Sidang BPUPKI kita dapat melihat begitu besar komitmen para pendiri bangsa mewujudkan demokrasi di Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari perjuangan Muhammad Yamin dengan usulan asas peri kerakyatan dan Ir. Sukarno dengan usulan

Internasionalisme atau Perikemanusiaan

Beberapa perubahan pada periode berlakunya UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI hanyalah hal-hal kecil dan bukan masalah yang mendasar. Perubahan-perubahan tersebut meliputi, kecuali

Kata Pembukaan diganti dengan pendahuluan

Istilah hukum dasar diganti menjadi undang-undang dasar

Kata mukadimah diganti menjadi pembukaan

Dalam suatu hukum dasar diubah menjadi dalam suatu undang-undang dasar

Diadakannya ketentuan tentang perubahan undang-undang dasar yang sebelumnya tidak ada

Indonesia pernah menggunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) pada kurun waktu

27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950

27 Desember 1949 - 18 Agustus 1950

26 Desember 1949 - 17 Agustus 1950

27 Desember 1949 - 19 Agustus 1950

28 Desember 1949 - 17 Agustus 1950

Berikut ini sistematika Konstitusi RIS atau UUD RIS 1949 yang benar terdiri atas

Mukadimah, terdiri atas 4 alenia - Batang Tubuh, terdiri atas 6 bab, 197 pasal - Lampiran

Pembukaan, terdiri atas 4 alenia - Batang Tubuh, terdiri atas 6 bab, 197 pasal - Lampiran

Mukadimah, terdiri atas 2 alenia - Batang Tubuh, terdiri atas 6 bab, 197 pasal - Lampiran

Mukadimah, terdiri atas 4 alenia - Batang Tubuh, terdiri atas 8 bab, 197 pasal - Lampiran

Mukadimah, terdiri atas 4 alenia - Batang Tubuh, terdiri atas 6 bab, 198 pasal – Lampiran

Dalam melakukan perubahan-perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 terdapat kesepakatan yang mendasar yaitu tidak melakukan perubahan terhadap

Pasal-pasal mengenai Lembaga Negara

Kedudukan Pembukaan UUD 1945 bagi bangsa Indonesia bersifat tetap dan tidak dapat diubah, karena

Merupakan kaidah yang fundamental terbentuknya Negara

Pasal-pasalnya telah banyak diubah

Sebagai wujud penghormatan terhadap hasil perjuangan bangsa

Merupakan keputusan presiden dan wakil presiden

MPR RI tidak boleh mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 karena dengan mengubah isi pembukaan UUD NRI Tahun 1945 berarti sama halnya dengan

Menyempurnakan bentuk negara kesatuan

Memperbaiki isi yang tidak cocok

Memperbaiki bentuk pemerintahan

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi, yang berbunyi

Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat

Maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan

Dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia

Terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia

Negara Indonesia adalah negara yang berkebudayaan

Menurut UUD NRI Tahun 1945 amandemen, Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui

Penunjukkan oleh Ketua Partai Politik

Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih melalui

Pemilihan oleh parpol mayoritas

Mekanisme sidang paripurna DPRD

Pada masa UUDS 1950, terjadi gejolak yang menyebabkan kondisi politik tidak stabil. Tercatat pada periode 1950-1959, terjadi tujuh kali pergantian kabinet. Hal ini mengakibatkan ketidakpuasan pemerintah daerah karena pusat sibuk dengan pergantian kabinet dan tidak memperhatikan daerah. Selain itu, Konstituante sebagai badan yang diberi tugas untuk menyusun undang-undang permanen ternyata tidak berhasil. Sukarno pun mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Berikut ini yang bukan termasuk isi dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu

Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945

Berikut ini yang bukan termasuk dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu

UUD NRI Tahun 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan DPR

UUD NRI Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden)

UUD NRI Tahun 1945 mengandung pasal-pasal yang multitafsir atau arti ganda

UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan sangat besar kepada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-Undang

Rumusan UUD NRI Tahun 1945 tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan HAM, dan otonomi daerah belum cukup didukung dengan ketentuan konstitusi

Berikut ini beberapa kesepakatan dasar MPR yang tidak akan mengubah beberapa ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945, kecuali

Mempertegas sistem pemerintaha Parlementer

Tidak akan mengubah pembukaan UUD NRI Tahun 1945

Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Penjelasan ditiadakan, hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan dalam pasal- pasal

Perubahan dilakukan secara “adendum”

Berikut ini prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal, yaitu mencakup

Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan

Tingkat perbedaan tertentu di antara warga negara

Tidak adanya bebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara

Setiap negara demokrasi harus memenuhi dua asas pokok, yaitu pengakuan partisipasi rakyat di dalam pemerintahan dan

Pengakuan harkat dan martabat manusia

Tanggap terhadap kepentingan bersama

Tidak diskriminasi terhadap warga negaranya

Memiliki wakil-wakil rakyat dalam pemerintahan

Memiliki undang-undang dan badan penegak hukum

Salah satu prinsip demokrasi yang berlaku universal adalah keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan, seperti

Menentukan ketua arisan keluarga

Salah satu penyimpangan pada masa orde baru adalah maraknya budaya KKN, sedangkan pada masa orde lama adalah

Konsepsi Pancasila menjadi NASAKOM

Politik luar negeri bebas aktif

Hak interpelasi DPR tidak berjalan

Pelantikan DPR hasil pemilu 1955

Pembatasan masa jabatan presiden

Berikut yang bukan termasuk perilaku yang mendukung tegaknya prinsip-prinsip demokrasi adalah

Mengutamakan kekerasan dalam penyelesaian masalah

Mayoritas menghormati yang minoritas

Sikap toleran terhadap perbedaan dan menerima keberagaman akan membentuk kehidupan yang

Rukun, tenteram, damai dan sejahtera

Contoh perilaku yang mencerminkan budaya demokrasi dalam lingkungan sekolah adalah

Pemilihan ketua OSIS oleh kalian, karyawan dan guru

Pembagian kelompok ditentukan oleh guru

Penunjukkan ketua kelas langsung oleh wali kelas

Penunjukkan ketua panitia pensi oleh pembina OSIS

Pembagian tugas piket tanpa berunding

Latihan Soal Elemen UUD 1945 - PPKN

Authored by Astro Jeremy

Social Studies

11th Grade

Used 2+ times

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

Content View

Student View

60 questions

Show all answers

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 1 pt