UUD NRI Tahun 1945

Proses perumusan UUD NRI Tahun 1945 melewati proses yang panjang. Proses perumusan UUD untuk negara Indonesia dilakukan sebelum Indonesia merdeka oleh ....

• PPKI

• BPUPK

• Panitia sembilan

• Soekarno Hatta

• Dokuritsu JUnbi Inkai

Peraturan perundang-undangan memiliki peranan yang sangat penting bagi setiap negara karena merupakan sebuah tuntutan asas legalitas dan sebagai salah satu ciri negara hukum. Berikut yang bukan alasan pentingnya peranan peraturan perundang-undangan bagi negara Indonesia adalah ....

• sebagai pernyataan efektif dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah

       

• peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidah dalam peraturan perundang-undangan mudah diidentifikasi dan ditemukan kembali

• adanya struktur dan sistematika yang lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa dan diuji kembali, baik dari segi formal maupun segi materi muatannya

• peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenal, mudah diketemukan kembali, dan mudah ditelusuri

• pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan

Berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, peraturan yang kedudukannya sejajar dengan undang-undang adalah ....

• peraturan presiden

• peraturan pemerintah pengganti undang-undang

• peraturan pemerintah

• undang-undang dasar

• ketetapan MPR

Menurut pasal 12 UU RI No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.13 Tahun 2022, peraturan perundang-undangan yang materi muatannya berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya adalah ....

• peraturan menteri

   

• peraturan pemerintah pengganti undang-undang

• peraturan daerah provinsi

• undang-undang dasar

• peraturan pemerintah

Penyusunan ketetapan MPR dilakukan melalui empat tingkatan. Salah satunya adalah pembahasan oleh komisi/panitia ad hoc MPR terhadap semua hasil pembicaraan pada tingkatan sebelumnya. Tahapan tersebut berada pada pembicaraan tingkat ....

• I

• II

• III

• IV

• V

Jika suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya akan dilakukan oleh ....

• Komisi Yudisial

        

• Mahkamah Agung

• Mahkamah Konstitusi

• Majelis Permusyawaratan Rakyat

• Dewan Perwakilan Rakyat

Fenomena tingginya peraturan perundang-undangan di lingkungan negara Indonesia dapat menyebabkan permasalahan, salah satunya adalah ....

• 1. timbulnya sikap apatis masyarakat terhadap peraturan

• 1. saling melengkapi

  2. terjadinya pengabaian hak-hak warga negara

• terjadi tumpang tindih peraturan

• 1. banyak pelanggar hukum di lingkungan masyarakat

• 1. timbulnya keselarasan dan saling melengkapi

Perhatikan pernyataan berikut.

1)        Fatin selalu membuang sampah pada tempatnya

2)        Insan selalu mengikuti kegiatan ronda malam

3)        Lindo dan Amel selalu masuk sekolah tepat waktu

4)        Irul menggunakan seragam sesuai ketentuan sekolah

5)        Helma selalu belajar dengan tekun

 Pernyataan yang merupakan perilaku taat peraturan perundang-undangan di lingkungan sekolah ditunjukkan oleh nomor ....

• 1), 2), dan 3)

    

• 1), 3), dan 4)

• 2), 3), dan 5)

• 2), 3), dan 4)

• 3), 4), dan 5)

Pasal 2 UU RI No. 11 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.1 tahun 2022 menegaskan bahwa ....

• UUD NRI Tahun 1945 adalah sumber peraturan perundang-undangan

• pancasila merupakan suber segala sumber hukum negara

• pancasila dan UUD NRI tahun 19445 adalah satu kesatuan

• pancasila adalah dasar negara dan ideologi nasional

• UUD NRI tahun 1945 adalah hukum dasar negara

Perubahan peraturan umumnya dilakukan dengan menerbitkan peraturan yang tingkatnya ....

• sama

• lebih tinggi

• lebih rendah

• di atas peraturan tersebut

• di bawah peraturan tersebut