Madya 86 Komandan_1

Merumuskan program kerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dilakukan dengan :

• Menilai kegiatan dan fokus pengawasan
• Menyampaikan rancangan rencana pengawasan tahunan penyelenggaraan pemerintahan daerah
• Menyampaikan rancangan PKP penyelenggaraan pemerintahan daerah
• Menilai perhitungan sumber daya pengawasan

Peran Ahli Madya dalam memverifikasi rencana pengawasan tahunan penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:

• Mengusulkan perencanaan pengawasan tahunan
• Mengevaluasi kegiatan mandatori pengawasan tahunan
• Mengevaluasi sasaran perencanan pengawasan tahunan
• Menilai entitas, sebaran wilayah pengawasan, dan uraian teknis pengawasan

Pada area pengawasan Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi maka jenis pengawasan yang sesuai adalah.

• Verifikasi indikator kinerja utama Perangkat Daerah
• Audit LHKASN
• Audit ketaaatan
• Verifikasi LHKPN dan LHKASN

Kualitas pelaksanaan urusan sesuai dengan kewenangan daerah masih rendah, maka rekomendasi yang tepat antara lain, meliputi :

• Kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan penyederhanaan struktur organisasi
• Kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan transformasi jabatan struktural ke fungsional
• Kepatuhan daerah induk dan daerah otonom baru dalam penyelesaian personil, pembiayaan, peralatan dan dokumentasi daerah otonom hasil pemekaran
• Kesesuaian rasio dan sebaran sumber daya manusia pelaksana urusan wajib pelayanan dasar dengan ketentuan peraturan

Kualitas Perizinan Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha di Daerah belum optimal, maka rekomendasi yang tepat antara lain:

• Pencegahan korupsi terintegrasi aspek pembangunan daerah melalui aplikasi monitoring centre of prevention
• Penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik pada pemerintah daerah khususnya dalam pembangunan daerah
• Kepatuhan pemerintah daerah dalam menerapkan penyelenggaraan perizinan berbasis risiko
• Kepatuhan daerah dalam proses penerapan inovasi daerah

Dalam mengevaluasi penerapan SPM di Provinsi dan Kabupaten Kota, rujukan yang digunakan adalah:

• Peraturan Menteri dalam Negeri
• Peraturan Kementerian/ Lembaga/ Badan pembina urusan
• Peraturan Kepala Daerah
• Rencana Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dari hasil pemeriksaan diiketahui bahwa Dinas Koperasi UKM belum memiliki regulasi dan belum memiliki rencana untuk mengajukan usulan penyusunan regulasi daerah dalam bentuk Peraturan Daerah ataupun Perkada. Hal ini tidak sesuai dengan PP Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 55 ayat (4). Berdasarkan kasus tersebut di atas, rekomendasi apa yang harus diberikan :

• Mengoordinasikan dengan Biro/Bagian Hukum untuk menyiapkan naskah akademis tentang pemberdayaan, perlindungan UKM
• Merencanakan penganggaran penyusunan kajian/naskah akademik dan materi regulasi terkait pemberdayaan, perlindungan dan penjaminan, dan kemitraaan UKM
• Menyusun Peraturan Daerah tentang pemberdayaan, perlindungan dan penjaminan, dan kemitraaan UKM
• Menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang pemberdayaan, perlindungan dan penjaminan, dan kemitraaan UKM

Penetapan standar kompetensi jabatan oleh Kepala Daerah merupakan :

• bentuk kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap peraturan dari Pemerintah Pusat
• bentuk mengisi kekosongan hukum karena standar kompetensi jabatan secara nasional belum tersedia
• bentuk proaktif dari pemerintah daerah sebagai usulan standar kompetensi jabatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
• bentuk ketidaksesuaian penerapan NSPK karena kewenangan menyusun standar ada pada Pemerintah Pusat

Inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah belum terpenuhi secara efektif, maka rekomendasi yang tepat antara lain:

• Kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan dilakukan secara efektif
• Pembayaran kegiatan redistribusi tanah dilakukan secara efektif
• Penggunaan input untuk satuan output tidak lebih tinggi dari standar yang ditetapkan
• Penggunaan sumber daya anggaran sesuai dengan standar biaya dan kebutuhan

Salah satu kinerja dampak atas program peningkatan kompetensi ASN adalah:

• Jumlah pegawai yang mendapatkan promosi meningkat
• Menurunnya jumlah pelanggaran disiplin pegawai
• Menurunnya biaya operasional dan biaya belanja jasa dalam penyelenggaraan pelayanan organisasi dan operasional kegiatan
• Menurunkan kasus korupsi di pemerntahan daerah