TGTC UMM-UKI Makassar

Berikut ini merupakan struktur organisasi kantor wilayah DJP Sulselbartra, yang merupakan bidang yang tidak terdapat di kanwil DJP Sulselbartra yakni....

• Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan

• Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian

• Bidang Pengawasan Pajak Daerah

• Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Humas

Manakah Tugas dan tanggung jawab kanwil DJP Sulselbartra yang benar dibawah ini...

• Melakukan tindakan penegakan hukum melalui pemeriksaan dan penyidikan

• Melakukan tugas yang berkaitan dengan edukasi perpajakan dan peningkatan citra DJP

• Memastikan bahwa kebijakan fiskal dan moneter dapat tercipta dan menjaga keseimbangan perekonomian

• Jawaban A dan B benar

Perwujudan dari reformasi perpajakan dalam rangka mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan adalah....

• Mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja

• Risiko APBN rendah dan rasio utang terjaga

• Mendorong kemudahan dalam berusaha

• Perkembangan digital dan transaksi ekonomi

Perwujudan sistem perpajakan yang efektif dalam mewujudkan basis pajak yang luas dan kepatuhan pajak yang tinggi adalah....

• Sederhana, kemudahan, pelayanan, pengawasan kuat serta administrasi dan Compliance cost yang minimal

• Sumber penerimaan optimal, adaptif terhadap perubahan sesuai best practice

• Antar sektor usaha, antar kelompok penghasilan dan kepastian hukum

• Transparan dan dan dapat dipertanggung jawabkan

1.       Fungsi pajak dalam rangka mengatur keadaan masyarakat sesuai dengan kebijakan pemerintah, dinamakan fungsi....

• Fungsi budgetair

• Fungsi stabilitas

• Fungsi regulerand

• Fungsi mekanisme

Berikut ini merupakan jenis pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, kecuali ....

• PPh

• BPHTB

• PPnBM

• PPN

Sumber pendapatan negara terbesar disumbang dari sisi...

• Kepabeanan dan cukai

• PNBP

• Hibah

• Penerimaan Pajak

Tarif PPN terbaru indonesia mulai berlaku sejak 1 April 2022 sebesar….

• 10%

• 11%

• 12%

• 13%

Tarif PPN yang akan berlaku paling lambat 1 januari 2025 yakni sebesar....

• 10%

• 11%

• 12%

• 13%

Fasilitas pembebasan PPN diberikan terhadap beberapa barang dan jasa berikut, kecuali....

• Pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah bersumber dari dana bos diatas 2 juta rupiah tanpa terpecah-pecah

• Barang kebutuhan pokok

• Jasa pendidikan

• Jasa pelayanan sosial