Latihan Soal UAS PPKN K13

1. Kesadaran hukum warga negara dapat dilihat dari beberapa indikator salah satunya yaitu perilaku hukum. Bukti indikator perilaku hukum yang benar adalah.....

• Warga negara mau menaati aturan-aturan hukum yang berlaku

• Warga negara tidak menaati aturan aturan hukum yang berlaku

• Warga negara kurang menaati aturan hukum yang berlaku

• Warga negara kadang-kadang menaati aturan hukum yang berlaku

UUD 1945 pasal 22 ayat (1, 2 dan 3) mengatur tentang.....

• Pembentukan peraturan perundang undangan

• Peraturan pemerintah

• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)

• Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota

UU No.12 Tahun 2011 mengatur tentang....

• Pembentukan peraturan perundang undangan

• Peraturan pemerintah

• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)

• Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota

“Indonesia adalah negara hukum”, hal ini diatur pada pasal ….... UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

• 1 ayat (2)

• 1 ayat (3)

• 2 ayat (2)

• 2 ayat (3)

Pernyataan yang tepat yang menggambarkan bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, ditunjukkan oleh pernyataan....

• Sila ketiga dilandasi sila sila lainnya

• Sila pertama Pancasila di landasi sila-sila lainnya

• Sila kedua Pancasila melandasi sila ketiga, keempat, kelima dan dijiwai oleh sila yang pertama

• Sila kelima melandasi dan dijiwai oleh sila-sila lainnya

Tidak adanya pedoman bernegara yang mengarahkan dan memberi tujuan yang jelas dapat memicu terombang-ambingnya suatu negara. Hal tersebut menjadi dampak apabila suatu negara tidak memiliki...

• perjanjian luhur bangsa

• jiwa dan kepribadian bangsa

• dasar negara

• pandangan hidup bangsa

Dari penyataan di bawah ini yang menunjukkan adanya hubungan proklamasi kemerdekaan dengan Pembukaan UUD Negara Republik Tahun 1945 yang tepat ditunjukkan pada pernyataan....

• Proklamasi lahir karena adanya pembukaan

• Alinea pertama dalam pembukaan merupakan uraian singkat dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan

• Alinea keempat memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan

• Semua alinea dalam pembukaan tidak berhubungan dengan proklamasi.

Di bawah ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU), kecuali....

• PERPPU harus mendapat persetujuan dari DPR dalam masa persidangan berikutnya

• PERPPU yang tidak dapat persetujuan dari DPR, tidak dapat disahkan

• Apabila PERPPU mendapat persetujuan dari DPR maka ditetapkan menjadi Undang-Undang

• Presiden berhak mengeluarkan PERPPU dalam hal kegentingan yang tidak mendesak

“setiap Materi Muatan Peraturan Perundang undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.” Pernyataan tersebut diatas merupakan asas ……..... yang tercermin dalam materi muatan perundang-undangan.

• pengayoman

• Kekeluargaan

• keadilan

• kemanusiaan

Nilai universal dan lestari yang terkandung dalam UUD 1945 memiliki makna....

• Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki nilai-nilai luhur yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia

• Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki nilai luhur yang diakui oleh bangsa seluruh dunia dan dapat relevan dengan dinamika perkembangan zaman

• Nilai-nilai luhur yang terdapat dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diakui oleh bangsa belanda dan jepang serta relevan dengan perkembangan zaman

• Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki nilai yang relevan dengan dinamika perkembangan zaman, tetapi tidak dapat diterima oleh negara lain di dunia