SOAL PRE TEST WORKSHOP

1. 1. Undang-Undang (UU) yang mengatur tentang Pemilu, yaitu:

• UU Nomor 1 Tahun 2015

• UU Nomor 8 Tahun 2015

• UU Nomor 10 Tahun 2016

• UU Nomor 1 Tahun 2017

• UU Nomor 7 Tahun 2017

2. 2. Lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu adalah:

• KPU

• Bawaslu

• Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

• Kepolisian

• Sentra Gakkumdu

3. 3. Jika Tersangka atau keluarganya atau Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan praperadilan, sedangkan Tersangka tindak pidana pemilu tersebut melarikan diri atau dalam status DPO (Daftar Pencarian Orang), maka Hakim Praperadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

• Memerintahkan kepada Penyidik Kepolisian agar menangkap Tersangka

• Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar menghadirkan Tersangka ke persidangan

• Menolak permohonan praperadilan

• Menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima

• Mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon

4. 4. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) adalah pusat aktifitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri dari unsur di bawah ini, yaitu:

• KPU, Bawaslu dan Kepolisian

• KPU, Bawaslu dan Kejaksaan

• Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan

• Bawaslu, Kepolisan dan Kejaksaan

• KPU, Bawaslu, Kepolisan, Kejaksaan dan Pengadilan

5. 5. Penyidik Kepolisian Negara RI menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada Penuntut Umum dalam waktu:

• Paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan

• Paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya laporan

• Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan

• Paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya laporan

• Paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan

6. 6. Setelah menerima berkas perkara dari Penyidik, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara tindak pidana pemilu kepada pengadilan negeri dalam waktu:

• Paling lama 1 (satu) hari

• Paling lama 3 (tiga) hari

• Paling lama 5 (lima) hari

• Paling lama 7 (tujuh) hari

• Paling lama 14 (empat belas) hari

7. 7. Putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana pemilu harus sudah disampaikan kepada Penuntut Umum:

• Paling lambat 1 (satu) hari setelah putusan diucapkan

• Paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diucapkan

• Paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diucapkan

• Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan

• Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan

8. 8. Permohonan banding dalam perkara tindak pidana pemilu diajukan:

• Pada hari itu juga setelah putusan diucapkan

• Paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan diucapkan

• Paling lama 5 (lima) hari setelah putusan diucapkan

• Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan

• Paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan

9. 9. Putusan pengadilan tinggi dalam perkara tindak pidana pemilu:

• Dapat dimohonkan kasasi

• Dapat dimohonkan peninjauan kembali

• Bersifat final dan mengikat

• Semua jawaban a, b dan c  salah

• Semua jawaban a, b dan c  benar

10. 10. Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu diperiksa dan diputus oleh:

• Pengadilan Negeri

• Pengadilan Tinggi

• Mahkamah Agung

• Mahkamah Konstitusi

• Pengadilan Tata Usaha Negara