKAN SEBAGAI KEPUTUSAN PRESIDEN

• UUD NRI TAHUN 1945

• KETETAPAN MPR

• UU/PERPPU

• PERATURAN PEMERINTAH

APABILA MEMPEROLEH PERSETUJUAN BERSAMA, RANCANGAN PERATURAN INI DISAHKAN OLEH BUPATI/WALIKOTA MENJADI PERATURAN

• UUD NRI TAHUN 1945

• TAP MPR

• PERDA KABUPATEN

• UU/PERPPU

SETIAP USULAN PASAL-PASAL DIAJUKAN SECARA TERTULIS DAN DITUNJUKAN DENGAN JELAS BAGAIAN YANG DIUSULKAN UNTUK DIUBAH BERSERTA ALASANNYA

• UUD NRI TAHUN 1945

• TAP MPR

• PERDA PROVINSI

• PERATURAN PEMERINTAH

PENETAPAN PERATURAN INI PENGGANTI UNDANG-UNDANG

• PERDA PROVINSI

• PERATURAN PRESIDEN

• UU/PERPPU

• PERATURAN PEMERINTAH

RANCANGANPERATURAN INI DISAMPAIKAN DENGAN SURAT PIMPINAN DPR KEPADA PRESIDEN

• UU/PERPPU

• PERATURAN PEMERINTAH

• PERATURAN PRESIDEN

• PERDA PROVINSI

GUBERNUR MENGAJUKAN RANCANGAN KEPADA DPRD SECARA TERTULIS

• UUD NRI TAHUN 1945

• PERDA PROVINSI

• PERDA KABUPATEN

• PERATURAN PRESIDEN

PENGHARMONISAN, PEMBULITAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN

• PERATURAN PRESIDEN

• PERATURAN PEMERINTAN

• PERDA PROVINSI

• PERDA KABUPATEN

DPR MULAI MEMBAHAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG DALAM JANGKA WAKTU PALING LAMA 60 HARI TERHITUNG SEJAK SURAT PRESIDEN DITERIMA

• UUD NRI TAHUN 1945

• PERDA PROVINSI

• UU/PERPPU

• PERDA KABUPATEN

KHUSUS MENGENAI BENTUK NEGERA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TIDAK DAPAT DILAKUKAN PERUBAHAH

• PERATURAN PEMERINTAH

• PERATURAN PRESIDEN

• UUD NRI TAHUN 1945

• UU/PERPPU

MENTERI YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG HUKUM MENGKOORDINASIKAN RANCANGAN PP TERSEBUT

• PERATURAN PRESIDEN

• UU/PERPPU

• PERDA KABUPATEN

• PERATURAN PEMERINTAH