QUIZ MPD 3 - Materi BPKP

Indikator yang disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi adalah :

• Indikator Kinerja Kunci
• Indikator Kinerja Sasaran
• Indikator Kinerja Utama
• Indikator Kinerja Bersama

Dalam struktur APBD, yang dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan adalah :

• Pengeluaran Pembiayaan
• Transfer
• Pendapatan
• Belanja

Anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar, atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas, merupakan salah satu prinsip penyusunan anggaran, yaitu :

• Kesatuan
• Akrual
• Kas
• Spesialitas

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

• Pendapatan, permodalan,

  hutang

• Pendapatan, belanja,

  asset

• Pendapatan,

  hutang,

  asset

• Pendapatan, belanja, pembiayaan

Dalam menyusun APBD, dokumen perencanaan yang harus dijadikan pedoman adalah :

• RPJMD
• RKPD
• Renstra SKPD
• RKT

Berikut ini adalah cakupan yang harus dicantumkan di dalam rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD mencakup :

• Sikronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkonsen sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan
• Batas waktu dimulainya penyusunan

  RKA-SKPD

• Contoh pengisian RKA-SKPD
• Dokumen sebagai lampiran meliputi RPJMD, RKPD, Laporan Keuangan tahun sebelumnya yang telah diaudit BPK

Yang digunakan untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk Pelaksanaan suatu kegiatan adalah :

• Standar Pelayanan Minimal
• Standar Harga Satuan
• Analisis Standar Belanja
• Analisis Harga Satuan

Yang ditampung di dalam RKA-PPKD adalah :

• Pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah,

  Retribusi Daerah, serta lain-lain PAD yang sah

• Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa,

  Belanja Modal

• Transfer Kepada Pemerintah Desa
• Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah

Belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dalam jumlah yang cukup untuk keperluan tahun anggaran yang bersangkutan adalah :

• Belanja yang bersifat mengikat
• Belanja yang bersifat wajib
• Belanja yang bersifat bebas
• Belanja yang bersifat tidak langsung

Dalam hal Mendagri menyatakan bahwa hasil evaluasi bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka gubernur bersama DPRD menyempurnakan paling lama tujuh hari kerja terhitung sejak diterima hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan Pergub, maka :

• Mendagri membatalkan perda dan pergub sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya
• Kepala DPPKAD Provinsi akan memerintahkan SKPD untuk menyusun Rancangan DPA-SKPD
• Mendagri akan mengusulkan kepada Kementrian Keuangan untuk memberikan sangsi kepada provinsi tentu berupa penundaan pemberian Dana Alokasi Umum
• Gubernur akan segera menerbitkan pedoman pelaksanaan APBD