UAS Keuangan Daerah

Secara umum pengawasan dapat dirumuskan sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan dengan tujuan untuk …

• Mengamati, Memahami dan Memeriksa

• Mengamati, Memahami dan mengevaluasi

• Mengamati, memahami dan membimbing

• Mengamati, memahami dan mengawasi

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daera menyatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari pernyataan berikut merupakan isi peraturan pemerintah No berapakah ?

• Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017

• Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018

• Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019

• Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2020

Apakah yang dimaksud dengan Pendapatan negara ?

• Pemasukan negara yang digunakan sebagai sumber pembiayaan kegiatan dan kebutuhan negara dalam rangka pembangunan negara

• Pemasukan negara yang digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan dan kebutuhan negara dalam rangka membangun dan mensejaterahkan masyarakat

• Pemasukan negara yang digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan dan kebutuhan negara dalam rangka pembangunan negara

• Pemasukan negara yang digunakan sebagai tulang pungung kegiatan dan kebutuhan negara dalam rangka pembangunan negara

Perhatikan pernyataan berikut:

1) Pemerintah pusat

2) Lembaga keuangan daerah

3)Lembaga keuangan pusat

4) Daerah lain

Dari pernyataan diatas manakah yang tepat pinjaman daerah yang di atur oleh PP nomor 56 tahun 2018 :

• 1 &2

• 1 & 3

• 1 &4

• a,b dan c, semuanya benar

Manakah yang benar syarat umum bagi pemerintah daerah ingin melakukan pinjaman ?

• jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebih 50% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya

• Nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (Debt Service Coverage Ratio/DSCR) paling sedikit 2,5

• Dalam hal Pinjaman Daerah diajukan kepada Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah harus memiliki izin dan tidak mempunyai tunggakan bersumber dari Pemerintah.

• Khusus untuk Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang tidak diwajibkan mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang ….

• Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa kinerja adalah kegiatan atau program yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran yang dipinjamkan dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

• Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa kegiatan pengeluaran dari kegiatan atau program daerah yang akan atau  telah dicapai sehubungan dengan peminjaman anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

• Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau  telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

• Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pengukuran kinerja dari kegiatan atau program pemerintah daerah yang akan atau  telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Perhatikan pernyataan berikut ini  :

 

1.       Rasio kemandirian

2.       Pendapatan daerah

3.       Rasio ketergantungan keuangan daerah

4.       Rasio pengeluaran

5.       Realisasi penerimaan

jenis-jenis rasio keuangan manakah yang menurut kalian lebih tepat ?

• 1 & 2

• 1,2 & 3

• 1 & 3

• 3, 4 & 5

Rasio aktivitas ini menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Berikut manakah rumus yang benar untuk menghitung rasio belana rutin terhadap APBD ?

• Total Belanja Rutin / 100 * Total APBD

• Total Belanja Rutin / Total APBD x 100%

• Total Belanja Rutin + Total PAD / Total APBD x 100%

• Total Belanja Rutin + Pendapatan daerah /Total APBD x 100%

Rasio efektifivitas mrnggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan berdasrkan potensi rill daerah . berikut ini manakah pernyataan yang benar mengenai kriteria kinerja pengelolaan keuangan daerah ?

• 90%-100% efektif

• 85%-90% cukup efektif

• 60%-85% kurang efektif

• Kurang dari 55% tidak efektif

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dapat dijalankan secara langsung dan telah diatur dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Pemerintah pusat memiliki wewenang sepenuhnya dalam hal :

• Pertahanan, keamanan, kebudayaan, politik LN, Pendidikan dan agama

• Pertahanan, keamanan, kebudayaan, politik bebas aktif, Pendidikan dan agama

• Pertahanan, keamanan, moneter, politik LN, Pendidikan dan agama

• Pertahanan, keamanan, moneter, politik LN, Pendidikan dan agama