Pre Test-PTUN-Jaksa

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor ... Tahun .... ttg Perubahan Kedua atas UU Nomor ... Tahun .... sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor ... Tahun .... ttg Peradilan Tata Usaha Negara

• UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir kali dengan UU Nomor 51 Tahun 2009

• UU Nomor 5 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali dengan UU Nomor 51 Tahun 2009

• UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir kali dengan UU Nomor 50 Tahun 2009

• UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali dengan UU Nomor 50 Tahun 2009

• UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali dengan UU Nomor 51 Tahun 2009

Asas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mencakup...

• • Asas Legalitas (per-UU-an), Asas Perlindungan terhadap HAM, dan Asas Negara Hukum

• • Asas Kemanfaatan Hukum, Asas Perlindungan terhadap HAM, dan Asas-asas Negara Hukum

• • Asas Koneksitas, Asas Perlindungan terhadap HAM, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

• • Asas Legalitas (per-UU-an), Asas Perlindungan terhadap HAM, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

• • Asas Legalitas (per-UU-an), Asas Kebebasan Berpendapat, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

• Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaiamana diatur pada UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berikut ini yang termasuk dalam AUPB, kecuali...

• • Kepastian hukum dan Kemanfaatan

• • Ketidakberpihakan dan Kecermatan

• • Tidak menyalahgunakan wewenang

• • Keterbukaan, Kepentingan umum dan Pelayanan yang baik

• Dominus Litis dan Erga Omnes

Objek sengketa peradilan tata usaha negara adalah...

• Keputusan Tata Usaha Negara

• Sengketa Kepegawaian

• Keputusan Tata Usaha Negara dan Sengketa Kepegawaian

• Peraturan Pejabat Umum dan Sengketa Kepegawaian

• Peraturan Pejabat Umum

Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat merupakan pengertian dari salah satu asas dalam sistem peradilan tata usaha negara, yakni...

• Asas Dominus Litis

• Asas Erga Omnes

• Asas Pembuktian Bebas

• Asas Rechmatig

• Asas Legalitas

Alat bukti dalam hukum acara peradilan tata usaha negara adalah sebagai berikut, kecuali...

• Surat atau Tulisan

• Keterangan Ahli

• Keterangan Saksi

• Pengakuan Para Pihak

• Keyakinan Hakim

Dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara diatur pembatasan terhadap objek yang bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat menjadi objek sengketa di pengadilan TUN antara lain, kecuali...

• • KTUN yg masih memerlukan persetujuan

• • KTUN atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan

• • KTUN terkait pengangkatan dan/atau pemberhentian pegawai negeri

• • KTUN terkait tata usaha TNI

• • Keputusan Panitia Pemilihan mengenai hasil pemilu

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam arti permohonan fiktif positif adalah...

• • Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN berisi tindakan hukum TUN berdasarkan Per-UU-an yang berlaku bersifat konkret, individual, & final

  • yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

• • Permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan apabila dalam batas waktu yang ditentukan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan

• • Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN berisi tindakan hukum TUN berdasarkan Per-UU-an yang berlaku bersifat abstrak, umum, & berlaku terus-menerus

  • yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

• • Permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan berupa pembatalan KTUN apabila dalam batas waktu yang ditentukan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan

• • Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN berisi tindakan hukum TUN berdasarkan Per-UU-an yang berlaku bersifat abstrak, umum, & berlaku terus-menerus

  • yang menimbulkan akibat hukum bagi pegawai pemerintah

•  Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa gugatan sengketa TUN diajukan ke pengadilan berwenang yang daerah hukumnya, kecuali...

• • PTUN berwenang adalah yang menanungi wilayah hukum tempat kedudukan Tergugat

• • Apabila tergugat lebih dari 1 orang di wilayah hukum berbeda maka PTUN berwenang adalah di tempat salah satu kedudukan Tergugat

• • Apabila tempat kedudukan Tergugat sama dengan Penggugat maka PTUN berwenang adalah di kedudukan hukum Penggugat

• • Apabila Penggugat & Tergugat sama-sama berada di Luar Negeri maka PTUN Jakarta adalah yang berwenang

• • Apabila Tergugat di dalam negeri, dan Penggugat di Luar Negeri maka PTUN berwenang adalah di kedudukan hukum Tergugat

Orang atau Badan Hukum Perdata yang diakui sebagai pihak yang dapat berperkara di peradilan tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN adalah...

• Orang menurut hukum acara perdata yakni

  • Sudah kawin dan tidak dalam suatu pengampuan

  serta Badan Hukum Perdata yakni tidak dalam keadaan pailit dan gugatan diwakilkan pengurus secara formil

• Orang menurut hukum acara perdata yakni

  • Sudah cukup umur (dewasa) dan dalam suatu pengampuan

  serta Badan Hukum Perdata yakni tidak dalam keadaan pailit dan gugatan diwakilkan pengurus secara formil

• Orang menurut hukum acara perdata yakni

  • Sudah cukup umur (dewasa) dan tidak dalam suatu pengampuan

  serta Badan Hukum Perdata termasuk apabila dalam keadaan pailit dan gugatan diwakilkan pengurus secara formil

• Orang menurut hukum acara perdata yakni

  • Sudah cukup umur (dewasa) dan tidak dalam suatu pengampuan

  serta Badan Hukum Perdata yakni tidak dalam keadaan pailit dan gugatan diwakilkan pengurus secara formil

• Orang menurut hukum acara perdata yakni

  • Sudah cukup umur (dewasa) dan tidak dalam suatu pengampuan

  serta Badan Hukum Perdata yakni tidak dalam keadaan pailit dan gugatan dapat diwakilkan pihak ketiga