Madya 86 Komandan_1

Madya 86 Komandan_1

Professional Development

60 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

LATSOL 1 MANSOSWA PPPK

LATSOL 1 MANSOSWA PPPK

Professional Development

55 Qs

SOAL KOMPETENSI MANEJERIAL & SOSIAL KULTURAL ( I Made Mertayasa)

SOAL KOMPETENSI MANEJERIAL & SOSIAL KULTURAL ( I Made Mertayasa)

Professional Development

60 Qs

Soal AKK 2

Soal AKK 2

Professional Development

55 Qs

Quiz Pengetahuan Produk Garudaafood

Quiz Pengetahuan Produk Garudaafood

Professional Development

60 Qs

Kuiz Kenali Negara Kitani

Kuiz Kenali Negara Kitani

7th Grade - Professional Development

60 Qs

SKD CPNS 2024

SKD CPNS 2024

Professional Development

65 Qs

CANHUT  PK Ulang

CANHUT PK Ulang

Professional Development

60 Qs

Pemeliharaan Kompetensi Hybrid Electric Vehicle

Pemeliharaan Kompetensi Hybrid Electric Vehicle

Professional Development

60 Qs

Madya 86 Komandan_1

Madya 86 Komandan_1

Assessment

Quiz

Other

Professional Development

Practice Problem

Medium

Created by

Lina Hidayati

Used 1+ times

FREE Resource

AI

Enhance your content in a minute

Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...

60 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Merumuskan program kerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dilakukan dengan :

Menilai kegiatan dan fokus pengawasan
Menyampaikan rancangan rencana pengawasan tahunan penyelenggaraan pemerintahan daerah
Menyampaikan rancangan PKP penyelenggaraan pemerintahan daerah
Menilai perhitungan sumber daya pengawasan

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Peran Ahli Madya dalam memverifikasi rencana pengawasan tahunan penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:

Mengusulkan perencanaan pengawasan tahunan
Mengevaluasi kegiatan mandatori pengawasan tahunan
Mengevaluasi sasaran perencanan pengawasan tahunan
Menilai entitas, sebaran wilayah pengawasan, dan uraian teknis pengawasan

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Pada area pengawasan Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi maka jenis pengawasan yang sesuai adalah.

Verifikasi indikator kinerja utama Perangkat Daerah
Audit LHKASN
Audit ketaaatan
Verifikasi LHKPN dan LHKASN

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Kualitas pelaksanaan urusan sesuai dengan kewenangan daerah masih rendah, maka rekomendasi yang tepat antara lain, meliputi :

Kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan penyederhanaan struktur organisasi
Kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan transformasi jabatan struktural ke fungsional
Kepatuhan daerah induk dan daerah otonom baru dalam penyelesaian personil, pembiayaan, peralatan dan dokumentasi daerah otonom hasil pemekaran
Kesesuaian rasio dan sebaran sumber daya manusia pelaksana urusan wajib pelayanan dasar dengan ketentuan peraturan

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Kualitas Perizinan Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha di Daerah belum optimal, maka rekomendasi yang tepat antara lain:

Pencegahan korupsi terintegrasi aspek pembangunan daerah melalui aplikasi monitoring centre of prevention
Penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik pada pemerintah daerah khususnya dalam pembangunan daerah
Kepatuhan pemerintah daerah dalam menerapkan penyelenggaraan perizinan berbasis risiko
Kepatuhan daerah dalam proses penerapan inovasi daerah

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Dalam mengevaluasi penerapan SPM di Provinsi dan Kabupaten Kota, rujukan yang digunakan adalah:

Peraturan Menteri dalam Negeri
Peraturan Kementerian/ Lembaga/ Badan pembina urusan
Peraturan Kepala Daerah
Rencana Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Dari hasil pemeriksaan diiketahui bahwa Dinas Koperasi UKM belum memiliki regulasi dan belum memiliki rencana untuk mengajukan usulan penyusunan regulasi daerah dalam bentuk Peraturan Daerah ataupun Perkada. Hal ini tidak sesuai dengan PP Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 55 ayat (4). Berdasarkan kasus tersebut di atas, rekomendasi apa yang harus diberikan :

Mengoordinasikan dengan Biro/Bagian Hukum untuk menyiapkan naskah akademis tentang pemberdayaan, perlindungan UKM
Merencanakan penganggaran penyusunan kajian/naskah akademik dan materi regulasi terkait pemberdayaan, perlindungan dan penjaminan, dan kemitraaan UKM
Menyusun Peraturan Daerah tentang pemberdayaan, perlindungan dan penjaminan, dan kemitraaan UKM
Menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang pemberdayaan, perlindungan dan penjaminan, dan kemitraaan UKM

Create a free account and access millions of resources

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

Already have an account?