Kelas 12 Sejarah Indonesia

G30 S / PKI 1965 dilakukan dengan mengadakan aksi penculikan dan pembunuhan terhadap perwira - perwira AD yang dianggap sebagai ancaman bagi PKI dalam mencapai tujuannya. Berikut ini adalah perwira yang berhasil lolos dan tidak termasuk dalam korban penculikan adalah ....

• Letnan Jenderal Ahmad Yani

• Jenderal A.H Nasution

• Brigadir Jenderal Soetojo S.

• Mayor Jenderal M.T Haryono

• Letnan Satu Andreas Piere Tendean

Seorang tokoh militer Indonesia yang melakukan disintegrasi untuk mendirikan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia adalah …

• Ahmad Husein

• Musso

• DN Aidit

• Tan Malaka

• Dr. Soumokil

Pada tanggal 26 Februari 1948 Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) di …

• Jakarta

• Madiun

• Surakarta

• Yogyakarta

Seorang yang diperintah untuk penumpasan komunis Indonesia paska 1965. Lahir pada 25 Juli 1925 di Purworejo, dan dimakamkan pada 10 November 1989 di Purworejo, Jawa Tengah Seorang panglima RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat) atau sekarang disebut sebagai Kopassus. Ia bertugas menumpas Partai Komunis Indonesia (PKI) dan seluruh pengikutnya Berdasarkan keterangan di atas, tokoh yang dimaksud adalah…

• Sarwo Edhie Wibowo

• Letnan Jenderal Ahmad Yani

• Jenderal A.H Nasution

• Letjen Soeharto

• MT Haryono

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Kabinet Hatta (1948) di mana bertujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi, terutama terhadap menggaji tenaga tentara militer (mengefisienkan jumlah angkatan bersenjata). Kebijakan ini menimbulkan banyak kontra dan konflik karena banyak divisi militer yang dicopot dan diberhentikan, yang memicu pemberontakan militer di berbagai wilayah di Indonesia. Kebijakan Hatta ini dikenal sebagai…

• Rasionalisasi dan Reproduksi

• Rekonstruksi dan Rasionalisasi

• Representasi dan Revolusi

• Revolusi dan Rasionalisasi

• Revolusi dan Reproduksi

Salah satu divisi militer di Indonesia awal kemerdekaan yang setia terhadap pemerintahan republik Indonesia dan anti kiri, serta terlibat dalam berbagai upaya penumpasan pemberontakan di pulau Jawa dan sekitarnya adalah …

• Komando Divisi Siliwangi

• Komando Divisi Seroja

• Komando Divisi Mataram

• Komando Divisi Rajawali

• Komando Divisi Cakrabirawa

Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) adalah suatu gerakan yang menginginkan berdirinya sebuah negara Islam Indonesia. Pemberontakan DI/TII bermula di Jawa Barat, kemudian menyebar ke daerah-daerah lain, seperti Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Pemimpin pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan adalah …

• S. M. Kartosuwiryo

• Daud Beureueh

• Amir Fatah

• Kahar Muzakar

• Ibnu Hajar

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Kabinet Hatta (1948) di mana bertujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi, terutama terhadap menggaji tenaga tentara militer (mengefisienkan jumlah angkatan bersenjata).  Kebijakan ini menimbulkan banyak kontra dan konflik karena banyak divisi militer yang dicopot dan diberhentikan, yang memicu pemberontakan militer di berbagai wilayah di Indonesia. Kebijakan Hatta ini dikenal sebagai…

• Rasionalisasi dan Reproduksi

• Rekonstruksi dan Rasionalisasi

• Representasi dan Revolusi

• Revolusi dan Rasionalisasi

• Revolusi dan Reproduksi

Answer explanation

Program Rekonstruksi dan Rasionaliasi (RERA) yang bertujuan untuk mengefisienkan dan mengurangi jumlah angkatan bersenjata. Rasionalisasi dalam program ini mencakup penyempurnaan administrasi negara, Angkatan Perang dan aparat ekonomi. Sejumlah satuan Angkatan Perang dikurangi dengan drastis. Kemudian, para tenaga bekas Angkatan Perang ini dipekerjakan di bidang-bidang produktif dan diurus oleh Kementerian Pembangunan dan Pemuda.

Tujuan dari Program RERA dijabarkan sebagai berikut:

1. Menyederhanakan organisasi

Menyesuaikan persenjataan dengan man power 

Membuat organisasi lebih efisien

• Mengurangi pangkat tinggi yang telah banyak
  
  

Pada masa Demokrasi Terpimpin dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang anggota-anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh ....

• Konstituante

• Mahkamah Agung (MA)

• Menteri

• Perdana Menteri

• Presiden

Tujuan dilaksanakannya sistem ekonomi Gerakan benteng adalah …

• memberikan bantuan kredit kepada para pengusaha pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha ekonomi

• menghindarkan persaingan antara pengusaha pribumi dan pengusaha nonpribumi

• membatasi masuknya pengusaha swasta asing ke Indonesia

• meningkatkan nilai ekspor yang menghasilkan devisa Negara

• memberikan perlindungan kepada industri dalam negeri dari persaingan industri swasta asing

Answer explanation

Pada tahun 1950-an, ada tekanan politis yang meningkat agar kekuasaan ekonomi diambil dari perusahaan swasta Belanda yang masih ada di Indonesia saat itu, demi penyelesaian Revolusi. Namun, Indonesia masih memerlukan modal dan keterampilan asing untuk menghasilkan pembangunan ekonomi yang diperlukan untuk menghadapi peningkatan jumlah penduduk. Bulan Februari 1950, presiden Soekarno sudah sempat menyampaikan kepada kalangan perusahaan asing bahwa pemulihan ekonomi Indonesia setelah selesainya Revolusi memerlukan dikerahkannya segala sumber modal, baik asing maupun dalam negeri. Tahun 1953 menteri Keuangan Ong Eng Die menyatakan bahwa peranan perusahaan asing dalam pembangunan ekonomi Indonesia perlu dicantumkan secara jelas dalam rencana pembangunan mendatang.

Program Benteng merupakan suatu cara mengembangkan peranan orang Indonesia dalam ekonomi tanpa merugikan perusahaan asing, terutama Belanda.

Program Benteng adalah kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah Indonesia bulan April 1950 dan secara resmi dihentikan tahun 1957. Tujuannya adalah membina pembentukan suatu kelas pengusaha Indonesia "pribumi" (dalam arti "non-Tionghoa).