Pre Test-PTUN-Jaksa University Quiz

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor ... Tahun .... ttg Perubahan Kedua atas UU Nomor ... Tahun .... sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor ... Tahun .... ttg Peradilan Tata Usaha Negara

UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir kali dengan UU Nomor 51 Tahun 2009

UU Nomor 5 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali dengan UU Nomor 51 Tahun 2009

UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir kali dengan UU Nomor 50 Tahun 2009

UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali dengan UU Nomor 50 Tahun 2009

UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali dengan UU Nomor 51 Tahun 2009

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Asas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mencakup...

Asas Legalitas (per-UU-an), Asas Perlindungan terhadap HAM, dan Asas Negara Hukum

Asas Kemanfaatan Hukum, Asas Perlindungan terhadap HAM, dan Asas-asas Negara Hukum

Asas Koneksitas, Asas Perlindungan terhadap HAM, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas Legalitas (per-UU-an), Asas Perlindungan terhadap HAM, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas Legalitas (per-UU-an), Asas Kebebasan Berpendapat, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaiamana diatur pada UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berikut ini yang termasuk dalam AUPB, kecuali...

Kepastian hukum dan Kemanfaatan

Ketidakberpihakan dan Kecermatan

Tidak menyalahgunakan wewenang

Keterbukaan, Kepentingan umum dan Pelayanan yang baik

Dominus Litis dan Erga Omnes

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Objek sengketa peradilan tata usaha negara adalah...

Keputusan Tata Usaha Negara

Sengketa Kepegawaian

Keputusan Tata Usaha Negara dan Sengketa Kepegawaian

Peraturan Pejabat Umum dan Sengketa Kepegawaian

Peraturan Pejabat Umum

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat merupakan pengertian dari salah satu asas dalam sistem peradilan tata usaha negara, yakni...

Asas Dominus Litis

Asas Erga Omnes

Asas Pembuktian Bebas

Asas Rechmatig

Asas Legalitas

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Alat bukti dalam hukum acara peradilan tata usaha negara adalah sebagai berikut, kecuali...

Surat atau Tulisan

Keterangan Ahli

Keterangan Saksi

Pengakuan Para Pihak

Keyakinan Hakim

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara diatur pembatasan terhadap objek yang bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat menjadi objek sengketa di pengadilan TUN antara lain, kecuali...

KTUN yg masih memerlukan persetujuan

KTUN atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan

KTUN terkait pengangkatan dan/atau pemberhentian pegawai negeri

KTUN terkait tata usaha TNI

Keputusan Panitia Pemilihan mengenai hasil pemilu

8.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam arti permohonan fiktif positif adalah...

Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN berisi tindakan hukum TUN berdasarkan Per-UU-an yang berlaku bersifat konkret, individual, & final
yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan apabila dalam batas waktu yang ditentukan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan

Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN berisi tindakan hukum TUN berdasarkan Per-UU-an yang berlaku bersifat abstrak, umum, & berlaku terus-menerus
yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan berupa pembatalan KTUN apabila dalam batas waktu yang ditentukan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan

Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN berisi tindakan hukum TUN berdasarkan Per-UU-an yang berlaku bersifat abstrak, umum, & berlaku terus-menerus
yang menimbulkan akibat hukum bagi pegawai pemerintah

9.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa gugatan sengketa TUN diajukan ke pengadilan berwenang yang daerah hukumnya, kecuali...

PTUN berwenang adalah yang menanungi wilayah hukum tempat kedudukan Tergugat

Apabila tergugat lebih dari 1 orang di wilayah hukum berbeda maka PTUN berwenang adalah di tempat salah satu kedudukan Tergugat

Apabila tempat kedudukan Tergugat sama dengan Penggugat maka PTUN berwenang adalah di kedudukan hukum Penggugat

Apabila Penggugat & Tergugat sama-sama berada di Luar Negeri maka PTUN Jakarta adalah yang berwenang

Apabila Tergugat di dalam negeri, dan Penggugat di Luar Negeri maka PTUN berwenang adalah di kedudukan hukum Tergugat

10.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Orang atau Badan Hukum Perdata yang diakui sebagai pihak yang dapat berperkara di peradilan tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN adalah...