ANTI KORUPSI

Berapa jumlah pasal yang mengatur tentang suap menyuap

• 14

• 11

• 5

• 12

• 13

Undang undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah....

• UU No 30 tahun 2001

• UU No 2 Tahun 2011

• UU No 20 tahun 2001

• UU No 20 tahun 1999

Memberikan Tiket perjalan secara gratis kepada pejabat negara dapat dikategorikan sebagai....

• Perbuatan curang

• Suap

• Penyalahgunaan kekuasaan

• gratifikasi

Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu" coruptio" yang berarti

• Kerusakan

• Pelanggaran

• pencurian

• Kerugian

Dalam UU No 31 tahun 1999, jo UU No 20 tahun 2001, dijelaskan bentuk dan jenis tindak korupsi. Pengawas proyek yang membiarkan pemborong mengurangi kualitas bahan dalam pembangunan gedung atau jembatan, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai....

• pemerasan

• gratifikasi

• benturan kepentingan dalam pengadaan

• perbuatan curang

Komisi pemberantasan korupsi telah mengidentifikasi 9 nilai nilai dasar anti korupsi, nilai dasar tesebut antara lain....

• Jujur, perhatian,mandiri, disiplin,tanggungjawab, kerjasama, sederhana, berani,adil

• jujur,peduli,mandiri,disiplin integritas, kerjakeras,sederhana,berani,merakyat

• jujur, peduli,mandiri, dedikasi tanggungjawab, kerjakeras, birokrasi, berani,adil

• jujur,peduli, mandiri,disiplin, tanggungjawab,kerjakeras, sederhana,berani,adil

kesesuaian antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan oleh seseorang, tindakannya sesuai dengan tuntutan moral, dan prinsip etika serta sesuai dengan aturan hukum, serta sesuai dengan ketepatan dalam hal tuntutan waktu, cara melakukan, dan kualitas pekerjaanya disebut....

• komitmen mutu

• akuntabilitas

• integritas

• etika publik

Didalam undang undang tindak pidana korupsi dijelaskan bentuk dan jenis tindak korupsi, Tindakan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dikategorikan sebagai tindakan....

• suap

• gratifikasi

• pemerasan

• benturan kepentingan

berikut ini merupakan bentuk tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan kecuali....

• ASN/ penyelenggara negara menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain

• Pejabat merusak barang bukti

• ASN memalsukan laporan untuk pemeriksaan administratif

• pegawai negeri membiarkan orang lain merusak barang bukti

bentuk tindak pidana korupsi dapat dikelompokan menjadi....

• 8

• 9

• 6

• 7