UJIAN SEMESTER GANJIL

NAMA:

NO. PESERTA UJIAN :

KELAS :

• X.1
• X.2
• X.3
• X.4

Jepang menyadari kemenangannya tidak bertahan lama karena pihak sekutu (Inggris, Amerika, Belanda) melakukan serangan balasan. Alasan tersebut mendorong Jepang untuk segera membentuk BPUPKI (Badan penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau dikenal dengan nama Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai. BPUPKI ini melaksankan 2 kali sidang, yaitu : ….

• 20 Mei s/d 1 Juni 1945 dan 10 s/d 16 Juli 1945.
• 29 Mei s/d 1 juni 1945 dan 10 s/d 17 Juli 1945.
• 29 Mei s/d 1 Juni 1945 dan 12 s/d 17 Juli 1945.
• 30 Mei s/d 1 Juni 1945 dan 10 s/d 17 Juli 1945.
• 29 Mei s/d 1 Juni 1945 dan 11 s/d 17 Juli 1945.

Perbedaan Pokok pemikiran Mr. Soepomo dengan Ir. Soekarno dalam perumusan dasar Negara terletak pada ….

• Dasar demokrasi tidak tercantum pada rumusan Mr. Soepomo.
• Tidak dicantumkannya dasar ketuhanan pada rumusan Ir. Soekarno.
• Tidak dicantumkannya dasar ketuhanan pada rumusan Mr. Soepomo.
• Kesejahteraan rakyat tidak tercantum secara eksplisit dari kedua usulan.
• Jumlah dasar negara berbeda dari setiap konsep yang diusulkan para pendiri bangsa.

Berdasarkan pernyataan tersebut, sekurang-kurangnya ada 3 pokok bahasan dalam sidang BPUPKI berkenaan dengan dasar negara yang ditunjukkan pada nomor : ….

• (1), (2) dan (3)
• (1), (3) dan (4)
• (1), (3) dan (5)
• (2), (3) dan (4)
• (2), (3) dan (5)

Dalam pidatonya, Mr. Soepomo dalam sidang BPUPKI pada Tanggal 31 Mei 1945 menyebutkan aliran pikiran (staatsidee), Indonesia nantinya adalah negara integralistik. Mr. Soepomo memiliki pandangan yang sama dengan Moch. Hatta dalam hubungan antara agama dan negara, yaitu :….

• Penyatuan agama dan negara.
• Peleburan agama dan negara.
• Pemisahan agama dan negara.
• Pembagian agama dan negara.
• Penggabungan agama dan negara

Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan/BPUPK) dibentuk pada 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, atas izin Panglima Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Di dalam BPUPK, terdapat dua badan; 1) Badan Perundingan atau Badan Persidangan, 2) Kantor Tata Usaha atau sekretariat. Badan Perundingan diisi oleh seorang kaico (ketua), dua orang fuku kaico (ketua muda atau wakil ketua) dan 62 orang iin atau anggota. Termasuk juga dalam BPUPK ini adalah 7 orang Jepang berstatus sebagai pengurus istimewa yang bertugas mengawasi. Sidang Pertama pada 29 Mei – 1 Juni ,Sidang pertama BPUPK untuk membahas dasar negara Merdeka, dalam sidang tersebut terdapat 3 tokoh penting yang memberikan usulan dan padangan tentang dasar Indonesia merdeka, mereka adalah…..

• Soekarno, Soepomo dan Yamin
• Soekarni, Soepomo dan Yamin
• Radjiman, Ki Bagus dan Kihajar Dewantoro
• Soewardi, Sujono dan Amir
• Soekarno, Ki Bagus dan Yamin

Berpidato pada 31 Mei 1945 di BPUPK. berbicara mengenai struktur sosial bangsa Indonesia yang ditopang oleh semangat persatuan hidup, semangat kekeluargaan, keseimbangan lahir batin masyarakat, yang senantiasa bermusyawarah dengan rakyatnya demi menyelenggarakan keinsyafan keadilan rakyat. Nugroho Notosutanto menafsirkan bahwa tokoh ini menyampaikan lima dasar bagi negara merdeka, yaitu: (1) Persatuan, (2) Kekeluargaan, (3) Keseimbangan lahir dan batin, (4) Musyawarah, (5) Keadilan rakyat. Dalam pidato ini, dia juga menyebutkan mengenai aliran pikiran (staatsidee) Indonesia nantinya, yaitu negara yang integralistik. Dalam konteks hubungan agama dan negara, dia memiliki pandangan yang sama dengan pidato pemikiran Mohammad Hatta pada 30 Mei 1945, yaitu pemisahan agama dan negara. Urusan keagamaan harus dipisahkan dengan urusan kenegaraan. Siapakah tokoh yang dimaksud…..

• Soepomo
• Soekarno
• Yamin
• Samsudin
• Radjiman

Salah satu tokoh yang menyampaikan pidato pada sidang pertama BPUPK (29 Mei-1 Juni) adalah Mohammad Yamin. Ia menyampaikan pidato pada 29 Mei, sekitar 20 menit. Dalam Naskah Persiapan disebutkan bahwa Yamin menyampaikan pidato tentang lima poin yang menjadi dasar pembentukan negara merdeka, yaitu: I Peri Kebangsaan; II Peri Kemanusiaan; III Peri Ketuhanan; IV Peri Kerakyatan (poin empat ini memiliki anak poin lagi yaitu, permusyawaratan, perwakilan, dan kebijakan); V Kesejahteraan Rakyat. Prinsip Ketuhanan dalam usulan Mohammad Yamin terdapat pada urutan ke

• Satu
• Dua
• Tiga
• Empat
• Lima