Post Test-PTUN-Jaksa

Dalam pelaksanaan atau praktik peradilan hukum tata usaha negara, hakim dituntut harus bersikap aktif (asas dominus litis) yang bertujuan untuk...

• Memastikan gugatan dari penggugat memenuhi syarat formil gugatan

• Mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat merupakan pejabat Tata Usaha Negara sedangkan penggugat adalah orang/badan hukum perdata

• Memastikan KTUN yang menjadi objek sengketa tetap dianggap absah sampai ada pembatalannya melalui putusan pengadilan TUN

• Pemeriksaan

  pokok perkara berjalan dengan surat menyurat di muka hakim

• Hakim mendengarkan kedua belah pihak dalam agenda pembuktian di persidangan

Secara umum tahapan pemeriksaan pada sidang pengadilan tingkat pertama pada pengadilan tata usaha negara dapat dirunut sebagai berikut yakni …

• Pembacaan isi gugatan – jawaban dan eksepsi dari tergugat – replik oleh penggugat– duplik oleh tergugat – pengajuan alat bukti (pembuktian)- pledoi – pengajuan kesimpulan – putusan

• Pembacaan isi gugatan – jawaban dan eksepsi dari penggugat – replik oleh tergugat – duplik oleh penggugat – pengajuan alat bukti (pembuktian) – pengajuan kesimpulan – putusan

• Pembacaan isi gugatan – jawaban dan eksepsi dari penggugat – replik oleh tergugat – duplik oleh penggugat – pengajuan alat bukti (pembuktian) – pengajuan kesimpulan – putusan

• Pembacaan isi gugatan – jawaban dan eksepsi dari tergugat – replik oleh penggugat– duplik oleh tergugat– pengajuan alat bukti (pembuktian) – pengajuan kesimpulan – putusan

• Pembacaan isi gugatan – jawaban dan eksepsi dari tergugat – replik oleh penggugat– duplik oleh tergugat – pengajuan kesimpulan - pengajuan alat bukti (pembuktian) – putusan

Dalam hal apakah majelis hakim dapat menyatakan sidang pemeriksaan perkara pada pengadilan tata usaha negara tertutup untuk umum?

• Hal ihwal kegentingan memaksa

• Menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara

• Asusila dan/atau melibatkan anak

• Subjektifitas majelis hakim

• Ketidakhadiran penggugat/tergugat

Dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan dua kali sidang berturut-turut dan/atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan meskipun setiap kali telah dipanggil dengan patut, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan Majelis Hakim adalah…

• Hakim Ketua Sidang dapat melanjutkan pemeriksaan dan memutus tanpa kehadiran tergugat (verstek)

• Hakim Ketua Sidang dengan surat penetapan meminta atasan tergugat memerintahkan tergugat hadir dan/atau menanggapi gugatan

• Hakim Ketua Sidang menyatakan gugatan penggugat dinyatakan gugur

• Hakim Ketua Sidang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

• Hakim Ketua Sidang menyatakan gugatan penggugat ditolak

Manakah pertanyaan berikut ini yang tidak benar terkait eksepsi kewenangan absolut atau kewenangan relatif Pengadilan dalam praktik penyelenggaran peradilan tata usaha negara?

• Eksepsi tentang Kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan

• Meskipun tidak ada eksepsi tentang Kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan

• Eksepsi kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa

• Eksepsi mengenai kewenangan relative Pengadilan harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa

• Eksepsi kewenangan relatif Pengadilan diputus bersama pemeriksaan pokok sengketa

Dalam putusan Majelis Hakim peradilan tata usaha negara terhadap perkara yang diperiksa dan diadili putusan dapat berupa, kecuali...

• Gugatan ditolak

• Gugatan dikabulkan

• Gugatan tidak diterima

• Gugatan dicabut

• Gugatan gugur

Apabila hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. Kewajiban tersebut dapat berupa…

• Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang dibatalkan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru

• Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang dibatalkan tanpa perlu menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru

• Banding terhadap putusan pengadilan yang telah membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut

• Kasasi terhadap putusan pengadilan yang telah membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebuu

• Melakukan perlawanan (verzet) terhadap putusan pengadilan yang telah membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut

Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal…

• Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan

• Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan

• Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak

• Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya belum terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat

• Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut, kecuali…

• A.     Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu

• Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan

• Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut

• A.     Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya

• Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang

Pemeriksaan dengan acara singkat diatur pada Pasal 62 ayat (4) Undang-undang PTUN. Pemeriksaan dengan acara singkat tersebut dilakukan terhadap…

• Putusan verstek

• Perlawanan (verzet)

• Perlawanan pihak ketiga (derden verzet)

• Banding

  Kasasi

• Kasasi