Latihan 80 soal_Madya_ak86

1.Kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan daerah yang melakukan pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dijatuhi sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam:

• A. Pasal 36 dan 37 PP 12 Tahun 2017
• B. Pasal 36 PP 12 Tahun 2017
• C. Pasal 37 PP 12 Tahun 2017
• D. Pasal 38 PP 12 Tahun 2017.

3.Yang dimaksud pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal adalah:

• A. Standar Pelayanan Minimal
• B. Mutu Pelayanan Dasar
• C. Jenis Pelayanan Dasar
• D. Penerima Layanan Dasar

6. Dalam konteks NKRI, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hirarkhis. Artinya pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, berada dibawah pengawasan dan pembinaan

• A. Kepala Pemerintahan
• B. Kepala Pemerintahan
• C. Menteri Dalam Negeri
• D. Presiden

7. Kepatuhan terhadap NSPK tentang prosedur pembuatan Perda/Perkada, yang mempertanyakan apakah sudah sesuai dengan ketentuan pembuatan kebijakan, termasuk dalam evaluasi kebijakan pada tataran:

• A. Formatif;
• B. Sumatif;
• D. Normatif
• D. a, b dan c adalah benar.

8. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk

• A. Dibahas dalam musyawarah desa
• B. Dibahas dan disepakati bersama
• C. Ditandantangani oleh BPD
• D. Ditetapkan sebagai Peraturan Desa

10. Kepatuhan terhadap NSPK yang mempertanyakan apakah implementasi sudah mencapai tujuan/target (outcome atau benefit) yang sudah ditetapkan, termasuk evaluasi kebijakan pada tataran:

• A. Formatif
• B. Sumatif
• C. Normatif
• D. Kinerja

12. Salah satu cara PPUPD menyusun langkah kerja pemeriksaan urusan konkuren adalah:

• A. Menentukan langkah-langkah operasional sesuai dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peran jabatan fungsional PPUPD yang diemban
• B. Melakukan konsultasi dengan Pejabat Fungsional PPUPD pada jenjang yang lebih tinggi
• C. Memberikan opini kepada obyek yang diperiksa atas hasil pemeriksaan
• D. Melakukan perencanaan pemeriksaan secara sistematis

13. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang

• A. Pemerintahan desa dan pembangunan desa
• B. Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat
• C. Pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan
• D. a, b dan c adalah benar

18. Sasaran reformasi birokrasi (2020-2024) untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, mencakup

• A. Deregulasi, akuntabilitas dan pengawasan
• B. Deregulasi, akuntabilitas dan pelayanan publik
• C. Deregulasi, akuntabilitas dan tata laksana
• D. Deregulasi, akuntabilitas dan SDM aparatur

19. Tujuan pemeriksaan adalah sebagai berikut, kecuali:

• A. Memperoleh keyakinan bahwa urusan pemerintahan telah dilaksanakan sesuai kewenangan, patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan
• B. Menilai dan memperoleh keyakinan bahwa kinerja urusan pemerintahan telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan
• C. Memperoleh keyakinan adanya ketidaksesuaian antara rencana dan proses pelaksanaan urusan pemerintahan
• D.Memberikan rekomendasi saran perbaikan atas kelemahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan